Malang (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perlunya
upaya penindakan hukum yang dapat mendatangkan efek jera bagi pelakunya
terkait masih banyaknya pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi.
"Penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden menegaskan di Malang, Jawa Timur, Kamis.
Presiden menanggapi bahwa masih banyaknya pejabat yang terlibat tindak korupsi sehingga dinilainya perlu perbaikan sistem pemerintahan secara terus-menerus.
Dengan begitu, Presiden menegaskan kembali, tidak akan ada lagi pejabat yang berani "melompati pagar" yang sudah ditentukan dalam sistem tersebut.
"Jadi, perbaikan sistem sangat penting. Yang kedua, penindakan hukum yang membuat efek jera. Aparat juga harus bisa memilah mana yang kebijakan, mana yang nyolong," ujar Presiden.
Presiden Jokowi meminta jajarannya agar mampu membedakan antara kebijakan dengan tindakan mengambil uang rakyat.
"Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas," kata Presiden.
Jika memang berupa kebijakan, Presiden menyatakan, maka pejabat harus berani mengambil keputusan.
Presiden menekankan pejabat agar bisa melihat secara baik, jika memang sesuatu hal dianggap sebagai kebijakan jangan sampai kemudian masuk ke wilayah pidana.
"Karena, apapun yang namanya wali kota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu," ujar Presiden Jokowi.
Pada prinsipnya, Presiden menegaskan bahwa jika sudah menjadi suatu kebijakan, maka tidak menjadi soal untuk mengambil keputusan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden menegaskan di Malang, Jawa Timur, Kamis.
Presiden menanggapi bahwa masih banyaknya pejabat yang terlibat tindak korupsi sehingga dinilainya perlu perbaikan sistem pemerintahan secara terus-menerus.
Dengan begitu, Presiden menegaskan kembali, tidak akan ada lagi pejabat yang berani "melompati pagar" yang sudah ditentukan dalam sistem tersebut.
"Jadi, perbaikan sistem sangat penting. Yang kedua, penindakan hukum yang membuat efek jera. Aparat juga harus bisa memilah mana yang kebijakan, mana yang nyolong," ujar Presiden.
Presiden Jokowi meminta jajarannya agar mampu membedakan antara kebijakan dengan tindakan mengambil uang rakyat.
"Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas," kata Presiden.
Jika memang berupa kebijakan, Presiden menyatakan, maka pejabat harus berani mengambil keputusan.
Presiden menekankan pejabat agar bisa melihat secara baik, jika memang sesuatu hal dianggap sebagai kebijakan jangan sampai kemudian masuk ke wilayah pidana.
"Karena, apapun yang namanya wali kota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu," ujar Presiden Jokowi.
Pada prinsipnya, Presiden menegaskan bahwa jika sudah menjadi suatu kebijakan, maka tidak menjadi soal untuk mengambil keputusan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017