Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menjanjikan peningkatan insentif bagi para tenaga fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesos di daerah itu.
"Saya prihatin, sebab insentif para tenaga fasilitator yang akan bertugas untuk pendataan sosial atau pemegang SLRT, cukup minim hanya Rp300 ribu per bulan. Maka tahun anggaran 2018 nanti, Pemkab akan mengalokasikan dana "sharing" bersumber dari APBD Kabupaten untuk meningkatkan insentif tersebut," ujar Wakil Bupati Roni Imran, di Gorontalo, Rabu.
Ditunjuk sebagai salah satu pembicara pada kegiatan bimbingan teknis SLRT dan Puskesos 2017, Wakil Bupati Roni yang juga menjadi Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) itu, mengatakan jika bicara data maka akurasinya sangat penting.
"Tidak boleh menebak-nebak soal data, maka tenaga pendamping sosial maupun fasilitator di setiap kecamatan maupun desa yang menangani dan mengumpulkan data, harus dimotivasi dengan baik, di antaranya melalui pemberian insentif yang sesuai untuk menunjang aktivitas mereka," ujarnya.
Jangan sampai kata Wakil Bupati, para fasilitator justru masuk kategori miskin akibat kesejahteraannya kurang diperhatikan. "Maka pemerintah daerah akan memperjuangkan peningkatan insentif tersebut," kata Wakil Bupati.
Menurut ia, untuk mendapatkan data sebagai rujukan dalam melaksanakan program pemerintah daerah memang biayanya tidak murah, namun akan lebih mahal jika bekerja tanpa data apalagi dalam menangani kemiskinan di daerah itu.
Dihadapan 50 orang fasilitator yang akan bekerja melalui SLRT agar pelayanan sosial di daerah ini dapat terlaksana dengan baik, Wakil Bupati berharap, kinerja mereka khususnya dalam pendataan dapat efektif dilakukan.
Maka bimbingan teknis tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman tentang SLRT dan Puskesos, serta mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian ataupun lembaga serta pemangku kepentingan terkait data riil untuk penanggulangan kemiskinan.
Data kemiskinan di daerah itu tahun 2016 lalu mencapai 18,96 persen. Tahun 2017 turun menjadi 18,51 persen.
Penggunaan SLRT tersebut diharapkan akan lebih menurunkan angka kemiskinan sebab manfaatnya sangat nyata dalam memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah itu, sebab cara kerjanya tidak sekedar menemukan permasalahan sosial, namun dapat langsung memasukkan data untuk kemudian segera dirujuk dan diatasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Saya prihatin, sebab insentif para tenaga fasilitator yang akan bertugas untuk pendataan sosial atau pemegang SLRT, cukup minim hanya Rp300 ribu per bulan. Maka tahun anggaran 2018 nanti, Pemkab akan mengalokasikan dana "sharing" bersumber dari APBD Kabupaten untuk meningkatkan insentif tersebut," ujar Wakil Bupati Roni Imran, di Gorontalo, Rabu.
Ditunjuk sebagai salah satu pembicara pada kegiatan bimbingan teknis SLRT dan Puskesos 2017, Wakil Bupati Roni yang juga menjadi Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) itu, mengatakan jika bicara data maka akurasinya sangat penting.
"Tidak boleh menebak-nebak soal data, maka tenaga pendamping sosial maupun fasilitator di setiap kecamatan maupun desa yang menangani dan mengumpulkan data, harus dimotivasi dengan baik, di antaranya melalui pemberian insentif yang sesuai untuk menunjang aktivitas mereka," ujarnya.
Jangan sampai kata Wakil Bupati, para fasilitator justru masuk kategori miskin akibat kesejahteraannya kurang diperhatikan. "Maka pemerintah daerah akan memperjuangkan peningkatan insentif tersebut," kata Wakil Bupati.
Menurut ia, untuk mendapatkan data sebagai rujukan dalam melaksanakan program pemerintah daerah memang biayanya tidak murah, namun akan lebih mahal jika bekerja tanpa data apalagi dalam menangani kemiskinan di daerah itu.
Dihadapan 50 orang fasilitator yang akan bekerja melalui SLRT agar pelayanan sosial di daerah ini dapat terlaksana dengan baik, Wakil Bupati berharap, kinerja mereka khususnya dalam pendataan dapat efektif dilakukan.
Maka bimbingan teknis tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman tentang SLRT dan Puskesos, serta mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian ataupun lembaga serta pemangku kepentingan terkait data riil untuk penanggulangan kemiskinan.
Data kemiskinan di daerah itu tahun 2016 lalu mencapai 18,96 persen. Tahun 2017 turun menjadi 18,51 persen.
Penggunaan SLRT tersebut diharapkan akan lebih menurunkan angka kemiskinan sebab manfaatnya sangat nyata dalam memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah itu, sebab cara kerjanya tidak sekedar menemukan permasalahan sosial, namun dapat langsung memasukkan data untuk kemudian segera dirujuk dan diatasi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017