Jakarta, (ANTARA GORONTALO) - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Agum Gumelar mendukung Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko untuk menjadi calon wakil presiden, bila dipinang oleh partai politik.
"Pendapat pribadi saya, bila ada pihak tertentu (parpol) yang meminang Moeldoko jadi Cawapres, maka itu keputusan yang tepat," kata Agum usai acara Konvensi Nasional Ikatan Alumni Lemhannas(IKAL) XI Tahun 2014, dengan tema "Jangan Salah Memilih Pemimpin", di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu.
Moeldoko menurut kacamata Agum, merupakan jenderal lapangan yang memiliki intelektual yang tinggi, dimana Moeldoko telah mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI).
"Moeldoko adalah jenderal lapangan karena meniti karirnya di lapangan, mulai jabatan Danton hingga saat ini menjadi Panglima TNI. Harapan saya, menjadi jenderal yang merakyat," kata Agum yang juga Ketua Umum IKAL ini.
Menurut Agum, komposisi sipil-militer atau militer-sipil menjadi aspirasi masyarakat Indonesia saat ini, bahkan menjadi mayoritas pilihan masyarakat Indonesia.
Dalam konvensi nasional IKAL itu, kata Agum, pihaknya tidak melakukan kampanye untuk memilih salah seorang pemimpin, melainkan hanya membuka mata rakyat bahwa pemimpin harus memiliki karakter.
Melalui konvensi Nasional XI IKAL, Agum berharap dapat mengangkat peran rakyat sebagai subjek dalam pemilu, bukan sebagai objek, dengan tujuan agar rakyat terbuka mata hatinya, rakyat paham sosok pemimpin pilihan dan paham risikonya apabila salah memilih pemimpin serta pemilu sebagai agenda lima tahunan dapat berlangsung secara aman dan sukses.
Outputnya diharapkan dari konvensi ini, yakni pertama, Konsepsi IKAL sebagai rangsangan pikir bagi rakyat pemilih, untuk memilih pemimpin yang selayaknya dipilih. Kedua, IKAL telah merumuskan lima tolok ukur guna meneropong kualitas para calon presiden yaitu 'Acceptable', track record (pribadi, keluarga dan performance kepemimpinan), Tidak Ambivalent antara ucapan dan tindakan, Berani tidak Populis dan Pemimpin sesuai era.
Sementara dalam konteks perkembangan situasi politik di Indonesia, kata Agum, IKAL prihatin melihat tampilan dan perilaku elit politik dalam mengelola partai politik. Sebagai pemerhati, IKAL tidak ingin berpangku tangan yang hanya sekedar menjadi penonton pesta demokrasi.
"IKAL berupaya membuka mata hati rakyat, mendewasakan rakyat dalam berpikir dan memilih pemimpin nasional/memilih Presiden. Rakyat jangan salah memilih pemimpin, sehingga rakyat harus memilih pemimpin yang benar, karena tantangan ke depan tidak ringan dan berisiko tinggi," ujar Agum.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Pendapat pribadi saya, bila ada pihak tertentu (parpol) yang meminang Moeldoko jadi Cawapres, maka itu keputusan yang tepat," kata Agum usai acara Konvensi Nasional Ikatan Alumni Lemhannas(IKAL) XI Tahun 2014, dengan tema "Jangan Salah Memilih Pemimpin", di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu.
Moeldoko menurut kacamata Agum, merupakan jenderal lapangan yang memiliki intelektual yang tinggi, dimana Moeldoko telah mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI).
"Moeldoko adalah jenderal lapangan karena meniti karirnya di lapangan, mulai jabatan Danton hingga saat ini menjadi Panglima TNI. Harapan saya, menjadi jenderal yang merakyat," kata Agum yang juga Ketua Umum IKAL ini.
Menurut Agum, komposisi sipil-militer atau militer-sipil menjadi aspirasi masyarakat Indonesia saat ini, bahkan menjadi mayoritas pilihan masyarakat Indonesia.
Dalam konvensi nasional IKAL itu, kata Agum, pihaknya tidak melakukan kampanye untuk memilih salah seorang pemimpin, melainkan hanya membuka mata rakyat bahwa pemimpin harus memiliki karakter.
Melalui konvensi Nasional XI IKAL, Agum berharap dapat mengangkat peran rakyat sebagai subjek dalam pemilu, bukan sebagai objek, dengan tujuan agar rakyat terbuka mata hatinya, rakyat paham sosok pemimpin pilihan dan paham risikonya apabila salah memilih pemimpin serta pemilu sebagai agenda lima tahunan dapat berlangsung secara aman dan sukses.
Outputnya diharapkan dari konvensi ini, yakni pertama, Konsepsi IKAL sebagai rangsangan pikir bagi rakyat pemilih, untuk memilih pemimpin yang selayaknya dipilih. Kedua, IKAL telah merumuskan lima tolok ukur guna meneropong kualitas para calon presiden yaitu 'Acceptable', track record (pribadi, keluarga dan performance kepemimpinan), Tidak Ambivalent antara ucapan dan tindakan, Berani tidak Populis dan Pemimpin sesuai era.
Sementara dalam konteks perkembangan situasi politik di Indonesia, kata Agum, IKAL prihatin melihat tampilan dan perilaku elit politik dalam mengelola partai politik. Sebagai pemerhati, IKAL tidak ingin berpangku tangan yang hanya sekedar menjadi penonton pesta demokrasi.
"IKAL berupaya membuka mata hati rakyat, mendewasakan rakyat dalam berpikir dan memilih pemimpin nasional/memilih Presiden. Rakyat jangan salah memilih pemimpin, sehingga rakyat harus memilih pemimpin yang benar, karena tantangan ke depan tidak ringan dan berisiko tinggi," ujar Agum.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014