Jakarta, (Antaranews Gorontalo) - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan permasalahan prostitusi harus dilihat dari perspektif yang luas dan ditangani secara komprehensif.
"Kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini kita harus melihat dari perspektif yang luas dan komprehensif. Kalau kita tutup, apakah sudah benar-benar ditutup, kalau kita tidak jamin dan lihat apa masalahnya," kata Mensos di Jakarta, Kamis.
Mensos mengatakan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi.
Mensos mengatakan, untuk menangani prostitusi harus ada kesepahaman bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, juga sinergi antara kementerian.
Selain itu, juga harus melihat prostitusi sebagai realitas sosial dan penyakit sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi terikat dengan realitas lainnya.
"Kebanyakan karena masalah ekonomi, karena tentu secara naluri tidak ada yang mau bekerja seperti itu. Tapi apakah betul motivasi ekonomi karena kebutuhan atau hanya gaya hidup seperti sekarang ini banyak prostitusi online," tambah dia.
Menurut Idrus, yang harus dibicarakan bersama adalah bagaimana caranya agar masalah ikutan jika lokalisasi ditutup bisa diatasi, dan bagaimana agar mereka yang menggantungkan hidupnya dari bisnis tersebut tidak berpindah tempat setelah lokalisasi ditutup dan melakukan praktik prostitusi dengan pola-pola berbeda.
"Karena ini menyangkut kehidupan, sumber hidupnya di situ. Di lokalisaai itu ada kegiatan ekonomi yang berputar," ujar Idrus.
Pemerintah menargetkan akan menutup seluruh lokalisasi pada 2019 dengan komitmen Indonesia bebas lokalisasi prostitusi. Terdata 168 lokalisasi dengan jumlah penghuni 64.435 pekerja seksual di 24 provinsi dan 76 kabupaten kota.
Sejak 2014-2017 telah berhasil ditutup 122 lokalisasi di sembilan provinsi dan Kementerian Sosial telah memulangkan 20 ribu penghuni lokalisasi kembali ke keluarganya.
"Saat ini tersisa 43 lokalisasi yang masih beroperasi dan akan segera ditutup sesuai target kita 2019 Indonesia bebas lokalisasi prostitusi," kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto.
Edi mengatakan, harus punya komitmen yang sama bahwa di balik prostitusi itu terjadi perdagangan orang.
"Butuh waktu untuk penutupannya, seperti enam lokalisasi di Jawa Timur itu butuh dua tahun. Tapi yang terpenting adalah komitmen bersama," tutur Edi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini kita harus melihat dari perspektif yang luas dan komprehensif. Kalau kita tutup, apakah sudah benar-benar ditutup, kalau kita tidak jamin dan lihat apa masalahnya," kata Mensos di Jakarta, Kamis.
Mensos mengatakan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi.
Mensos mengatakan, untuk menangani prostitusi harus ada kesepahaman bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, juga sinergi antara kementerian.
Selain itu, juga harus melihat prostitusi sebagai realitas sosial dan penyakit sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi terikat dengan realitas lainnya.
"Kebanyakan karena masalah ekonomi, karena tentu secara naluri tidak ada yang mau bekerja seperti itu. Tapi apakah betul motivasi ekonomi karena kebutuhan atau hanya gaya hidup seperti sekarang ini banyak prostitusi online," tambah dia.
Menurut Idrus, yang harus dibicarakan bersama adalah bagaimana caranya agar masalah ikutan jika lokalisasi ditutup bisa diatasi, dan bagaimana agar mereka yang menggantungkan hidupnya dari bisnis tersebut tidak berpindah tempat setelah lokalisasi ditutup dan melakukan praktik prostitusi dengan pola-pola berbeda.
"Karena ini menyangkut kehidupan, sumber hidupnya di situ. Di lokalisaai itu ada kegiatan ekonomi yang berputar," ujar Idrus.
Pemerintah menargetkan akan menutup seluruh lokalisasi pada 2019 dengan komitmen Indonesia bebas lokalisasi prostitusi. Terdata 168 lokalisasi dengan jumlah penghuni 64.435 pekerja seksual di 24 provinsi dan 76 kabupaten kota.
Sejak 2014-2017 telah berhasil ditutup 122 lokalisasi di sembilan provinsi dan Kementerian Sosial telah memulangkan 20 ribu penghuni lokalisasi kembali ke keluarganya.
"Saat ini tersisa 43 lokalisasi yang masih beroperasi dan akan segera ditutup sesuai target kita 2019 Indonesia bebas lokalisasi prostitusi," kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto.
Edi mengatakan, harus punya komitmen yang sama bahwa di balik prostitusi itu terjadi perdagangan orang.
"Butuh waktu untuk penutupannya, seperti enam lokalisasi di Jawa Timur itu butuh dua tahun. Tapi yang terpenting adalah komitmen bersama," tutur Edi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018