Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menyesalkan harga gas elpiji bersubsidi 3 kg/tabung, kembali naik khususnya di Kecamatan Biawu atau di wilayah barat itu.
Legislator Gorontalo Utara, Hitler Datau, di Gorontalo, mengatakan, warga mengeluhkan naiknya harga gas elpiji 3 kg menyusul kekurangan pasokan.
Saat ini kata ia, warga mengeluhkan harga gas/tabung mencapai Rp25 ribu per kg.
Maka pemerintah daerah khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) diminta meningkatkan pengawasan agar kondisi tersebut tidak terus dialami masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD itu mengatakan, pemerintah perlu mengatur atau mempertegas sistem pembelian gas elpiji di tingkat pangkalan.
Sebab setiap rumah tangga sebaiknya dibatasi pembeliannya hanya satu tabung per rumah tangga, agar kuotanya memenuhi kebutuhan rumah tangga di setiap pangkalan.
Selain itu, pangkalan diharapkan tidak melayani pembelian dari para pengecer atau pemilik warung, sebab hanya akan memicu kenaikan harga.
"Perlu diatur distribusi pasokannya, serta tidak melayani pembelian oleh para pengecer selain di pangkalan-pangkalan," ujar Hitler.
Kasubbag Perekonomian, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah setempat, Dumran Ahmad, mengatakan, pasokan gas elpiji 3 kg di seluruh wilayah pendistribusiannya diatur sesuai jadwal oleh dua agen penyalur.
Khusus kuota di Kecamatan Biawu sangat tersedia, dengan harga di tingkat pangkalan Rp20 ribu per tabung dan harga eceran tertinggi (HET) tidak lebih dari Rp25 ribu per tabung.
Hasil pantauan pihaknya, tidak ada kenaikan harga di tingkat pangkalan sebab mereka mematuhi ketentuan HET, sesuai yang ditetapkan pemerintah daerah dan pihak Pertamina.
Pihaknya menerima informasi dari pihak agen penyalur, siap mendistribusikan 560 tabung khusus di wilayah Kecamatan Biawu.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Legislator Gorontalo Utara, Hitler Datau, di Gorontalo, mengatakan, warga mengeluhkan naiknya harga gas elpiji 3 kg menyusul kekurangan pasokan.
Saat ini kata ia, warga mengeluhkan harga gas/tabung mencapai Rp25 ribu per kg.
Maka pemerintah daerah khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) diminta meningkatkan pengawasan agar kondisi tersebut tidak terus dialami masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD itu mengatakan, pemerintah perlu mengatur atau mempertegas sistem pembelian gas elpiji di tingkat pangkalan.
Sebab setiap rumah tangga sebaiknya dibatasi pembeliannya hanya satu tabung per rumah tangga, agar kuotanya memenuhi kebutuhan rumah tangga di setiap pangkalan.
Selain itu, pangkalan diharapkan tidak melayani pembelian dari para pengecer atau pemilik warung, sebab hanya akan memicu kenaikan harga.
"Perlu diatur distribusi pasokannya, serta tidak melayani pembelian oleh para pengecer selain di pangkalan-pangkalan," ujar Hitler.
Kasubbag Perekonomian, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah setempat, Dumran Ahmad, mengatakan, pasokan gas elpiji 3 kg di seluruh wilayah pendistribusiannya diatur sesuai jadwal oleh dua agen penyalur.
Khusus kuota di Kecamatan Biawu sangat tersedia, dengan harga di tingkat pangkalan Rp20 ribu per tabung dan harga eceran tertinggi (HET) tidak lebih dari Rp25 ribu per tabung.
Hasil pantauan pihaknya, tidak ada kenaikan harga di tingkat pangkalan sebab mereka mematuhi ketentuan HET, sesuai yang ditetapkan pemerintah daerah dan pihak Pertamina.
Pihaknya menerima informasi dari pihak agen penyalur, siap mendistribusikan 560 tabung khusus di wilayah Kecamatan Biawu.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018