Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Realisasi dari sektor pendapatan daerah Provinsi Gorontalo selama tahun 2016 mencapai Rp1,584 triliun, dari target sebesar Rp1,676 triliun, atau sekitar 94,53 persen.
"Besaran pendapatan tersebut, dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp311 miliar, atau sekitar 19,64 persen dari total pendapatan," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, dalam sidang paripurna DPRD.
Sementara pos belanja daerah pada tahun 2016 sebesar Rp1,744 triliun, namun yang terealisasi hanya sekitar Rp1,595 triliun atau 91,49 persen dari total anggaran.
Untuk Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2016 kurang lebih sekitar Rp56 miliar, dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp68 miliar, artinya pada tahun 2016 mengalami penurunan sekitar Rp11 miliar atau 16,94 persen.
"Aset pemerintah daerah pertanggal 31 Desember 2016 Rp1,725 triliun, dibandingkan tahun 2015 sekitar Rp1,562 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 163 miliar atau 10,44 persen, dari total aset tersebut 88,55 persen merupakan aset tetap," jelasnya.
Ia menambahkan untuk kewajiban pemerintah daerah hingga 31 Desember 2016, kurang lebih sebesar Rp24 miliar, kewajiban tersebut merupakan jangka pendek terdiri dari hutang perhitungan pihak ketiga, beban pegawai termasuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), dan bagi hasil pajak kabupaten/kota.
Dan jumlah ekuitas daerah kurang lebih Rp1,701 triliun dibandingkan tahun 2015 Rp1,555 triliun, artinya mengalami peningkatan sebesar Rp145 miliar atau 9,37 persen.
"Kami berharap, Ranperda pertanggungjawaban ini dapat dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan menjadi Perda, sebagai syarat penyusunan APBD-Perubahan tahun 2017," tegas Rusli.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Besaran pendapatan tersebut, dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp311 miliar, atau sekitar 19,64 persen dari total pendapatan," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, dalam sidang paripurna DPRD.
Sementara pos belanja daerah pada tahun 2016 sebesar Rp1,744 triliun, namun yang terealisasi hanya sekitar Rp1,595 triliun atau 91,49 persen dari total anggaran.
Untuk Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2016 kurang lebih sekitar Rp56 miliar, dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp68 miliar, artinya pada tahun 2016 mengalami penurunan sekitar Rp11 miliar atau 16,94 persen.
"Aset pemerintah daerah pertanggal 31 Desember 2016 Rp1,725 triliun, dibandingkan tahun 2015 sekitar Rp1,562 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 163 miliar atau 10,44 persen, dari total aset tersebut 88,55 persen merupakan aset tetap," jelasnya.
Ia menambahkan untuk kewajiban pemerintah daerah hingga 31 Desember 2016, kurang lebih sebesar Rp24 miliar, kewajiban tersebut merupakan jangka pendek terdiri dari hutang perhitungan pihak ketiga, beban pegawai termasuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), dan bagi hasil pajak kabupaten/kota.
Dan jumlah ekuitas daerah kurang lebih Rp1,701 triliun dibandingkan tahun 2015 Rp1,555 triliun, artinya mengalami peningkatan sebesar Rp145 miliar atau 9,37 persen.
"Kami berharap, Ranperda pertanggungjawaban ini dapat dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan menjadi Perda, sebagai syarat penyusunan APBD-Perubahan tahun 2017," tegas Rusli.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017