Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menegaskan tahun 2018 tidak ada lagi penduduk yang tidak terdata atau tidak punya identitas, sehingga pihaknya akan memberi anggaran di kecamatan dan desa untuk perkuat pelayanan administrasi kependudukan.
"Kami sangat serius dalam hal kependudukan, karena apapun yang dilakukan untuk pembangunan daerah itu untuk masyarakat," kata Nelson saat mencanangkan Desa Pilobuhuta, Kecamatan Batudaa, sebagai kampung KB dan "Rumah Dataku", Selasa.
Terhadap program kampung KB dan Rumah Dataku, bupati menegaskan jika ini dijalankan bukan karena instruksi, namun karena memang kebutuhan. Sebab bicara soal kampung KB tidak hanya bicara dua anak cukup.
Akan tetapi menyangkut banyak hal, diantaranya kualitas penduduk, pengendalian, mobilitas dan berbagai masalah terhadap kependudukan, sehingga kampung KB dan rumah dataku dilakukan di seluruh kabupaten Gorontalo.
"Bahkan akan kami adopsi diseluruh desa di kabupaten Gorontalo, tidak hanya perwakilan saja, sebab kami ingin semua desa punya data yang jelas terkait kependudukan," jelasnya.
Hal ini dimaksud agar intervensi program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten, jelas keberadaanya.
Jika data ini lengkap, terutama terhadap penggunaan dana, contohnya dana desa, setiap kepala desa akan tahu persis program apa yang akan dilakukan, berdasarkan data kependudukan itu sendiri.
"Kelengkapan data contohnya seperti yang didapati di Desa Pilobuhuta ada yang sudah nikah tapi tidak punya buku nikah, tidak punya kartu keluarga, ini yang harus dituntaskan sehingga semua penduduk di kabupaten Gorontalo punya identitas," ujarnya.
Dari data tersebut juga ada penduduk dalam hal ini pasangan suami isteri yang belum melakukan KB. Dalam jumlah penduduk memang harus dikendalikan walaupun Provinsi Gorontalo jumlah penduduknya hanya sekitar 1,1 juta.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Kami sangat serius dalam hal kependudukan, karena apapun yang dilakukan untuk pembangunan daerah itu untuk masyarakat," kata Nelson saat mencanangkan Desa Pilobuhuta, Kecamatan Batudaa, sebagai kampung KB dan "Rumah Dataku", Selasa.
Terhadap program kampung KB dan Rumah Dataku, bupati menegaskan jika ini dijalankan bukan karena instruksi, namun karena memang kebutuhan. Sebab bicara soal kampung KB tidak hanya bicara dua anak cukup.
Akan tetapi menyangkut banyak hal, diantaranya kualitas penduduk, pengendalian, mobilitas dan berbagai masalah terhadap kependudukan, sehingga kampung KB dan rumah dataku dilakukan di seluruh kabupaten Gorontalo.
"Bahkan akan kami adopsi diseluruh desa di kabupaten Gorontalo, tidak hanya perwakilan saja, sebab kami ingin semua desa punya data yang jelas terkait kependudukan," jelasnya.
Hal ini dimaksud agar intervensi program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten, jelas keberadaanya.
Jika data ini lengkap, terutama terhadap penggunaan dana, contohnya dana desa, setiap kepala desa akan tahu persis program apa yang akan dilakukan, berdasarkan data kependudukan itu sendiri.
"Kelengkapan data contohnya seperti yang didapati di Desa Pilobuhuta ada yang sudah nikah tapi tidak punya buku nikah, tidak punya kartu keluarga, ini yang harus dituntaskan sehingga semua penduduk di kabupaten Gorontalo punya identitas," ujarnya.
Dari data tersebut juga ada penduduk dalam hal ini pasangan suami isteri yang belum melakukan KB. Dalam jumlah penduduk memang harus dikendalikan walaupun Provinsi Gorontalo jumlah penduduknya hanya sekitar 1,1 juta.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017