Gorontalo, (Antara) - Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Faisal Mohie, mengatakan pihaknya mendukung penerapan Kurikulum Terintegasi Antinarkoba, yang sebelumnya telah dicanangkan oleh pemerintah daerah di wilayah itu.
"Program tersebut perlu mendapatkan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat dan harus didukung dengan payung hukum yang kuat dan tegas," katanya, Kamis.
Ia mengungkapkan, pihaknya sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Kawasan Bebas Narkoba Kabupaten Bone Bolango, yang diharapkan dapat memberi penguatan dan dukungan secara hukum.
"Saat ini sedang dilakukan persiapan membahasa Ranperda tersebut. Rencananya pada Triwulan I tahun ini Ranperda Kawasan Bebas Narkoba dapat kita sahkan menjadi Perda," ujarnya di Gorontalo.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango, Abdul Haris Pakaya mengatakan Kurikulum Terintegrasi Anti Narkoba merupakan hasil dari kegiatan studi banding di Kota Surabaya.
Meskipun format awalnya berasal dari BNNK Surabaya, kurikulum tersebut tetap dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di Bone Bolango sehingga dianggap memiliki ciri khas sendiri.
Sebelumnya, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mencanangkan Uji Coba Kurikulum Terintegrasi Anti Narkoba di SDN 7 Bulango Selatan pada 24 Januari 2018.
Bupati mengapresiasi BNNK Bone Bolango yang telah melakukan terobosan, sehingga kabupaten menjadi daerah pertama di Indonesia Timur yang menerapkan Kurikulum Terintegrasi Anti Narkoba.
"Kurikulum ini bukan yang pertama di Indonesia. Saya yakin beberapa daerah sudah ada yang melaksanakan. Namun di wilayah Indonesia Timur, Kabupaten Bone Bolango menjadi tempat pertama kali ada kurikulum ini," jelasnya.
Bupati mengungkapkan bahwa meskipun program ini baru dilaksanakan di SDN 7 Bulango Selatan, semangat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan pendidikan juga harus dilaksanakan di sekolah-sekolah yang lain.
Ia meminta para pendidik yang berada di wilayahnya untuk selalu membimbing siswa dalam memahami bahaya narkoba, melalui pelajaran maupun bahan bacaan tambahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Program tersebut perlu mendapatkan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat dan harus didukung dengan payung hukum yang kuat dan tegas," katanya, Kamis.
Ia mengungkapkan, pihaknya sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Kawasan Bebas Narkoba Kabupaten Bone Bolango, yang diharapkan dapat memberi penguatan dan dukungan secara hukum.
"Saat ini sedang dilakukan persiapan membahasa Ranperda tersebut. Rencananya pada Triwulan I tahun ini Ranperda Kawasan Bebas Narkoba dapat kita sahkan menjadi Perda," ujarnya di Gorontalo.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango, Abdul Haris Pakaya mengatakan Kurikulum Terintegrasi Anti Narkoba merupakan hasil dari kegiatan studi banding di Kota Surabaya.
Meskipun format awalnya berasal dari BNNK Surabaya, kurikulum tersebut tetap dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di Bone Bolango sehingga dianggap memiliki ciri khas sendiri.
Sebelumnya, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mencanangkan Uji Coba Kurikulum Terintegrasi Anti Narkoba di SDN 7 Bulango Selatan pada 24 Januari 2018.
Bupati mengapresiasi BNNK Bone Bolango yang telah melakukan terobosan, sehingga kabupaten menjadi daerah pertama di Indonesia Timur yang menerapkan Kurikulum Terintegrasi Anti Narkoba.
"Kurikulum ini bukan yang pertama di Indonesia. Saya yakin beberapa daerah sudah ada yang melaksanakan. Namun di wilayah Indonesia Timur, Kabupaten Bone Bolango menjadi tempat pertama kali ada kurikulum ini," jelasnya.
Bupati mengungkapkan bahwa meskipun program ini baru dilaksanakan di SDN 7 Bulango Selatan, semangat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan pendidikan juga harus dilaksanakan di sekolah-sekolah yang lain.
Ia meminta para pendidik yang berada di wilayahnya untuk selalu membimbing siswa dalam memahami bahaya narkoba, melalui pelajaran maupun bahan bacaan tambahan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018