Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
memastikan belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.443,3
triliun akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
"Belanja pemerintah pusat akan lebih berkualitas dengan melanjutkan efisiensi serta fokus kepada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun 2018 di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menjelaskan belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja kementerian lembaga sebesar Rp814,1 triliun dan belanja non-kementerian lembaga Rp629,2 triliun. Belanja non-kementerian lembaga itu terdiri dari pembayaran bunga utang Rp247,6 triliun, subsidi energi Rp103,4 triliun dan subsidi non-energi Rp69 triliun.
Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, pembangunan infrastruktur, pembenahan sektor unggulan, kinerja aparatur negara dan pelayanan masyarakat serta pertahanan keamanan dan demokrasi.
Ia menambahkan belanja untuk pembangunan infrastruktur ditetapkan sebesar Rp409 triliun dengan sasaran antara lain jalan baru sepanjang 856 kilometer, jalan tol sepanjang 25 kilometer, jembatan sepanjang 8.761 kilometer, jalur kereta api sepanjang 639 kilometer dan rumah susun sebanyak 7.062 unit.
Selain itu, kata Sri Mulyani, belanja untuk penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial dan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah ditetapkan sebesar Rp292,8 triliun.
Sasaran dari belanja tersebut adalah pemberian subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta Rumah Tangga Sederhana dan penerima bantuan iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa.
Kemudian, bantuan pangan melalui subsidi pangan dan bantuan pangan non tunai untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat dengan arah perluasan cakupan, penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi 106,7 ribu kepala keluarga dan bantuan uang muka dan suku bunga kredit untuk kelompok berpenghasilan kecil.
"Upaya itu disinergikan dengan bidang-bidang lainnya yang menjadi prioritas nasional seperti belanja pendidikan sebesar Rp440,9 triliun dan belanja kesehatan Rp110,2 triliun," kata Sri Mulyani.
Secara keseluruhan ia memastikan penggunaan belanja dalam APBN ini akan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar keadilan sosial yang makin merata dapat terwujud.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Belanja pemerintah pusat akan lebih berkualitas dengan melanjutkan efisiensi serta fokus kepada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun 2018 di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menjelaskan belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja kementerian lembaga sebesar Rp814,1 triliun dan belanja non-kementerian lembaga Rp629,2 triliun. Belanja non-kementerian lembaga itu terdiri dari pembayaran bunga utang Rp247,6 triliun, subsidi energi Rp103,4 triliun dan subsidi non-energi Rp69 triliun.
Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, pembangunan infrastruktur, pembenahan sektor unggulan, kinerja aparatur negara dan pelayanan masyarakat serta pertahanan keamanan dan demokrasi.
Ia menambahkan belanja untuk pembangunan infrastruktur ditetapkan sebesar Rp409 triliun dengan sasaran antara lain jalan baru sepanjang 856 kilometer, jalan tol sepanjang 25 kilometer, jembatan sepanjang 8.761 kilometer, jalur kereta api sepanjang 639 kilometer dan rumah susun sebanyak 7.062 unit.
Selain itu, kata Sri Mulyani, belanja untuk penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial dan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah ditetapkan sebesar Rp292,8 triliun.
Sasaran dari belanja tersebut adalah pemberian subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta Rumah Tangga Sederhana dan penerima bantuan iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa.
Kemudian, bantuan pangan melalui subsidi pangan dan bantuan pangan non tunai untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat dengan arah perluasan cakupan, penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi 106,7 ribu kepala keluarga dan bantuan uang muka dan suku bunga kredit untuk kelompok berpenghasilan kecil.
"Upaya itu disinergikan dengan bidang-bidang lainnya yang menjadi prioritas nasional seperti belanja pendidikan sebesar Rp440,9 triliun dan belanja kesehatan Rp110,2 triliun," kata Sri Mulyani.
Secara keseluruhan ia memastikan penggunaan belanja dalam APBN ini akan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar keadilan sosial yang makin merata dapat terwujud.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017