Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta camat dan lurah/kepala desa, untuk berperan aktif menyikapi program pemerintah pusat hingga kabupaten di wilayah kerja masing-masing.
"Baik camat atau lurah harus tahu, apa program pemerintah pusat atau daerah yang saat ini tengah dikerjakan di wilayah masing-masing, karena mereka adalah ujung tombak pemerintah," kata Rusli saat menyerahkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi camat dan kepala desa se-Provinsi Gorontalo, Rabu.
Gubernur menambahkan, camat harus mengetahui dan berperan aktif dalam setiap kegiatan, contohnya ada pembangunan Waduk Bulango Hulu di Kecamatan Bulango Ulu, harusnya merekalah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Dijelaskan, jika saat ini di Kabupaten Bone Bolango misalnya, banyak kegiatan program pemerintah provinsi, namun pihaknya melihat kurangnya keaktifan dari camat dan lurah setempat.
"Jika ada masalah atau kendala sampaikan kepada pemerintah di atasnya, karena namanya program pemerintah apalagi seperti waduk itu manfaatnya begitu banyak untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Tidak hanya itu, termasuk persoalan kemasyarakatan sosial lainya seperti Kamtibmas. Inilah kenapa perlu ada pembinaan kepada para camat dan lurah, terlebih soal cara atau pola pikir saat ini, sudah harus diubah, dan punya inovasi ke depan.
Terkait dengan pemberian TKD, ia mengakui memang sudah ada teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa tidak bisa lagi provinsi menyerahkan TKD kepada camat atau lurah, karena mereka bukan aparat dari pemerintah provinsi.
"Terkait hal ini masih sementara dikaji dicarikan solusinya seperti apa, namun perlu digarisbawahi bahwa pemberian TKD tersebut, untuk menunjang dan memotivasi camat dan lurah mendukung percepatan pembangunan daerah," tegasnya.
Pemerintah provinsi Gorontalo memberikan TKD dengan tujuan untuk meningkatkan dan memotivasi kesejahteraan dan partisipasi aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja.
Selain itu juga bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, dalam mendukung program pemerintah provinsi, serta meningkatkan kesejahteran aparat pemerintah ditingkat kecamatan dan lurah.
Pada triwulan ketiga ini Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelontorkan anggaran TKD bagi camat dan lurah sebesar kurang lebih Rp722 Juta. *
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Baik camat atau lurah harus tahu, apa program pemerintah pusat atau daerah yang saat ini tengah dikerjakan di wilayah masing-masing, karena mereka adalah ujung tombak pemerintah," kata Rusli saat menyerahkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi camat dan kepala desa se-Provinsi Gorontalo, Rabu.
Gubernur menambahkan, camat harus mengetahui dan berperan aktif dalam setiap kegiatan, contohnya ada pembangunan Waduk Bulango Hulu di Kecamatan Bulango Ulu, harusnya merekalah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Dijelaskan, jika saat ini di Kabupaten Bone Bolango misalnya, banyak kegiatan program pemerintah provinsi, namun pihaknya melihat kurangnya keaktifan dari camat dan lurah setempat.
"Jika ada masalah atau kendala sampaikan kepada pemerintah di atasnya, karena namanya program pemerintah apalagi seperti waduk itu manfaatnya begitu banyak untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Tidak hanya itu, termasuk persoalan kemasyarakatan sosial lainya seperti Kamtibmas. Inilah kenapa perlu ada pembinaan kepada para camat dan lurah, terlebih soal cara atau pola pikir saat ini, sudah harus diubah, dan punya inovasi ke depan.
Terkait dengan pemberian TKD, ia mengakui memang sudah ada teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa tidak bisa lagi provinsi menyerahkan TKD kepada camat atau lurah, karena mereka bukan aparat dari pemerintah provinsi.
"Terkait hal ini masih sementara dikaji dicarikan solusinya seperti apa, namun perlu digarisbawahi bahwa pemberian TKD tersebut, untuk menunjang dan memotivasi camat dan lurah mendukung percepatan pembangunan daerah," tegasnya.
Pemerintah provinsi Gorontalo memberikan TKD dengan tujuan untuk meningkatkan dan memotivasi kesejahteraan dan partisipasi aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja.
Selain itu juga bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, dalam mendukung program pemerintah provinsi, serta meningkatkan kesejahteran aparat pemerintah ditingkat kecamatan dan lurah.
Pada triwulan ketiga ini Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelontorkan anggaran TKD bagi camat dan lurah sebesar kurang lebih Rp722 Juta. *
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017