Jenewa, (Antara/Xinhua-OANA) - Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat (Sabtu waktu Indonesia), lakukan sidang khusus untuk mensahkan resolusi yang memutuskan untuk mengirim satu komisi penyelidikan guna menyelidiki semua pelanggaran di Wilayah Pendudukan Palestina, terutama di Jalur Gaza.
Rancangan resolusi tersebut disahkan oleh 29 suara yang mendukung, dua menentang dan 14 abstein. Kedua negara yang memberi suara penentangan adalah Australia dan Amerika Serikat.
Menurut resolusi yang disahkan itu, penyelidikan mesti dilakukan dalam konteks serangan militer terhadap banyak protes sipil yang dimulai pada 30 Maret dan untuk menentukan fakta serta kondisi pelanggaran tersebut, termasuk yang bisa menjadi kejahatan perang.
Kelompok penyelidik itu juga akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung-jawab, membuat saran, terutama mengenai langkah pertanggung-jawaban, termasuk tanggung-jawab pidana individu dan komando, bagi pelanggaran semacam itu.
Resolusi tersebut memutuskan bahwa kelompok penyelidik itu mesti menyerahkan perubahan lisan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada September tahun ini dan laporan tertulis terakhir pada Maret tahun depan.
Resolusi tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang, menetapkan Israel mesti segera dan sepenuhnya mengakhiri penutupan tidak sahnya atas Jalur Gaza, yang menjadi penghukuman kolektif terhadap rakyat sipil Palestina.
Resolusi itu mengutuk penggunaan kekerasan secara membabi-buta dan tidak sebanding oleh pasukan pendudukan Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk dalam konteks protes damai, terutama di Jalur Gaza.
Sebagaimana diminta oleh Palestina dan Uni Emirat Arab atas nama Kelompok Negara Arab, Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat memulai sidang khusus guna membahas "situasi hak asasi manusia yang memburuk di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Jerusalem Timur".
Lebih dari 100 pemrotes Palestina telah tewas dan sebanyak 12.000 lagi cedera oleh pasukan Israel sejak babak baru protes anti-pendudukan di Jalur Gaza dimulai pada 30 Maret. Sedikitnya 60 orang Palestina tewas pada 14 Mei, ketika Kedutaan Besar AS secara resmi dibuka di Jerusalem meskipun ada pengecaman internasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Rancangan resolusi tersebut disahkan oleh 29 suara yang mendukung, dua menentang dan 14 abstein. Kedua negara yang memberi suara penentangan adalah Australia dan Amerika Serikat.
Menurut resolusi yang disahkan itu, penyelidikan mesti dilakukan dalam konteks serangan militer terhadap banyak protes sipil yang dimulai pada 30 Maret dan untuk menentukan fakta serta kondisi pelanggaran tersebut, termasuk yang bisa menjadi kejahatan perang.
Kelompok penyelidik itu juga akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung-jawab, membuat saran, terutama mengenai langkah pertanggung-jawaban, termasuk tanggung-jawab pidana individu dan komando, bagi pelanggaran semacam itu.
Resolusi tersebut memutuskan bahwa kelompok penyelidik itu mesti menyerahkan perubahan lisan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada September tahun ini dan laporan tertulis terakhir pada Maret tahun depan.
Resolusi tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang, menetapkan Israel mesti segera dan sepenuhnya mengakhiri penutupan tidak sahnya atas Jalur Gaza, yang menjadi penghukuman kolektif terhadap rakyat sipil Palestina.
Resolusi itu mengutuk penggunaan kekerasan secara membabi-buta dan tidak sebanding oleh pasukan pendudukan Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk dalam konteks protes damai, terutama di Jalur Gaza.
Sebagaimana diminta oleh Palestina dan Uni Emirat Arab atas nama Kelompok Negara Arab, Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat memulai sidang khusus guna membahas "situasi hak asasi manusia yang memburuk di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Jerusalem Timur".
Lebih dari 100 pemrotes Palestina telah tewas dan sebanyak 12.000 lagi cedera oleh pasukan Israel sejak babak baru protes anti-pendudukan di Jalur Gaza dimulai pada 30 Maret. Sedikitnya 60 orang Palestina tewas pada 14 Mei, ketika Kedutaan Besar AS secara resmi dibuka di Jerusalem meskipun ada pengecaman internasional.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018