Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pelaksana Tugas Gubernur Gorontalo, Zudan Arif Fakrullong mengungkapkan sederet pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kepala daerah selama lima tahun ke depan.
"Saya minta tolong kepada para kandidat Pilkada gubernur, tingkat kesenjangan dan kemiskinan di Gorontalo masih tinggi meskipun angkanya turun. Tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi," katanya saat sidang paripurna istimewa HUT ke-16 Provinsi Gorontalo di gedung DPRD, Senin.
Ia juga meminta kepada para anggota DPD dan DPR RI dari Gorontalo, untuk memperhatikan masalah besaran APBD yang dinilainya masih kecil.
"APBD Gorontalo tahun ini sekitar 1,6 triliun. Bila ditambah dengan seluruh APBD kabupaten dan kota menjadi 8 triliun. Jumlah ini masih kalah dengan kekayaan pak Sandiaga Uno yang 9 triliun itu," kata Zudan yang baru sebulan memimpin di Gorontalo.
Ia juga memberi masukan kepada DPRD, agar menjalankan parlemen modern dengan membangun pemerintahan yang responsif dan aspiratif.
Menurutnya indikator responsif dan aspiratif yakni bisa membaca apa yang belum dituliskan rakyat, serta bisa mendengar apa yang belum diucapkan rakyat.
Zudan juga menggagas pembangunan Masjid Raya Gorontalo, karena di Indonesia hanya daerah itu yang belum memiliki masjid raya.
"Semoga para hartawan dan dermawan di dalam dan luar daerah, bisa memikirkan hal ini dan membantu mewujudkannya. Saya bermimpi tahun 2017 kita sudah bisa peletakan batu pertama," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf mengatakan saat ini pemerintah pusat menyatakan daerah tersebut sebagai wilayah pemekaran yang berhasil, dengan sejumlah capaian.
Data Dinas Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan APBD Gorontalo pada tahun 2002 sekitar Rp150 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp1,7 triliun.
Sementara data Badan Pusat Statistik, persentasi penduduk miskin tahun 2004 sekitar 29 persen dan data Maret 2017 turun menjadi 17,72 persen.
Terkait pertumbuhan ekonomi, ia mengungkapkan pada tahun 2001 angkanya sekitar 5,56 persen dan triwulan III tahun 2016 6,37 persen.
"Laporan pengelolaan keuangan Provinsi Gorontalo dari tahun 2013 sampai 2015 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian, bahkan dua tarut berturut-turut kabupaten dan kota juga meraihnya," tambah Paris.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Saya minta tolong kepada para kandidat Pilkada gubernur, tingkat kesenjangan dan kemiskinan di Gorontalo masih tinggi meskipun angkanya turun. Tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi," katanya saat sidang paripurna istimewa HUT ke-16 Provinsi Gorontalo di gedung DPRD, Senin.
Ia juga meminta kepada para anggota DPD dan DPR RI dari Gorontalo, untuk memperhatikan masalah besaran APBD yang dinilainya masih kecil.
"APBD Gorontalo tahun ini sekitar 1,6 triliun. Bila ditambah dengan seluruh APBD kabupaten dan kota menjadi 8 triliun. Jumlah ini masih kalah dengan kekayaan pak Sandiaga Uno yang 9 triliun itu," kata Zudan yang baru sebulan memimpin di Gorontalo.
Ia juga memberi masukan kepada DPRD, agar menjalankan parlemen modern dengan membangun pemerintahan yang responsif dan aspiratif.
Menurutnya indikator responsif dan aspiratif yakni bisa membaca apa yang belum dituliskan rakyat, serta bisa mendengar apa yang belum diucapkan rakyat.
Zudan juga menggagas pembangunan Masjid Raya Gorontalo, karena di Indonesia hanya daerah itu yang belum memiliki masjid raya.
"Semoga para hartawan dan dermawan di dalam dan luar daerah, bisa memikirkan hal ini dan membantu mewujudkannya. Saya bermimpi tahun 2017 kita sudah bisa peletakan batu pertama," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf mengatakan saat ini pemerintah pusat menyatakan daerah tersebut sebagai wilayah pemekaran yang berhasil, dengan sejumlah capaian.
Data Dinas Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan APBD Gorontalo pada tahun 2002 sekitar Rp150 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp1,7 triliun.
Sementara data Badan Pusat Statistik, persentasi penduduk miskin tahun 2004 sekitar 29 persen dan data Maret 2017 turun menjadi 17,72 persen.
Terkait pertumbuhan ekonomi, ia mengungkapkan pada tahun 2001 angkanya sekitar 5,56 persen dan triwulan III tahun 2016 6,37 persen.
"Laporan pengelolaan keuangan Provinsi Gorontalo dari tahun 2013 sampai 2015 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian, bahkan dua tarut berturut-turut kabupaten dan kota juga meraihnya," tambah Paris.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016