Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Tim kerja Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meminta data pertahanan keamanan (hankam) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, terkait penjagaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
Ketua tim kerja Kemenko Polhukam bidang wilayah perbatasan dan PPKT, Marsekal Pertama TNI Suwandi Miharja, Kamis, mengatakan, seluruh data tersebut akan menjadi bahan evaluasi pihaknya, terhadap kebijakan pemkab dalam menyusun program hankam di wilayahnya.
Apalagi perairan Gorontalo Utara berbatasan langsung dengan Filipina, sehingga penting meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah maritim, serta perencanaan hankam sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Suwandi mengatakan, posisi kabupaten ini sangat strategis sehingga pemkab perlu membangun harmonisasi dengan unsur TNI dan Polri, untuk meningkatkan hankam melalui berbagai program strategis.
Diantaranya, menangkal aktivitas pemboman ikan, pelanggaran batas wilayah mencari ikan, serta kerawanan-kerawanan seperti penyelundupan barang terlarang, manusia, senjata yang mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Seluruh data hankam diharapkan tersaji dan diimplementasikan dengan optimal, serta sesuai RTRW, agar memudahkan pemerintah pusat khususnya Kemenko Polhukam dalam membantu meningkatkan penanganan wilayah perbatasan dan PPKT," ujar Suwandi.
Sementara itu, Wakil bupati setempat, Roni Imran, mengakui, pihaknya telah memprogramkan 25 rencana aksi untuk mengamankan wilayah tersebut, khususnya menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru saja usai, jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan tingkat kerawanan kamtibmas lainnya.
Tugas terpenting yang dilakukan Pemkab berkoordinasi dengan TNI dan Polri, adalah menangkal aktivitas pencurian ikan di wilayah laut pantai utara Gorontalo ini oleh nelayan asing, serta mengatasi aksi pemboman ikan.
Pertemuan dengan tim kerja Kemenko Polhukam sangat dinantikan, sebab harapan meningkatkan pengamanan wilayah maritim di daerah itu memerlukan dukungan sepenuhnya pihak TNI dan Polri.
"Pemkab berharap, ada peningkatan aparatur pengamanan di daerah ini, termasuk sarana dan prasarana memadai yang akan mendukung penertiban perairan kita dari pelaku pencurian dan pemboman ikan," ujar Wabup.
Menyikapi maraknya aktivitas pencurian ikan `illegal fishing` menggunakan bom rakitan kata Wabup, pihaknya berupaya mendata seluruh pelaku untuk diberi pemahaman, serta bantuan yang akan mendorong mereka meninggalkan cara-cara yang sangat merusak alam dan ekosistem bawah laut, khususnya terumbu karang.
Pemkab akan berkesinambungan menyalurkan bantuan perikanan seperti, alat penangkap ikan modern serta kapal ikan berkekuatan mesin 5-11 Gross Ton (GT).
Cara tersebut diharapkan mampu menyadarkan nelayan maupun masyarakat luas, agar tidak menggunakan bom untuk mendapatkan ikan lebih banyak.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Ketua tim kerja Kemenko Polhukam bidang wilayah perbatasan dan PPKT, Marsekal Pertama TNI Suwandi Miharja, Kamis, mengatakan, seluruh data tersebut akan menjadi bahan evaluasi pihaknya, terhadap kebijakan pemkab dalam menyusun program hankam di wilayahnya.
Apalagi perairan Gorontalo Utara berbatasan langsung dengan Filipina, sehingga penting meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah maritim, serta perencanaan hankam sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Suwandi mengatakan, posisi kabupaten ini sangat strategis sehingga pemkab perlu membangun harmonisasi dengan unsur TNI dan Polri, untuk meningkatkan hankam melalui berbagai program strategis.
Diantaranya, menangkal aktivitas pemboman ikan, pelanggaran batas wilayah mencari ikan, serta kerawanan-kerawanan seperti penyelundupan barang terlarang, manusia, senjata yang mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Seluruh data hankam diharapkan tersaji dan diimplementasikan dengan optimal, serta sesuai RTRW, agar memudahkan pemerintah pusat khususnya Kemenko Polhukam dalam membantu meningkatkan penanganan wilayah perbatasan dan PPKT," ujar Suwandi.
Sementara itu, Wakil bupati setempat, Roni Imran, mengakui, pihaknya telah memprogramkan 25 rencana aksi untuk mengamankan wilayah tersebut, khususnya menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru saja usai, jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan tingkat kerawanan kamtibmas lainnya.
Tugas terpenting yang dilakukan Pemkab berkoordinasi dengan TNI dan Polri, adalah menangkal aktivitas pencurian ikan di wilayah laut pantai utara Gorontalo ini oleh nelayan asing, serta mengatasi aksi pemboman ikan.
Pertemuan dengan tim kerja Kemenko Polhukam sangat dinantikan, sebab harapan meningkatkan pengamanan wilayah maritim di daerah itu memerlukan dukungan sepenuhnya pihak TNI dan Polri.
"Pemkab berharap, ada peningkatan aparatur pengamanan di daerah ini, termasuk sarana dan prasarana memadai yang akan mendukung penertiban perairan kita dari pelaku pencurian dan pemboman ikan," ujar Wabup.
Menyikapi maraknya aktivitas pencurian ikan `illegal fishing` menggunakan bom rakitan kata Wabup, pihaknya berupaya mendata seluruh pelaku untuk diberi pemahaman, serta bantuan yang akan mendorong mereka meninggalkan cara-cara yang sangat merusak alam dan ekosistem bawah laut, khususnya terumbu karang.
Pemkab akan berkesinambungan menyalurkan bantuan perikanan seperti, alat penangkap ikan modern serta kapal ikan berkekuatan mesin 5-11 Gross Ton (GT).
Cara tersebut diharapkan mampu menyadarkan nelayan maupun masyarakat luas, agar tidak menggunakan bom untuk mendapatkan ikan lebih banyak.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014