Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Gorontalo, diminta untuk menjaga netralitas pada Pilkada tahun 2018 ini.
Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Barlian, Selasa, mengatakan sesuai janji kinerja 2018 pihaknya harus termotivasi agar bergerak secara serentak berkinerja untuk Kemenkumham yang lebih berprestasi.
"Pada tahun ini akan diwarnai dengan dimulainya Pilkada serentak di daerah pada 17 Juni 2018 nanti, sekaligus tahun persiapan menuju Pemilu Presiden serta Pemilu Legislatif 2019," katanya.
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ia meminta agar menjaga netralitas dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.
"Indonesia akan menghadapi dua agenda internasional, yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meetings 2018, Menteri Hukum dan HAM meminta jajaran Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain terkait agenda tersebut mengingat para tamu ada peserta adalah Warga Negara Asing (WNA)," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa saat ini ASN Kemenkumham sudah menerima rapel tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan kinerja.
"Saya minta agar semuanya terus berkinerja melaksanakan reformasi birokrasi melalui implementasi delapan area perubahan secara konsisten," ucapnya.
Barlian mengatakan bahwa hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2017 kemarin, layanan publik Kemenkumham berada dalam zona hijau, yang artinya kualitas layanan sudah cukup bagus.
"Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai disitu, kualitas tersebut harus kita jaga dan tingkatkan menjadi lebih baik lagi," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Barlian, Selasa, mengatakan sesuai janji kinerja 2018 pihaknya harus termotivasi agar bergerak secara serentak berkinerja untuk Kemenkumham yang lebih berprestasi.
"Pada tahun ini akan diwarnai dengan dimulainya Pilkada serentak di daerah pada 17 Juni 2018 nanti, sekaligus tahun persiapan menuju Pemilu Presiden serta Pemilu Legislatif 2019," katanya.
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ia meminta agar menjaga netralitas dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.
"Indonesia akan menghadapi dua agenda internasional, yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meetings 2018, Menteri Hukum dan HAM meminta jajaran Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain terkait agenda tersebut mengingat para tamu ada peserta adalah Warga Negara Asing (WNA)," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa saat ini ASN Kemenkumham sudah menerima rapel tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan kinerja.
"Saya minta agar semuanya terus berkinerja melaksanakan reformasi birokrasi melalui implementasi delapan area perubahan secara konsisten," ucapnya.
Barlian mengatakan bahwa hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2017 kemarin, layanan publik Kemenkumham berada dalam zona hijau, yang artinya kualitas layanan sudah cukup bagus.
"Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai disitu, kualitas tersebut harus kita jaga dan tingkatkan menjadi lebih baik lagi," tegasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018