Gorontalo, (Antara) - Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, mulai melakukan seleksi bagi warga kurang mampu untuk tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), yang berlokasi di kelurahan Buluide, Kecamatan Kota Barat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Gorontalo, Meydi N Silangen mengatakan, sejauh ini sudah 800 warga yang mendaftarkan diri sebegai calon penghuni rusunawa.
"Seleksi akan dilakukan secara ketat. Kami akan memprioritaskan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berstatus pekerja," katanya, Senin (11/9).
Prioritas juga akan diberikan kepada warga yang mengalami penggusuran dari bantaran sungai yang saat ini sedang dilakukan normalisasi oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi, imbas dari program "kota tanpa kumuh" (Kotaku).
Meydi menjelaskan, saat ini pengerjaan rusunawa tipe 24 sudah mencapai 80 persen. Proyek itu diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera) RI pada tahun 2015.
"Namun tidak menutup kemungkinan akan diberikan kepada masyarakat yang telah berumahtangga dan benar-benar membutuhkannya," ujar Meydi.
Ia menambahkan, target penyelesaian rusunawa berakhir pada bulan November nanti. Sampai dengan saat ini pihaknya masih sementara menyiapkan aturan secara teknis untuk penghuni nanti.
Hal tersebut termasuk menyiapkan penataan lingkungan dan pengembangan UMKM yang nantinya akan ditempatkan di kawasan rusunawa.
"Seperti tarif lamanya menempati rusunawa, pengelolaan rusunawa yang harus diatur lewat peraturan wali kota (Perwako)," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Gorontalo, Meydi N Silangen mengatakan, sejauh ini sudah 800 warga yang mendaftarkan diri sebegai calon penghuni rusunawa.
"Seleksi akan dilakukan secara ketat. Kami akan memprioritaskan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berstatus pekerja," katanya, Senin (11/9).
Prioritas juga akan diberikan kepada warga yang mengalami penggusuran dari bantaran sungai yang saat ini sedang dilakukan normalisasi oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi, imbas dari program "kota tanpa kumuh" (Kotaku).
Meydi menjelaskan, saat ini pengerjaan rusunawa tipe 24 sudah mencapai 80 persen. Proyek itu diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera) RI pada tahun 2015.
"Namun tidak menutup kemungkinan akan diberikan kepada masyarakat yang telah berumahtangga dan benar-benar membutuhkannya," ujar Meydi.
Ia menambahkan, target penyelesaian rusunawa berakhir pada bulan November nanti. Sampai dengan saat ini pihaknya masih sementara menyiapkan aturan secara teknis untuk penghuni nanti.
Hal tersebut termasuk menyiapkan penataan lingkungan dan pengembangan UMKM yang nantinya akan ditempatkan di kawasan rusunawa.
"Seperti tarif lamanya menempati rusunawa, pengelolaan rusunawa yang harus diatur lewat peraturan wali kota (Perwako)," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017