Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
memaparkan sejumlah dampak positif kepada nelayan dari perang melawan
praktik penangkapan ikan "illegal fishing" yang dilakukan selama tiga
tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Susi menjelaskan melalui penenggelaman kapal pencuri ikan, stok sumber daya ikan terus meningkat dari 6,52 juta ton pada 2011 menjadi 12,54 juta ton pada 2016.
"Hasil dari perang melawan illegal fishing, stok ikan naik dari 6,5 juta ton menjadi 7,3 juta ton (2013), kemudian tahun kemarin mencapai 12,5 juta ton," kata Susi di di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).
Ia mengatakan hampir di seluruh kawasan perairan tangap di Indonesia dikuasai nelayan-nelayan asing ketimbang nelayan Indonesia. Kemudian sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemberantasan "illegal fishing" gencar dilakukan.
KKP mencatat sejak akhir 2014 hingga memasuki triwulan akhir 2017, secara keseluruhan Menteri Susi telah menenggelamkan 663 unit kapal pencuri ikan.
Selain stok ikan yang meningkat, pemberantasan illegal fishing juga berdampak pada nilai tukar nelayan dari 104,63 pada 2014 menjadi 111,53 karena hasil tangkapan nelayan yang meningkat juga.
Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan sebelumnya selalu di bawah rata-rata perekonomian nasional, yakni pada 2015 mencapai 8,35 persen, 2016 mencapai 7,03 persen dan 2017 mencapai 7,08 persen.
Hal lain yang patut diapresiasi menurut Susi adalah peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. Data KKP mencatat konsumsi ikan pada 2014 sebesar 38,14 kg per kapita, kemudian naik menjadi 41,11 kg per kapita pada 2016 dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12 kg per kapita pada akhir 2017.
"Kalau dikali dengan 250 juta, itu sekitar 1,2 juta ton. Yang kita makan dari ikan baik budidaya maupun tangkap itu sudah 1,25 miliar dolar, ungkap Susi.
Sementara itu, ekspor perikanan pada 2015 menyumbang sebesar 3,94 miliar dolar AS kemudian naik menjadi 4,17 miliar dolar pada 2016 dan data sementara pada 2017 membukukan pendapatan 2,83 miliar dolar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Susi menjelaskan melalui penenggelaman kapal pencuri ikan, stok sumber daya ikan terus meningkat dari 6,52 juta ton pada 2011 menjadi 12,54 juta ton pada 2016.
"Hasil dari perang melawan illegal fishing, stok ikan naik dari 6,5 juta ton menjadi 7,3 juta ton (2013), kemudian tahun kemarin mencapai 12,5 juta ton," kata Susi di di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).
Ia mengatakan hampir di seluruh kawasan perairan tangap di Indonesia dikuasai nelayan-nelayan asing ketimbang nelayan Indonesia. Kemudian sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemberantasan "illegal fishing" gencar dilakukan.
KKP mencatat sejak akhir 2014 hingga memasuki triwulan akhir 2017, secara keseluruhan Menteri Susi telah menenggelamkan 663 unit kapal pencuri ikan.
Selain stok ikan yang meningkat, pemberantasan illegal fishing juga berdampak pada nilai tukar nelayan dari 104,63 pada 2014 menjadi 111,53 karena hasil tangkapan nelayan yang meningkat juga.
Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan sebelumnya selalu di bawah rata-rata perekonomian nasional, yakni pada 2015 mencapai 8,35 persen, 2016 mencapai 7,03 persen dan 2017 mencapai 7,08 persen.
Hal lain yang patut diapresiasi menurut Susi adalah peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. Data KKP mencatat konsumsi ikan pada 2014 sebesar 38,14 kg per kapita, kemudian naik menjadi 41,11 kg per kapita pada 2016 dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12 kg per kapita pada akhir 2017.
"Kalau dikali dengan 250 juta, itu sekitar 1,2 juta ton. Yang kita makan dari ikan baik budidaya maupun tangkap itu sudah 1,25 miliar dolar, ungkap Susi.
Sementara itu, ekspor perikanan pada 2015 menyumbang sebesar 3,94 miliar dolar AS kemudian naik menjadi 4,17 miliar dolar pada 2016 dan data sementara pada 2017 membukukan pendapatan 2,83 miliar dolar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017