Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, akan meningkatkan alokasi anggaran peningkatan fasilitas pelayanan di seluruh Puskesmas.
Wakil Bupati Roni Imran, Selasa di Gorontalo, mengatakan, alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten untuk seluruh Puskesmas di tahun 2017 ini, rata-rata Rp40 juta.
Tahun 2018 nanti, Pemkab akan berupaya meningkatkannya menjadi Rp100 juta, agar peningkatan layanan kesehatan di garda terdepan pemerintahan daerah ini akan tercapai serta memberikan kepuasan bagi masyarakat.
"Pemkab berharap, DPRD akan menyetujui peningkatan anggaran tersebut," ujar Wakil Bupati.
Ia meyakini peningkatan anggaran tersebut akan sinergis dengan pengelolaan manajemen keuangan Puskesmas, mengingat seluruh bendaharanya telah dibekali melalui "workshop" penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BOK dan Pengelolaan Obat di Puskesmas yang diinisiasi pihak Inspektorat setempat.
Maka, kekhawatiran salah pengelolaan anggaran bisa dihilangkan.
"Saya sudah mengingatkan para bendahara Puskesmas, agar menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai pemanfaatannya, agar tidak terjadi kebocoran anggaran yang akan berdampak merugikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Wakil Bupati.
Ia pun mengajak para bendahara Puskesmas ataupun seluruh organisasi perangkat daerah itu, untuk memanfaatkan ruang konsultasi melalui "Kedai Pengawasan" yang telah disiapkan pihak Inspektorat.
Kedai Pengawasan sangat efektif bagi para aparatur khususnya bendahara, untuk memudahkan mereka berkonsultasi jika terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan di instansinya masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Wakil Bupati Roni Imran, Selasa di Gorontalo, mengatakan, alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten untuk seluruh Puskesmas di tahun 2017 ini, rata-rata Rp40 juta.
Tahun 2018 nanti, Pemkab akan berupaya meningkatkannya menjadi Rp100 juta, agar peningkatan layanan kesehatan di garda terdepan pemerintahan daerah ini akan tercapai serta memberikan kepuasan bagi masyarakat.
"Pemkab berharap, DPRD akan menyetujui peningkatan anggaran tersebut," ujar Wakil Bupati.
Ia meyakini peningkatan anggaran tersebut akan sinergis dengan pengelolaan manajemen keuangan Puskesmas, mengingat seluruh bendaharanya telah dibekali melalui "workshop" penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BOK dan Pengelolaan Obat di Puskesmas yang diinisiasi pihak Inspektorat setempat.
Maka, kekhawatiran salah pengelolaan anggaran bisa dihilangkan.
"Saya sudah mengingatkan para bendahara Puskesmas, agar menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai pemanfaatannya, agar tidak terjadi kebocoran anggaran yang akan berdampak merugikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Wakil Bupati.
Ia pun mengajak para bendahara Puskesmas ataupun seluruh organisasi perangkat daerah itu, untuk memanfaatkan ruang konsultasi melalui "Kedai Pengawasan" yang telah disiapkan pihak Inspektorat.
Kedai Pengawasan sangat efektif bagi para aparatur khususnya bendahara, untuk memudahkan mereka berkonsultasi jika terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan di instansinya masing-masing.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017