Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Gorontalo terancam tidak akan ikut pada bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2017, karena ada indikasi "terbelah" dalam menentukan calonnya.
"Kader-kader PAN saat ini sudah terpecah belah, arena politik di Gorontalo sedang gaduh dipicu terbitnya surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang ditandatangani langsung Ketua Umum Zulkifli Hasan, terkait pemberian kewenangan kepada kader baru lainnya yaitu Zainuddin Hasan, padahal kepengurusan DPW PAN saat ini sedang fokus melaksanakan tugas-tugas terkait persiapan pemenangan Pilgub," ujar Kader PAN yang juga pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Gorontalo, Mohammad Ramdhan Hoesa, Senin di Gorontalo .
Ramdhan selaku kader mengaku menyesali sikap DPP PAN tersebut, sebab tidak melihat kondisi kepengurusan partai di daerah.
Apalagi dalam surat tugas itu tertulis, bahwa Zainuddin Hasan diminta mengambil alih kegiatan-kegiatan DPW.
Padahal selama ini, pihak DPW sangat bekerja keras melaksanakan tugas-tugas kepartaiannya di bawah kepemimpinan Idris Rahim.
"Perbitan surat tugas tersebut berdampak pada terpecah belahnya kader-kader di tingkat bawah," ujarnya.
Akibat surat tugas yang diduga tidak memiliki `legal standing` tersebut, saat ini terbentuk dua kubu pendukung Idris Rahim yang masih resmi menjabat ketua DPW PAN sesuai Surat Keputusan (SK) pihak DPP dan pendukung Zainuddin Hasan, mantan Bupati Kabupaten Pohuwato selaku penerima surat tugas yang telah resmi menjadi kader PAN dan duduk di deretan kepengurusan DPP.
Ketakutan kader PAN saat ini kata Ramdhan, partai tersebut akan gagal sebagai kontestan pada Pilgub, termasuk Pileg dan Pilkada di kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.
"Kami sudah memprediksinya, apalagi pihak DPP nampak tidak mampu memperhatikan kondisi daerah secara baik dan bijaksana," kata Ramdhan.
Lanjut kata ia, surat tugas tersebut sangat membingungkan para kader apalagi sudah tersebar luas melalui beragam media sosial Gorontalo.
Kepada wartawan, Feriyanto Mayulu Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) mengaku sementara meredam kondisi kebingungan kader-kader PAN di Gorontalo.
Ia bahkan meminta para kader untuk tetap tenang dan berharap pihak DPP maupun DPW agar sama-sama arif melihat masa depan PAN yang fokus meraih kemenangan.
"Kami sedang berupaya agar ketakutan para kader, jika PAN hanya akan menjadi penonton di Pilgub, Pilkada maupun Pileg, tidak akan terjadi. Sehingga komunikasi kostruktif di internal partai terus dilakukan demi masa depan PAN di Gorontalo," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Kader-kader PAN saat ini sudah terpecah belah, arena politik di Gorontalo sedang gaduh dipicu terbitnya surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang ditandatangani langsung Ketua Umum Zulkifli Hasan, terkait pemberian kewenangan kepada kader baru lainnya yaitu Zainuddin Hasan, padahal kepengurusan DPW PAN saat ini sedang fokus melaksanakan tugas-tugas terkait persiapan pemenangan Pilgub," ujar Kader PAN yang juga pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Gorontalo, Mohammad Ramdhan Hoesa, Senin di Gorontalo .
Ramdhan selaku kader mengaku menyesali sikap DPP PAN tersebut, sebab tidak melihat kondisi kepengurusan partai di daerah.
Apalagi dalam surat tugas itu tertulis, bahwa Zainuddin Hasan diminta mengambil alih kegiatan-kegiatan DPW.
Padahal selama ini, pihak DPW sangat bekerja keras melaksanakan tugas-tugas kepartaiannya di bawah kepemimpinan Idris Rahim.
"Perbitan surat tugas tersebut berdampak pada terpecah belahnya kader-kader di tingkat bawah," ujarnya.
Akibat surat tugas yang diduga tidak memiliki `legal standing` tersebut, saat ini terbentuk dua kubu pendukung Idris Rahim yang masih resmi menjabat ketua DPW PAN sesuai Surat Keputusan (SK) pihak DPP dan pendukung Zainuddin Hasan, mantan Bupati Kabupaten Pohuwato selaku penerima surat tugas yang telah resmi menjadi kader PAN dan duduk di deretan kepengurusan DPP.
Ketakutan kader PAN saat ini kata Ramdhan, partai tersebut akan gagal sebagai kontestan pada Pilgub, termasuk Pileg dan Pilkada di kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.
"Kami sudah memprediksinya, apalagi pihak DPP nampak tidak mampu memperhatikan kondisi daerah secara baik dan bijaksana," kata Ramdhan.
Lanjut kata ia, surat tugas tersebut sangat membingungkan para kader apalagi sudah tersebar luas melalui beragam media sosial Gorontalo.
Kepada wartawan, Feriyanto Mayulu Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) mengaku sementara meredam kondisi kebingungan kader-kader PAN di Gorontalo.
Ia bahkan meminta para kader untuk tetap tenang dan berharap pihak DPP maupun DPW agar sama-sama arif melihat masa depan PAN yang fokus meraih kemenangan.
"Kami sedang berupaya agar ketakutan para kader, jika PAN hanya akan menjadi penonton di Pilgub, Pilkada maupun Pileg, tidak akan terjadi. Sehingga komunikasi kostruktif di internal partai terus dilakukan demi masa depan PAN di Gorontalo," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016