Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan hasil evaluasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri (PGKDN) di daerah tersebut berjalan baik dan memuaskan.
Menurutnya, hampir semua kabupaten dan kota sudah melaksanakan rencana aksi (renaksi) daerah sesuai rencana, selang waktu tiga bulan terakhir atau B03, kata Sekda Winarni Monoarfa, Jumat.
Ia menjelaskan, renaksi PGKDN Provinsi Gorontalo tahun 2014 memuat 27 aksi daerah. Program yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, unsur TNI, Polri, kejaksaan dan masyarakat ini difokuskan untuk mencegah, menyelesaikan dan pemulihan pascakonflik.
"Untuk provinsi evaluasi B03 akan dilakukan akhir April oleh Kemenkopolhukam RI. Direncanakan akan digelar di Provinsi Papua," ujar Sekda Winarni Monoarfa.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh tim PGKDN provinsi dan kabupaten/kota untuk menjalankan renaksi dengan baik dan tepat waktu.
Sekda Winarni Monoarfa mengharapkan prestasi Gorontalo sebagai provinsi terbaik pertama se-Kawasan Timur Indonesia dan terbaik tiga nasional dalam penanganan gangguan keamanan dapat ditingkatkan.
Penanganan PGKDN diakuinya bukan hal yang mudah. Butuh peran aktif pemerintah dan keterlibat masyarakat.
Sekda Winarni Monoarfa menambahkan, melaporkan sejak dini pontensi konflik serta pemahaman akan rasa damai merupakan modal utama menjaga keamanan daerah.
Hasil evaluasi kabupaten/kota, Kabupaten Pohuwato menduduki peringkat pertama dengan capaian renaksi teratas, sementara kabupaten Bone Bolango menjadi kabupaten terendah.
"Khusus untuk kabupaten Bone Bolango pelaksanaan renaksi belum tercapai sebab penetapan APBD 2014 Bonbol terlambat ditetapkan. Hal itu berpengaruh terhadap dukungan anggaran untuk pelaksanaan renaksi kami," jelas Kepala Kesbangpol Bonbol Zulkarnaen Gela.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Menurutnya, hampir semua kabupaten dan kota sudah melaksanakan rencana aksi (renaksi) daerah sesuai rencana, selang waktu tiga bulan terakhir atau B03, kata Sekda Winarni Monoarfa, Jumat.
Ia menjelaskan, renaksi PGKDN Provinsi Gorontalo tahun 2014 memuat 27 aksi daerah. Program yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, unsur TNI, Polri, kejaksaan dan masyarakat ini difokuskan untuk mencegah, menyelesaikan dan pemulihan pascakonflik.
"Untuk provinsi evaluasi B03 akan dilakukan akhir April oleh Kemenkopolhukam RI. Direncanakan akan digelar di Provinsi Papua," ujar Sekda Winarni Monoarfa.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh tim PGKDN provinsi dan kabupaten/kota untuk menjalankan renaksi dengan baik dan tepat waktu.
Sekda Winarni Monoarfa mengharapkan prestasi Gorontalo sebagai provinsi terbaik pertama se-Kawasan Timur Indonesia dan terbaik tiga nasional dalam penanganan gangguan keamanan dapat ditingkatkan.
Penanganan PGKDN diakuinya bukan hal yang mudah. Butuh peran aktif pemerintah dan keterlibat masyarakat.
Sekda Winarni Monoarfa menambahkan, melaporkan sejak dini pontensi konflik serta pemahaman akan rasa damai merupakan modal utama menjaga keamanan daerah.
Hasil evaluasi kabupaten/kota, Kabupaten Pohuwato menduduki peringkat pertama dengan capaian renaksi teratas, sementara kabupaten Bone Bolango menjadi kabupaten terendah.
"Khusus untuk kabupaten Bone Bolango pelaksanaan renaksi belum tercapai sebab penetapan APBD 2014 Bonbol terlambat ditetapkan. Hal itu berpengaruh terhadap dukungan anggaran untuk pelaksanaan renaksi kami," jelas Kepala Kesbangpol Bonbol Zulkarnaen Gela.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014