Samarinda (ANTARA GORONTALO) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara
dijadwalkan menjadi salah satu pembicara pada acara Deklarasi Anti Hoax
yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama masyarakat
pada 22 April 2017.
"Selain pak menteri, ada juga Gubernur Kaltim, Gubernur Kaltara, Pangdam VI/Mulawarman, Kapolda, Kajati, dan Ketua DPRD Kaltim, serta perwakilan dari beberapa operator seluler," ujar Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim Abdullah Sani usai rapat persiapan di Samarinda, Senin.
Diskusi Anti Hoax tersebut digelar di Gedung Plenary Hall Sempaja, Samarinda, bersamaan dengan pameran dalam rangkaian HUT Ke-60 Pemprov Kaltim yang dikemas dalam bentuk Kaltim Fair 2017 pada 17-23 April.
Sebelum menjadi pembicara, lanjutnya, Menkominfo terlebih dulu menyaksikan pembacaan Deklarasi Anti Hoax oleh Ketua Gerakan Anti Hoax Jurnalis Kaltim Charles Siahaan.
Setelah pembacaan deklarasi, dilanjutkan penandatanganan deklarasi antara lain oleh Kadis Kominfo Kaltim, Ketua KPUD Kaltim, Ketua KPID Kaltim, Ketua KIP Kaltim, dan Ketua IJTI Kaltim yang disaksikan sejumlah pejabat Kaltim dan Kaltara.
Ketua Gerakan Anti Hoax Jurnalis Kaltim Charles Siahaan mengatakan mendekati Pemilihan Gubernur Kaltim pada 2018 dan Pemilihan Umum serta Pilpres 2019 bakal banyak bermunculan kabar bohong dan kampanye hitam, sehingga mulai sekarang masyarakat harus menangkalnya agar tidak menyebar.
"Pengalaman pemilu tahun-tahun sebelumnya, banyak beredar kabar atau informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, terutama melalui media sosial. Belajar dari pengalaman itu, maka sekarang kita harus waspada, sehingga melalui deklarasi ini diharapkan masyarakat tidak asal like and share mengenai berita yang belum jelas kebenarannya," ujar Ucok, panggilan akrab Charles Siahaan.
Ia mengatakan Deklarasi Anti Hoax tersebut akan diikuti sekitar 3.000 peserta ditambah kalangan jurnalis, sehingga melalui gerakan ini maka masyarakat dan wartawan sama-sama memahami, yakni wartawan tidak menulis berita yang belum jelas kebenarannya, sedangkan masyarakat diminta tidak asal membagikan info yang diterima.
"Intinya, kita harus cerdas dalam memberikan informasi maupun membagikan informasi via media sosial, jangan sampai kabar yang tidak benar, apalagi menjelang pemilu yang bisa jadi menjadi sarang hoax, justru menyebar hanya karena kita asal share," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Selain pak menteri, ada juga Gubernur Kaltim, Gubernur Kaltara, Pangdam VI/Mulawarman, Kapolda, Kajati, dan Ketua DPRD Kaltim, serta perwakilan dari beberapa operator seluler," ujar Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim Abdullah Sani usai rapat persiapan di Samarinda, Senin.
Diskusi Anti Hoax tersebut digelar di Gedung Plenary Hall Sempaja, Samarinda, bersamaan dengan pameran dalam rangkaian HUT Ke-60 Pemprov Kaltim yang dikemas dalam bentuk Kaltim Fair 2017 pada 17-23 April.
Sebelum menjadi pembicara, lanjutnya, Menkominfo terlebih dulu menyaksikan pembacaan Deklarasi Anti Hoax oleh Ketua Gerakan Anti Hoax Jurnalis Kaltim Charles Siahaan.
Setelah pembacaan deklarasi, dilanjutkan penandatanganan deklarasi antara lain oleh Kadis Kominfo Kaltim, Ketua KPUD Kaltim, Ketua KPID Kaltim, Ketua KIP Kaltim, dan Ketua IJTI Kaltim yang disaksikan sejumlah pejabat Kaltim dan Kaltara.
Ketua Gerakan Anti Hoax Jurnalis Kaltim Charles Siahaan mengatakan mendekati Pemilihan Gubernur Kaltim pada 2018 dan Pemilihan Umum serta Pilpres 2019 bakal banyak bermunculan kabar bohong dan kampanye hitam, sehingga mulai sekarang masyarakat harus menangkalnya agar tidak menyebar.
"Pengalaman pemilu tahun-tahun sebelumnya, banyak beredar kabar atau informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, terutama melalui media sosial. Belajar dari pengalaman itu, maka sekarang kita harus waspada, sehingga melalui deklarasi ini diharapkan masyarakat tidak asal like and share mengenai berita yang belum jelas kebenarannya," ujar Ucok, panggilan akrab Charles Siahaan.
Ia mengatakan Deklarasi Anti Hoax tersebut akan diikuti sekitar 3.000 peserta ditambah kalangan jurnalis, sehingga melalui gerakan ini maka masyarakat dan wartawan sama-sama memahami, yakni wartawan tidak menulis berita yang belum jelas kebenarannya, sedangkan masyarakat diminta tidak asal membagikan info yang diterima.
"Intinya, kita harus cerdas dalam memberikan informasi maupun membagikan informasi via media sosial, jangan sampai kabar yang tidak benar, apalagi menjelang pemilu yang bisa jadi menjadi sarang hoax, justru menyebar hanya karena kita asal share," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017