Jakarta, (Antara News) - Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan tanggapan atas wacana Koalisi Keumatan pada Pemilihan Presiden 2019 yang digagas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Riziq Shihab.
"Ada beberapa rekan menanyakan soal sikap PPP tentang Koalisi Keumatan yang digagas oleh Habib Riziq Shihab," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi.
Prinsipnya, kata dia, setiap ikhtiar yang bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang silakan saja.
"Jika koalisi yang dimaksud dalam rangka Pilpres 2019, keputusan PPP dari awal secara tegas mendukung Presiden Jokowi untuk dua periode masa jabatan," katanya..
Namun jika energi Koalisi Keumatan untuk merespons politik saat ini, khususnya terkait dinamika di parlemen, PPP justru ingin mengajak teman-teman di koalisi ini untuk melakukan langkah nyata untuk kepentingan umat.
Di depan mata, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol hingga saat ini tidak mengalami kemajuan berarti.
Fraksi-fraksi yang disebut masuk dalam Koalisi Keumatan, seperti Fraksi Gerindra, PKS dan PAN mestinya dapat bersama PPP untuk segera menuntaskan pembahasan RUU ini.
"Secara substansial, RUU ini memiliki dimensi keumatan yang nyata," katanya.
Koalisi yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Keumatan ini alangkah baiknya melakukan langkah nyata dengan turut aktif memperjuangkan politik legislasi yang nyata-nyata memperjuangkan kemasalahatan umat.
Salah satunya RUU Larangan Minuman Beralkohol termasuk norma mengenai pemidanaan terhadap tindakan lesbian guy biseksul dan transgender (LGBT) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), katanya.
Jargon keumatan baiknya dikonkretkan dengan kerja politik nyata di parlemen mulai politik legislasi maupun politik anggaran yang berorientasi pada kemasalahatan umat.
"Fraksi PPP sejak awal konsisten memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran yang berorientasi keumatan," kata Ketua Fraksi PPP MPR RI ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Ada beberapa rekan menanyakan soal sikap PPP tentang Koalisi Keumatan yang digagas oleh Habib Riziq Shihab," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi.
Prinsipnya, kata dia, setiap ikhtiar yang bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang silakan saja.
"Jika koalisi yang dimaksud dalam rangka Pilpres 2019, keputusan PPP dari awal secara tegas mendukung Presiden Jokowi untuk dua periode masa jabatan," katanya..
Namun jika energi Koalisi Keumatan untuk merespons politik saat ini, khususnya terkait dinamika di parlemen, PPP justru ingin mengajak teman-teman di koalisi ini untuk melakukan langkah nyata untuk kepentingan umat.
Di depan mata, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol hingga saat ini tidak mengalami kemajuan berarti.
Fraksi-fraksi yang disebut masuk dalam Koalisi Keumatan, seperti Fraksi Gerindra, PKS dan PAN mestinya dapat bersama PPP untuk segera menuntaskan pembahasan RUU ini.
"Secara substansial, RUU ini memiliki dimensi keumatan yang nyata," katanya.
Koalisi yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Keumatan ini alangkah baiknya melakukan langkah nyata dengan turut aktif memperjuangkan politik legislasi yang nyata-nyata memperjuangkan kemasalahatan umat.
Salah satunya RUU Larangan Minuman Beralkohol termasuk norma mengenai pemidanaan terhadap tindakan lesbian guy biseksul dan transgender (LGBT) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), katanya.
Jargon keumatan baiknya dikonkretkan dengan kerja politik nyata di parlemen mulai politik legislasi maupun politik anggaran yang berorientasi pada kemasalahatan umat.
"Fraksi PPP sejak awal konsisten memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran yang berorientasi keumatan," kata Ketua Fraksi PPP MPR RI ini.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018