Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah optimistis dapat meningkatkan indeks
inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen di 2019 atau sesuai
dengan target yang sebelumnya sudah dipatok oleh Presiden Joko Widodo.
"Kita menetapkan target yang sangat ambisius, menjadi 75 persen di tahun 2019," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada rapat koordinasi pembahasan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Jakarta, Jumat.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf.
Guna mencapai target keuangan inklusif 75 persen di 2019, diperlukan penambahan 51.822.431 penduduk dewasa yang terinklusi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan lima pilar penyangga SNKI.
Lima pilar tersebut adalah edukasi keuangan, hak properti masyarakat dalam bentuk program sertifikasi lahan, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, perlindungan konsumen, dan layanan keuangan pada sektor pemerintah.
"Untuk layanan keuangan sektor pemerintah, di sini lebih banyak berperan Kementerian Sosial dan Bank Indonesia. BI melaksanakan perannya melalui sistem pembayaran," ucap Darmin.
Sebelumnya pemerintah juga telah meresmikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dibentuk menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan pemerintah juga telah menetapkan strategi percepatan pencapain target inklusi keuangan.
Strategi itu tertuang dalam bentuk inovasi keuangan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, perluasan layanan keuangan, peningkatan infratruktur yang mendukung inklusi keuangan dan peningkatan kesadaran dan literasi keuangan serta percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan.
Harapannya dengan meningkatnya indeks keuangan inklusif Indonesia, ini dapat memberikan dampak positif khususnya agar masyarakat kecil dapat terangkat kesejahteraannya.
"SNKI bukan hanya sekadar angka, tapi ini bertujuan lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Kita menetapkan target yang sangat ambisius, menjadi 75 persen di tahun 2019," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada rapat koordinasi pembahasan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Jakarta, Jumat.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf.
Guna mencapai target keuangan inklusif 75 persen di 2019, diperlukan penambahan 51.822.431 penduduk dewasa yang terinklusi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan lima pilar penyangga SNKI.
Lima pilar tersebut adalah edukasi keuangan, hak properti masyarakat dalam bentuk program sertifikasi lahan, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, perlindungan konsumen, dan layanan keuangan pada sektor pemerintah.
"Untuk layanan keuangan sektor pemerintah, di sini lebih banyak berperan Kementerian Sosial dan Bank Indonesia. BI melaksanakan perannya melalui sistem pembayaran," ucap Darmin.
Sebelumnya pemerintah juga telah meresmikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dibentuk menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan pemerintah juga telah menetapkan strategi percepatan pencapain target inklusi keuangan.
Strategi itu tertuang dalam bentuk inovasi keuangan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, perluasan layanan keuangan, peningkatan infratruktur yang mendukung inklusi keuangan dan peningkatan kesadaran dan literasi keuangan serta percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan.
Harapannya dengan meningkatnya indeks keuangan inklusif Indonesia, ini dapat memberikan dampak positif khususnya agar masyarakat kecil dapat terangkat kesejahteraannya.
"SNKI bukan hanya sekadar angka, tapi ini bertujuan lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan," kata dia.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017