Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh meminta kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov setempat, untuk mengukur berapa nilai dari serapan anggaran yang berdampak langsung ke masyarakat.
"Kita harus mampu mengukur, dari total serapan anggaran selama triwulan pertama, berapa yang sudah dan berdampak pada peningkatan atau kepuasan masyarakat," kata Zudan belum lama ini.
Pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) baik Pemprov Gorontalo maupun kabupaten/kota, tidak hanya melihat laporan dalam bentuk administratif, berapa target serapan anggaran dan berapa capaiannya.
Jika modelnya seperti itu, lanjut Zudan yang juga Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini mengakui, maka pemerintah tidak perlu lagi melaksanakan rapat, dibaca saja sudah cukup, namun pemerintah harus jauh lebih dalam dari sekedar laporan dalam bentuk adminstratif.
"Pemerintah harus bisa masuk ke inti persoalan, dengan mengukur kepuasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari realisasi dan capaian serapan anggara," tegasnya.
Menurutnya, problem utama di masyarakat adalah pendapatan yang masih kurang, dimana orang miskin karena pendapatan mereka berada di bawah rata-rata garis kemiskinan, sehingga kuncinya adalan peningkatan pendapatan.
"Pertanyaanya uang yang sudah dicairkan itu mensejahterakan masyarakat atau tidak, dari belanja langsung itu apakah lebih banyak jatuh ke aparatur atau masyarakat," ucapnya.
Ia berharap ke depan dalam Rakorev selanjutnya dinas terkait tidak hanya melaporkan jumlah serapan dan capaian target, namun lebih pada menjelaskan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari serapan anggaran tersebut.
Jika ditotal, dana yang bersumber dari APBN, APBD baik kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, kurang lebih Rp13 Triliun, dari total itu berapa nilai yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya hanya ingin meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat bahwa negara atau pemerintah sudah hadir di tengah masyarakat," tutup Zudan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Kita harus mampu mengukur, dari total serapan anggaran selama triwulan pertama, berapa yang sudah dan berdampak pada peningkatan atau kepuasan masyarakat," kata Zudan belum lama ini.
Pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) baik Pemprov Gorontalo maupun kabupaten/kota, tidak hanya melihat laporan dalam bentuk administratif, berapa target serapan anggaran dan berapa capaiannya.
Jika modelnya seperti itu, lanjut Zudan yang juga Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini mengakui, maka pemerintah tidak perlu lagi melaksanakan rapat, dibaca saja sudah cukup, namun pemerintah harus jauh lebih dalam dari sekedar laporan dalam bentuk adminstratif.
"Pemerintah harus bisa masuk ke inti persoalan, dengan mengukur kepuasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari realisasi dan capaian serapan anggara," tegasnya.
Menurutnya, problem utama di masyarakat adalah pendapatan yang masih kurang, dimana orang miskin karena pendapatan mereka berada di bawah rata-rata garis kemiskinan, sehingga kuncinya adalan peningkatan pendapatan.
"Pertanyaanya uang yang sudah dicairkan itu mensejahterakan masyarakat atau tidak, dari belanja langsung itu apakah lebih banyak jatuh ke aparatur atau masyarakat," ucapnya.
Ia berharap ke depan dalam Rakorev selanjutnya dinas terkait tidak hanya melaporkan jumlah serapan dan capaian target, namun lebih pada menjelaskan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari serapan anggaran tersebut.
Jika ditotal, dana yang bersumber dari APBN, APBD baik kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, kurang lebih Rp13 Triliun, dari total itu berapa nilai yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya hanya ingin meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat bahwa negara atau pemerintah sudah hadir di tengah masyarakat," tutup Zudan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017