Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi
meyakini penenggelaman kapal pencuri ikan yang disetujui oleh Kementrian
Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak akan menyurutkan berbagai pihak yang
berminat untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan dalam
negeri.
"Mosok penenggelaman kapal membuat investor tidak nyaman. Kalian (para investor) mau berinvestasi apa mau nyolong," seloroh Susi dalam acara halal bi halal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin.
Menurut Susi, banyak pihak yang tidak menginginkan dilakukannya penenggelaman kapal pencuri ikan karena hal itu menimbulkan deferrent effect atau efek jera.
Susi menegaskan, pihaknya memiliki standar operasi dan aturan yang jelas sehingga tidak mungkin setiap kapal yang lewat akan ditenggelamkan.
Sebelumnya, Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto menyatakan, kapal ikan eks-asing atau kapal buatan asing yang sempat beroperasi di perairan Indonesia selayaknya harus dicabut keterdaftarannya terlebih dahulu sebelum bisa kembali ke negara asalnya.
"Kapal ikan eks-asing harusnya dilakukan deregistrasi dulu baru bisa berlayar kembali ke negaranya," kata Rifky di Jakarta, Selasa (23/5).
Rifky memaparkan hal tersebut terkait dengan lima kapal ikan asing dari Filipina yang disergap KKP, 17 Mei 2017, karena ingin pergi dari Sulawesi Utara kembali ke negaranya tanpa melakukan deregistrasi.
Kapal KKP, menurut dia, berhasil mengamankan lima kapal tersebut bersama-sama dengan anak buah kapalnya sehingga mereka juga harus menyelesaikan dahulu prosedur yang semestinya.
Setelah melakukan deregistrasi, lanjutnya, kapal ikan asing akan diterbitkan LSO atau izin berlayar untuk sekali jalan saja ke negara asalnya masing-masing.
Sebagaimana diwartakan, anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo menginginkan berbagai pihak terkait dapat membangkitkan investasi dalam negeri khusus untuk di sektor perikanan tangkap untuk memberdayakan luasnya potensi perairan nasional.
"Bangkitkan industri perikanan nasional. Untuk itu, harus diberikan karpet merah investasi dalam negeri di sektor perikanan tangkap," kata Rahmad Handoyo.
Menurut dia, laut Indonesia itu ibarat harta karun yang tinggal digunakan untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan yang berkesinambungan.
Politisi PDIP itu menegaskan bahwa laut Indonesia bukanlah untuk pelaku pencurian ikan, apalagi mereka yang merupakan tangan-tangan asing.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar semua pihak menindaklanjuti peringkat layak investasi yang telah diperoleh Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat internasional.
"Saya minta ada tindak lanjut sehingga efek positif tidak hanya di portofolio atau pasar saham tapi juga di sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," kata Presiden Jokowi ketika membuka rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (29/5).
Presiden menyebutkan kepercayaan dunia internasional menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola ekonomi dari sisi fiskal dan moneter, serta membuktikan keberhasilan Indonesia dalam membenahi aspek tata kelola keuangan yang semakin baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Mosok penenggelaman kapal membuat investor tidak nyaman. Kalian (para investor) mau berinvestasi apa mau nyolong," seloroh Susi dalam acara halal bi halal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin.
Menurut Susi, banyak pihak yang tidak menginginkan dilakukannya penenggelaman kapal pencuri ikan karena hal itu menimbulkan deferrent effect atau efek jera.
Susi menegaskan, pihaknya memiliki standar operasi dan aturan yang jelas sehingga tidak mungkin setiap kapal yang lewat akan ditenggelamkan.
Sebelumnya, Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto menyatakan, kapal ikan eks-asing atau kapal buatan asing yang sempat beroperasi di perairan Indonesia selayaknya harus dicabut keterdaftarannya terlebih dahulu sebelum bisa kembali ke negara asalnya.
"Kapal ikan eks-asing harusnya dilakukan deregistrasi dulu baru bisa berlayar kembali ke negaranya," kata Rifky di Jakarta, Selasa (23/5).
Rifky memaparkan hal tersebut terkait dengan lima kapal ikan asing dari Filipina yang disergap KKP, 17 Mei 2017, karena ingin pergi dari Sulawesi Utara kembali ke negaranya tanpa melakukan deregistrasi.
Kapal KKP, menurut dia, berhasil mengamankan lima kapal tersebut bersama-sama dengan anak buah kapalnya sehingga mereka juga harus menyelesaikan dahulu prosedur yang semestinya.
Setelah melakukan deregistrasi, lanjutnya, kapal ikan asing akan diterbitkan LSO atau izin berlayar untuk sekali jalan saja ke negara asalnya masing-masing.
Sebagaimana diwartakan, anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo menginginkan berbagai pihak terkait dapat membangkitkan investasi dalam negeri khusus untuk di sektor perikanan tangkap untuk memberdayakan luasnya potensi perairan nasional.
"Bangkitkan industri perikanan nasional. Untuk itu, harus diberikan karpet merah investasi dalam negeri di sektor perikanan tangkap," kata Rahmad Handoyo.
Menurut dia, laut Indonesia itu ibarat harta karun yang tinggal digunakan untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan yang berkesinambungan.
Politisi PDIP itu menegaskan bahwa laut Indonesia bukanlah untuk pelaku pencurian ikan, apalagi mereka yang merupakan tangan-tangan asing.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar semua pihak menindaklanjuti peringkat layak investasi yang telah diperoleh Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat internasional.
"Saya minta ada tindak lanjut sehingga efek positif tidak hanya di portofolio atau pasar saham tapi juga di sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," kata Presiden Jokowi ketika membuka rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (29/5).
Presiden menyebutkan kepercayaan dunia internasional menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola ekonomi dari sisi fiskal dan moneter, serta membuktikan keberhasilan Indonesia dalam membenahi aspek tata kelola keuangan yang semakin baik.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017