Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan provinsi setempat, untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis, mengingat tahapan pilkada sudah berjalan.
"ASN tetap fokus pada kerja, lakukan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat dan jangan ikut-ikutan dalam politik," kata gubernur saat apel perdana ASN pascacuti bersama Idul Fitri 1437 Hijriah, Senin.
Larangan PNS berpolitik praktis juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana pelanggar dapat dikenai sanksi teguran hingga pemecatan.
Dalam kesempatan itu gubernur juga berharap kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo tahun 2017, agar dapat menjaga netralitas dan integritasnya sesuai tugasnya.
"Mari kita jaga bersama dan pertahankan bersama Gorontalo sebagai daerah paling aman," jelasnya
Untuk anggaran Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi telah disepakati sebesar Rp135 miliar, tentunya diharapkan berjalan baik dan optimal.
Pengamat sosiologi politik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Farid Musa mengatakan, ASN harus menjadi pelopor mendukung pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan demokrasi dan bebas intervensi.
"PNS harus memberikan contoh yang baik ke warga, sehingga Pilkada benar-benar netral. Tapi kalau mereka ada yang berpihak, tentunya demokrasi tercoreng," ujarnya.
Harapan pengamat tersebut agar para calon kepala daerah petahana, untuk tidak memanfaatkan peran ASN karena nantinya berdampak buruk bagi demokrasi di daerah itu.
Seperti diketahui pada tahun 2017 akan ada Pilkada Gubernur-Wagub Gorontalo serta Pilkada Bupati-Wabup Boalemo.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"ASN tetap fokus pada kerja, lakukan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat dan jangan ikut-ikutan dalam politik," kata gubernur saat apel perdana ASN pascacuti bersama Idul Fitri 1437 Hijriah, Senin.
Larangan PNS berpolitik praktis juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana pelanggar dapat dikenai sanksi teguran hingga pemecatan.
Dalam kesempatan itu gubernur juga berharap kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo tahun 2017, agar dapat menjaga netralitas dan integritasnya sesuai tugasnya.
"Mari kita jaga bersama dan pertahankan bersama Gorontalo sebagai daerah paling aman," jelasnya
Untuk anggaran Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi telah disepakati sebesar Rp135 miliar, tentunya diharapkan berjalan baik dan optimal.
Pengamat sosiologi politik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Farid Musa mengatakan, ASN harus menjadi pelopor mendukung pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan demokrasi dan bebas intervensi.
"PNS harus memberikan contoh yang baik ke warga, sehingga Pilkada benar-benar netral. Tapi kalau mereka ada yang berpihak, tentunya demokrasi tercoreng," ujarnya.
Harapan pengamat tersebut agar para calon kepala daerah petahana, untuk tidak memanfaatkan peran ASN karena nantinya berdampak buruk bagi demokrasi di daerah itu.
Seperti diketahui pada tahun 2017 akan ada Pilkada Gubernur-Wagub Gorontalo serta Pilkada Bupati-Wabup Boalemo.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016