Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan verifikasi fisik calon Kabupaten Gorontalo Barat sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).
Ketua Tim Komite I DPD RI Kamaruddin, Rabu, mengatakan tujuan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo adalah untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi calon kabupaten di ujung barat Gorontalo.
"Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kali ini merupakan kunjungan kami yang ketiga untuk verifikasi fisik Gorontalo Barat," kata Kamaruddin di Gorontalo.
Pada verifikasi fisik ini, Komite I DPD RI akan melihat lokasi calon ibukota Gorontalo Barat, termasuk aset yang akan digunakan untuk kantor bupati dan kantor pemerintahan sementara.
Selain itu, kata dia, juga untuk memastikan keakuratan beberapa data, yakni jumlah penduduk dan tapal batas.
"Untuk jumlah penduduk harus dievaluasi kembali, karena data yang ada hanya menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2012. Sedangkan untuk tapal batas harus sudah dibuat secara tertulis," jelas Kamaruddin.
Terkait hibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemkab Pohuwato untuk pelaksanaan Pilkada pertama, ia menyatakan hal itu tidak diperlukan lagi.
"Kami sudah mengusulkan anggaran untuk Pilkada itu diambil dari APBN, dan itu sudah disetujui oleh seluruh fraksi di Komisi II DPR RI. Jika memang ada bantuan hibah dari Pemprov Gorontalo dan Pemkab Pohuwato bisa dialihkan untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan," lanjut anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
Kamaruddin juga menyampaikan, verifikasi fisik ini merupakan tahapan terakhir, kemudian akan diplenokan, dan selanjutnya akan dimasukkan ke paripurna DPD RI untuk menghasilkan rekomendasi yang akan dibahas bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah.
Wagub Gorontalo Idris Rahim menilai bahwa pemekaran Kabupaten Gorontalo Barat sudah dipersiapkan dengan baik.
"Untuk ibukota sudah disepakati bersama berlokasi di Kecamatan Lemito, demikian pula sarana prasana kantor dan persyaratan lainnya seperti peta tapal batas sudah siap," tegas Idris.
Sementara menyangkut bantuan hibah, Idris mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengalokasikan dana hibah sebesar Rp2 miliar per tahun dalam dua tahun berturut-turut.
"SK bantuan hibah ini sudah ditandatangani gubernur," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Ketua Tim Komite I DPD RI Kamaruddin, Rabu, mengatakan tujuan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo adalah untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi calon kabupaten di ujung barat Gorontalo.
"Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kali ini merupakan kunjungan kami yang ketiga untuk verifikasi fisik Gorontalo Barat," kata Kamaruddin di Gorontalo.
Pada verifikasi fisik ini, Komite I DPD RI akan melihat lokasi calon ibukota Gorontalo Barat, termasuk aset yang akan digunakan untuk kantor bupati dan kantor pemerintahan sementara.
Selain itu, kata dia, juga untuk memastikan keakuratan beberapa data, yakni jumlah penduduk dan tapal batas.
"Untuk jumlah penduduk harus dievaluasi kembali, karena data yang ada hanya menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2012. Sedangkan untuk tapal batas harus sudah dibuat secara tertulis," jelas Kamaruddin.
Terkait hibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemkab Pohuwato untuk pelaksanaan Pilkada pertama, ia menyatakan hal itu tidak diperlukan lagi.
"Kami sudah mengusulkan anggaran untuk Pilkada itu diambil dari APBN, dan itu sudah disetujui oleh seluruh fraksi di Komisi II DPR RI. Jika memang ada bantuan hibah dari Pemprov Gorontalo dan Pemkab Pohuwato bisa dialihkan untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan," lanjut anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
Kamaruddin juga menyampaikan, verifikasi fisik ini merupakan tahapan terakhir, kemudian akan diplenokan, dan selanjutnya akan dimasukkan ke paripurna DPD RI untuk menghasilkan rekomendasi yang akan dibahas bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah.
Wagub Gorontalo Idris Rahim menilai bahwa pemekaran Kabupaten Gorontalo Barat sudah dipersiapkan dengan baik.
"Untuk ibukota sudah disepakati bersama berlokasi di Kecamatan Lemito, demikian pula sarana prasana kantor dan persyaratan lainnya seperti peta tapal batas sudah siap," tegas Idris.
Sementara menyangkut bantuan hibah, Idris mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengalokasikan dana hibah sebesar Rp2 miliar per tahun dalam dua tahun berturut-turut.
"SK bantuan hibah ini sudah ditandatangani gubernur," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014