Manado, (Antara News) - PT PLN Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo (Suluttenggo) akan bersama-sama menuntaskan program listrik 35.000 megawatt(MW) di Indonesia.
"PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam menuntaskan 35.000 MW tersebut," kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir melalui General Manager PLN Suluttenggo Edison Sipahutar,di Manado, Kamis.
Kerja sama kedua pihak ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.
Dia menyatakan bahwa ini adalah bentuk transparasi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin kepada PLN sangat sukses khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.
"Kami juga ucapkan terima kasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan," ungkapnya.
Dia menambahkan untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.
"Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN," jelasnya.
Bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan.
Penandatanganan MoU antara PLN dengan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini juga dilakukan oleh PLN Regional Sulawesi Bagian Utara dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A, yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H M Prasetyo.
Dari PLN Regional Sulawesi Bagian Utara, penandatanganan MoU dilakukan oleh GM PLN Wilayah Suluttenggo Edison Sipahutar, GM PLN UIP Sulbagut Fajar Suroyo dan GM Kitlur Sulawesi, Purnomo dengan masing-masing Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu Kajati Sulawesi Utara M Roskanedi, Kajati Sulawesi Tengah Sampe Tuah dan Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam menuntaskan 35.000 MW tersebut," kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir melalui General Manager PLN Suluttenggo Edison Sipahutar,di Manado, Kamis.
Kerja sama kedua pihak ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.
Dia menyatakan bahwa ini adalah bentuk transparasi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin kepada PLN sangat sukses khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.
"Kami juga ucapkan terima kasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan," ungkapnya.
Dia menambahkan untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.
"Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN," jelasnya.
Bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan.
Penandatanganan MoU antara PLN dengan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini juga dilakukan oleh PLN Regional Sulawesi Bagian Utara dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A, yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H M Prasetyo.
Dari PLN Regional Sulawesi Bagian Utara, penandatanganan MoU dilakukan oleh GM PLN Wilayah Suluttenggo Edison Sipahutar, GM PLN UIP Sulbagut Fajar Suroyo dan GM Kitlur Sulawesi, Purnomo dengan masing-masing Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu Kajati Sulawesi Utara M Roskanedi, Kajati Sulawesi Tengah Sampe Tuah dan Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018