Gorontalo, (Antara) - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bone Bolango diharapkan bisa melakukan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki ketersediaaan pegawai yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
Demikian dikatakan Asisten II Setdakab Bone Bolango Tanwir Ali pada kegiatan sosialisasi mekanisme peningkatan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kediklatan tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2017, Rabu.
Ia mengatakan, dengan merencanakan pengembangan pegawai maupun ASN perlu adanya koordinasi yang cukup baik antar setiap unit kerja yang ada di dalam organisasi dengan BKPPD.
"Hal ini penting mengingat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang berada di unit kerja tersebut," jelasnya.
Dengan pengembangan yang terencana, maka organisasi memiliki pegawai yang siap pakai pada saat dibutuhkan untuk suatu posisi, jabatan atau tugas tertentu.
"BKPPD berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan pegawai," katanya lagi.
Sementara itu, Kepala BKPPD Bone Bolango Zainal Abdi Ilolu menjelaskan kegiatan sosialisi mekanisme peningkatan kapasitas ASN sebagai tindaklanjut dari rendahnya penilaian LAKIP Kabupaten Bone Bolango, karena masalah yang ada di BKPPD yaitu tidak terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan kediklatan.
Untuk itu, berbagai usaha akan terus dilakukan oleh BKPPD untuk mengatasi masalah tersebut.
Olehnya, seluruh peserta dimintakan kepada Kepala OPD untuk segera melaporkan pelaksanaan kegiatan maupun keikutsertaan aparatur yang ada dilingkungan masing-masing OPD. (adv/humas)
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Demikian dikatakan Asisten II Setdakab Bone Bolango Tanwir Ali pada kegiatan sosialisasi mekanisme peningkatan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kediklatan tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2017, Rabu.
Ia mengatakan, dengan merencanakan pengembangan pegawai maupun ASN perlu adanya koordinasi yang cukup baik antar setiap unit kerja yang ada di dalam organisasi dengan BKPPD.
"Hal ini penting mengingat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang berada di unit kerja tersebut," jelasnya.
Dengan pengembangan yang terencana, maka organisasi memiliki pegawai yang siap pakai pada saat dibutuhkan untuk suatu posisi, jabatan atau tugas tertentu.
"BKPPD berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan pegawai," katanya lagi.
Sementara itu, Kepala BKPPD Bone Bolango Zainal Abdi Ilolu menjelaskan kegiatan sosialisi mekanisme peningkatan kapasitas ASN sebagai tindaklanjut dari rendahnya penilaian LAKIP Kabupaten Bone Bolango, karena masalah yang ada di BKPPD yaitu tidak terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan kediklatan.
Untuk itu, berbagai usaha akan terus dilakukan oleh BKPPD untuk mengatasi masalah tersebut.
Olehnya, seluruh peserta dimintakan kepada Kepala OPD untuk segera melaporkan pelaksanaan kegiatan maupun keikutsertaan aparatur yang ada dilingkungan masing-masing OPD. (adv/humas)
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017