Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan untuk penanganan kemiskinan di daerah itu, perlu ada intervensi program baik pemerintah pusat maupun daerah.
Sekda menjelaskan, dari kajian pemerintah provinsi, kementerian terkait dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ada 40 persen masyarakat Indonesia berada di level hampir miskin dan Provinsi Gorontalo masuk dalam kajian itu.
"Kurangnya intervensi dari pemerintah bisa menyebabkan naiknya angka kemiskinan, sehingga ini harus diperhatikan seluruh pemangku kepentingan," kata Winarni pada kegiatan pembinaan dan pembekalan penatausahaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Gorontalo, Selasa.
Dijelaskan, sejalan dengan tuntutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016, tugas dari Dinas Sosial semakin berat, sebab ada beberapa tugas yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sudah dilimpahkan ke Dinas Sosial.
Sehingga komitmen kerja antara perangkat Dinas Sosial serta ketelitian dalam memperhatikan kewenangan, sangat diperlukan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Jadi kita perlu perlu melakukan evaluasi sekaligus menginventarisasi apa yang ditangani Dinas Sosial, untuk optimalisasi program ke depan, karena memang kegiatan demikian menjadi penting," ujarnya.
Menurutnya, Dinas Sosial perlu memastikan program-program yang sudah direncanakan dengan memperhatikan kesesuaian anggaran, serta harus ada keyakinan program yang dirancang mampu memberikan kesejahteraan rakyat.
Ia mengapresiasi Dinas Sosial karena serapan anggarannya pada tahun 2016 sangat baik, bahkan melampaui target, begitu juga untuk bulan Januari dan Februari 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Sekda menjelaskan, dari kajian pemerintah provinsi, kementerian terkait dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ada 40 persen masyarakat Indonesia berada di level hampir miskin dan Provinsi Gorontalo masuk dalam kajian itu.
"Kurangnya intervensi dari pemerintah bisa menyebabkan naiknya angka kemiskinan, sehingga ini harus diperhatikan seluruh pemangku kepentingan," kata Winarni pada kegiatan pembinaan dan pembekalan penatausahaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Gorontalo, Selasa.
Dijelaskan, sejalan dengan tuntutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016, tugas dari Dinas Sosial semakin berat, sebab ada beberapa tugas yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sudah dilimpahkan ke Dinas Sosial.
Sehingga komitmen kerja antara perangkat Dinas Sosial serta ketelitian dalam memperhatikan kewenangan, sangat diperlukan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Jadi kita perlu perlu melakukan evaluasi sekaligus menginventarisasi apa yang ditangani Dinas Sosial, untuk optimalisasi program ke depan, karena memang kegiatan demikian menjadi penting," ujarnya.
Menurutnya, Dinas Sosial perlu memastikan program-program yang sudah direncanakan dengan memperhatikan kesesuaian anggaran, serta harus ada keyakinan program yang dirancang mampu memberikan kesejahteraan rakyat.
Ia mengapresiasi Dinas Sosial karena serapan anggarannya pada tahun 2016 sangat baik, bahkan melampaui target, begitu juga untuk bulan Januari dan Februari 2017.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017