Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) meminta pemerintah kabupaten Bolaemo maupun Pohuwato harus membenahi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang masih berpredikat CC.
Kabid Perencanaan Kinerja dan Anggaran pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan dan RB , Agusdin Mutakin,di Gorontala, Senin, mengatakan pembenahan dibutuhkan untuk menghilangkan program-program yang tidak mempunyai tujuan jelas.
"Di beberapa daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota yang sudah bergerak maju, pola pikirnya adalah pengurangan program yang tidak penting terkait dengan kinerja instasi pemerintah. Boalemo dan Pohuwato harus segera merubah cara kerja yang lama untuk mencapai predikat B," katanya saat "Coaching Clinic" Implementasi Penguatan SAKIP di Gorontalo.
Menurutnya, penerapan manajemen kinerja melalui SAKIP, menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi.
Kementerian PAN dan RB intensif berupaya maksimal untuk memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencapai tingkat yang baik pada 2019.
"Kita sama-sama mempunyai target membawa setiap daerah memiliki nilai yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja yang harus diperkuat," ujar Agusdin.
Ia menjelaskan, semakin tingggi nilai akuntabilitas kinerja? berkategori BB atau A, maka semakin efisensi penggunaan anggaran.
"Artinya pada kelas yang sudah BB keatas, sudah tidak kita jumpai lagi kegiatan-kegiatan pengguna anggaran dan kinerja tidak saling berkaitan erat. Sedangkan, kalau nilainya CC kebawah itu anggarannya yang diserap tetapi tidak mendukung kinerja,` tandas Agusdin.
Sedangkan, Penjabat Sekda Provinsi Gorontalo, Anis Naki menjelaskan SAKIP merupakan sebuah tanggungjawab dan keharusan bagi pemerintah.
SAKIP akan menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN maupun APBD.
"SAKIP mampu menggeser orientasi pemerintah dari yang dulu mengandalkan besaran dana yang kemudian bagaimana cara menghabiskan. Sekarang difokuskan pada bagaimana dana habis tetapi outputnya mampu menghasilkan sebuah kinerja yang hasilnya benar-benar dapat dilihat," katanya.
Sekda berharap agar instansi pemerintah daerah mampu melakukan perencanaan program yang berorientasi hasil.
Provinsi Gorontalo memiliki tugas untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih sekitar 17,14 persen.
"Kami membutuhkan bantuan dari Pemkab/ Pemkot agar lebih jeli dalam merencanakan program kegiatan yang sinkron dengan pemerintah provinsi," tandas Sekda.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Kabid Perencanaan Kinerja dan Anggaran pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan dan RB , Agusdin Mutakin,di Gorontala, Senin, mengatakan pembenahan dibutuhkan untuk menghilangkan program-program yang tidak mempunyai tujuan jelas.
"Di beberapa daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota yang sudah bergerak maju, pola pikirnya adalah pengurangan program yang tidak penting terkait dengan kinerja instasi pemerintah. Boalemo dan Pohuwato harus segera merubah cara kerja yang lama untuk mencapai predikat B," katanya saat "Coaching Clinic" Implementasi Penguatan SAKIP di Gorontalo.
Menurutnya, penerapan manajemen kinerja melalui SAKIP, menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi.
Kementerian PAN dan RB intensif berupaya maksimal untuk memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencapai tingkat yang baik pada 2019.
"Kita sama-sama mempunyai target membawa setiap daerah memiliki nilai yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja yang harus diperkuat," ujar Agusdin.
Ia menjelaskan, semakin tingggi nilai akuntabilitas kinerja? berkategori BB atau A, maka semakin efisensi penggunaan anggaran.
"Artinya pada kelas yang sudah BB keatas, sudah tidak kita jumpai lagi kegiatan-kegiatan pengguna anggaran dan kinerja tidak saling berkaitan erat. Sedangkan, kalau nilainya CC kebawah itu anggarannya yang diserap tetapi tidak mendukung kinerja,` tandas Agusdin.
Sedangkan, Penjabat Sekda Provinsi Gorontalo, Anis Naki menjelaskan SAKIP merupakan sebuah tanggungjawab dan keharusan bagi pemerintah.
SAKIP akan menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN maupun APBD.
"SAKIP mampu menggeser orientasi pemerintah dari yang dulu mengandalkan besaran dana yang kemudian bagaimana cara menghabiskan. Sekarang difokuskan pada bagaimana dana habis tetapi outputnya mampu menghasilkan sebuah kinerja yang hasilnya benar-benar dapat dilihat," katanya.
Sekda berharap agar instansi pemerintah daerah mampu melakukan perencanaan program yang berorientasi hasil.
Provinsi Gorontalo memiliki tugas untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih sekitar 17,14 persen.
"Kami membutuhkan bantuan dari Pemkab/ Pemkot agar lebih jeli dalam merencanakan program kegiatan yang sinkron dengan pemerintah provinsi," tandas Sekda.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018