Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan
Djalil mengatakan bahwa Pulau Jawa sedang mengalami masalah yang nyata
yaitu krisis air.
"Tata ruang harus dilihat lagi dan pemerintahan harus mengadakan evaluasi terhadap planologi, kenapa bisa banjir di satu daerah namun daerah lain juga kekurangan air," kata Sofyan Djalil ketika hadir dalam Diskusi Nasional dengan tema "Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air" di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Senin.
Ia juga menjelaskan bahwa masalah air dan penyelamatan hutan, kalau melihat undang-undang serta dijalankan dengan benar, seharusnya tidak ada masalah, karena fisik Indonesia 67 persen adalah hutan sehingga yang perlu dibenarkan hanya 33 persennya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Untuk menanggapi permasalahan tersebut, sebanyak delapan kementerian telah menyepakati untuk merevitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) dalam upaya penyelamatan hutan, tanah dan air.
Delapan kementerian tersebut diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sebelumnya telah direncanakan pada 9 Mei 2015 serta dimaksudkan untuk menggalakkan kembali program-program GN-KPA.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa guna mengatasi hal tersebut salah satunya perlu adanya deregulasi peraturan undang-undang.
"Saya yakin kesepakatan ini dapat menjadi langkah awal dalam memadukan program dan aksi yang ada di masing-masing kementerian dalam rangka upaya penyelamatan air. Partisipasi dari seluruh stakeholder merupakan kunci utama suksesnya GN-KPA," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Untuk menyelamatkan air dan mengurangi bencana terkait air ini, program dan aksi berbagai pihak seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat perlu disinergikan, menurut penjelasan Basuki.
Sementara itu, Kementerian PUPR sendiri memiliki beberapa target pembangunan infrastruktur di tahun 2015-2019 yaitu penguatan konektivitas, peningkatan permukiman, penyediaan perumahan, dan ketahanan air atau pangan.
Beberapa target pembangunan infrastruktur di bidang ketahanan air antara lain pembangunan sebanyak 65 waduk, kemudian pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 3.000 km, selanjutnya pembangunan 1.893 embung atau bangunan penampung air lainnya, serta pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan air baku berkapasitas 67,52 meter kubik.
Kementerian PUPR juga memiliki program pengendalian banjir nasional pada tahun 2015 -2019, diantaranya pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Asahan, perbaikan tebing tanggul-tanggul kritis Sungai Citarum Hilir, normalisasi Kali Ciliwung, dan pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Tata ruang harus dilihat lagi dan pemerintahan harus mengadakan evaluasi terhadap planologi, kenapa bisa banjir di satu daerah namun daerah lain juga kekurangan air," kata Sofyan Djalil ketika hadir dalam Diskusi Nasional dengan tema "Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air" di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Senin.
Ia juga menjelaskan bahwa masalah air dan penyelamatan hutan, kalau melihat undang-undang serta dijalankan dengan benar, seharusnya tidak ada masalah, karena fisik Indonesia 67 persen adalah hutan sehingga yang perlu dibenarkan hanya 33 persennya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Untuk menanggapi permasalahan tersebut, sebanyak delapan kementerian telah menyepakati untuk merevitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) dalam upaya penyelamatan hutan, tanah dan air.
Delapan kementerian tersebut diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sebelumnya telah direncanakan pada 9 Mei 2015 serta dimaksudkan untuk menggalakkan kembali program-program GN-KPA.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa guna mengatasi hal tersebut salah satunya perlu adanya deregulasi peraturan undang-undang.
"Saya yakin kesepakatan ini dapat menjadi langkah awal dalam memadukan program dan aksi yang ada di masing-masing kementerian dalam rangka upaya penyelamatan air. Partisipasi dari seluruh stakeholder merupakan kunci utama suksesnya GN-KPA," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Untuk menyelamatkan air dan mengurangi bencana terkait air ini, program dan aksi berbagai pihak seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat perlu disinergikan, menurut penjelasan Basuki.
Sementara itu, Kementerian PUPR sendiri memiliki beberapa target pembangunan infrastruktur di tahun 2015-2019 yaitu penguatan konektivitas, peningkatan permukiman, penyediaan perumahan, dan ketahanan air atau pangan.
Beberapa target pembangunan infrastruktur di bidang ketahanan air antara lain pembangunan sebanyak 65 waduk, kemudian pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 3.000 km, selanjutnya pembangunan 1.893 embung atau bangunan penampung air lainnya, serta pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan air baku berkapasitas 67,52 meter kubik.
Kementerian PUPR juga memiliki program pengendalian banjir nasional pada tahun 2015 -2019, diantaranya pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Asahan, perbaikan tebing tanggul-tanggul kritis Sungai Citarum Hilir, normalisasi Kali Ciliwung, dan pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016