Manado, (Antara) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado, menyatakan kerugian yang ditimbulkannya akibat bencana sejak 13 sampai 17 Desember mencapai Rp200 miliar.
"Itu adalah taksiran kerugian yang kami hitung berdasarkan jumlah rumah yang dihantam banjir dan tanah longsor sebanyak 5.3722 unit di enam kecamatan di daerah ini," kata Kepala BPBD Manado, Max Tatahede, di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, meskipun sudah mendata kerugian rata-rata berdasarkan jumlah rumah dan KK yang terkena bencana, namun untuk sarana dan prasarana seperti sekolah, jalan serta rumah ibadah seperti sekolah, Puskesmas dan lainnya belum dihitung.
"Untuk itu kami masih melakukan pendataan, tetapi sudah menyampaikannya ke provinsi dan telah dipanggil rapat untuk melakukan koordinasi dalam menangani semua kondisi darurat di Manado," katanya.
Tatahede menjelaskan, akibat bencana dan kerugian yang ditimbulkannya itu, pemerintah Manado sudah menetapkan status darurat bencana untuk Manado, dan melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
Penetapan tanggap darurat bencana itu ditegaskan melalui SK Wali Kota Manado, nomor 223/2017, dan langsung mengeluarkan instruksi kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan langkah penanganan.
"Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan PDAM Manado semuanya kebagian tugas untuk melakukan langkah penanganan bencana secara cepat dan tepat, yang secara harus membersihkan jalan dan drainase yang tertutup lumpur, membuka akses area yang terisolir, menyediakan sarana air bersih," katanya.
Kemudian tugas lainnya adalah menyediakan makanan siap saji bagi warga yang masih mengungsi, mendata apa saja kerugian yang ditimbulkannya serta melaporkan ke provinsi dan pusat tentang kondisi tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Itu adalah taksiran kerugian yang kami hitung berdasarkan jumlah rumah yang dihantam banjir dan tanah longsor sebanyak 5.3722 unit di enam kecamatan di daerah ini," kata Kepala BPBD Manado, Max Tatahede, di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, meskipun sudah mendata kerugian rata-rata berdasarkan jumlah rumah dan KK yang terkena bencana, namun untuk sarana dan prasarana seperti sekolah, jalan serta rumah ibadah seperti sekolah, Puskesmas dan lainnya belum dihitung.
"Untuk itu kami masih melakukan pendataan, tetapi sudah menyampaikannya ke provinsi dan telah dipanggil rapat untuk melakukan koordinasi dalam menangani semua kondisi darurat di Manado," katanya.
Tatahede menjelaskan, akibat bencana dan kerugian yang ditimbulkannya itu, pemerintah Manado sudah menetapkan status darurat bencana untuk Manado, dan melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
Penetapan tanggap darurat bencana itu ditegaskan melalui SK Wali Kota Manado, nomor 223/2017, dan langsung mengeluarkan instruksi kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan langkah penanganan.
"Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan PDAM Manado semuanya kebagian tugas untuk melakukan langkah penanganan bencana secara cepat dan tepat, yang secara harus membersihkan jalan dan drainase yang tertutup lumpur, membuka akses area yang terisolir, menyediakan sarana air bersih," katanya.
Kemudian tugas lainnya adalah menyediakan makanan siap saji bagi warga yang masih mengungsi, mendata apa saja kerugian yang ditimbulkannya serta melaporkan ke provinsi dan pusat tentang kondisi tersebut," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017