Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh optimistis jika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 yang sementara disusun, bisa menjadi terbaik tingkat nasional.
"Oleh karena itu, tuliskan apa yang sudah dikerjakan pemerintah serta capaian yang ada, yang dituangkan nanti pada LPPD harus substantif," kata Zudan saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan LPPD tingkat Pemprov Gorontalo.
Menurutnya, jika pelaksanaan bimtek LPPD, dalam hal ini yang akan disampaikan Pemprov Gorontalo ke pemerintah pusat benar-benar bisa memenuhi syarat dan akurat, maka tidak menutup kemungkinan LPPD Provinsi Gorontalo bisa masuk dalam skala nasional.
Penyusunan LPPD berdasarkan etos kerja kita, yang tentu saja harus membahagiakan masyarakat. Jika seperti ini yang kita lakukan tidak menutup kemungkinan LPPD pemerintah Provinsi, serta kabupaten/kota akan memperoleh kriteria sangat tinggi, paling tidak penilaian kerja bisa masuk 10 besar nasional.
LPPD menempati posisi penting untuk pemetaan sekaligus evaluasi capaian program pemerintah dan efeknya untuk pembangunan, oleh karena itu akurasi data yang dituangkan dalam LPPD sangatlah berarti.
"Pengalaman saya, selama enam tahun menjabat di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, tidak sedikit daerah yang ditemukan sembarangan manaruh angka dalam LPPD, saya tidak inginkan ini terjadi di Provinsi Gorontalo," imbuhnya.
Zudan juga menjelaskan keharusan LPPD sebagai evaluasi, berangkat dari ide desentralisasi dalam konteks kenegaraan yang lahir dari pasal 4 ayat (1), pasal 17, dan pasal 18 konsititusi, dimana dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan presiden sebagai pemegang kekuasaan negara.
"Oleh karena urusan diberikan pusat ke daerah, maka wajib bagi pusat melakukan evaluasi, apakah program ke daerah berjalan dengan baik, sementera instrumennya adalah LPPD, maka dari itu data harus kita harus akurat," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Oleh karena itu, tuliskan apa yang sudah dikerjakan pemerintah serta capaian yang ada, yang dituangkan nanti pada LPPD harus substantif," kata Zudan saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan LPPD tingkat Pemprov Gorontalo.
Menurutnya, jika pelaksanaan bimtek LPPD, dalam hal ini yang akan disampaikan Pemprov Gorontalo ke pemerintah pusat benar-benar bisa memenuhi syarat dan akurat, maka tidak menutup kemungkinan LPPD Provinsi Gorontalo bisa masuk dalam skala nasional.
Penyusunan LPPD berdasarkan etos kerja kita, yang tentu saja harus membahagiakan masyarakat. Jika seperti ini yang kita lakukan tidak menutup kemungkinan LPPD pemerintah Provinsi, serta kabupaten/kota akan memperoleh kriteria sangat tinggi, paling tidak penilaian kerja bisa masuk 10 besar nasional.
LPPD menempati posisi penting untuk pemetaan sekaligus evaluasi capaian program pemerintah dan efeknya untuk pembangunan, oleh karena itu akurasi data yang dituangkan dalam LPPD sangatlah berarti.
"Pengalaman saya, selama enam tahun menjabat di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, tidak sedikit daerah yang ditemukan sembarangan manaruh angka dalam LPPD, saya tidak inginkan ini terjadi di Provinsi Gorontalo," imbuhnya.
Zudan juga menjelaskan keharusan LPPD sebagai evaluasi, berangkat dari ide desentralisasi dalam konteks kenegaraan yang lahir dari pasal 4 ayat (1), pasal 17, dan pasal 18 konsititusi, dimana dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan presiden sebagai pemegang kekuasaan negara.
"Oleh karena urusan diberikan pusat ke daerah, maka wajib bagi pusat melakukan evaluasi, apakah program ke daerah berjalan dengan baik, sementera instrumennya adalah LPPD, maka dari itu data harus kita harus akurat," jelasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017