Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan jumlah kepesertaan bayi (berusia 0 - 1 tahun) dan balita atau bayi di bawah usia lima tahun yang diimuninasi.
Menurut Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, penyuluhan dan sosialisasi tentang imuniasi kepada masyarakat hanya mampu memberikan 70 persen angka keikutsertaan bayi dan balita yang dibawa oleh orang tuanya.
Wisuda balita, itulah program yang dijalankan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan jumlah kepesertaan bayi yang diimuniasi. Wisuda diberikan selayaknya mahasiswa yang lulus lengkap dengan mengenakan toga.
Sejak program itu dijalankan, jumlah bayi yang diimuniasi meningkat menjadi 93 persen. Seiring dengan antusiasme para orang tua yang ingin melihat anaknya sehat dan juga bisa diwisuda.
Hal itu menjadi sebuah penghargaan kepada bayi yang sudah melakukan imunisasi lengkap dan akan diwisuda oleh Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Camat. Setelah itu para bayi tersebut juga akan diberikan sertifikat yang ditandatangi oleh Bupati.
Tidak sekadar dorongan untuk diwisuda saja, tapi jika bayi sudah mendapat imunisasi lengkap maka akan menjadi salah satu syarat untuk masuk Taman Kanak-Kanak atau Pendidikan Anak usia Dini (PAUD, dan Bupati Nelson sudah membuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait hal itu. Sehingga menjadi suatu hal yang mengikat karena melakukan imunisasi bagi anak adalah hal yang penting.
"Ini tidak hanya dirasakan pada saat dia masih anak-anak tapi juga sampai dewasa karena akan terjadi pertahanan bagi tubuh terhadap penyakit-penyakit yang terkadang diderita oleh orang dewasa hari ini. Kita tidak mau penyakit kronis yang dirasakan orang dewasa akan dirasakan oleh anak-anak di masa depan," ungkap Nelson.
Ia menjelaskan untuk menciptakan generasi emas harus dimulai sejak dini dan itu dimulai ketika bayi lahir. Bahkan Pemerintah Daerah melakukan pendampingan sejak dalam kandungan ibu yaitu memerhatikan masalah gizi ibu hamil.
Program Wisuda Balita dimulai sejak tahun 2015 dan terus ditingkatkan hingga kini, mengingat lahirnya para generasi sehat dan generasi cerdas itu dimulai saat bayi. Pemerintah Daerah pun terus meyakinkan masyarakat agar dapat berpartisipasi penuh untuk menyukseskan program tersebut.
Nelson mengatakan keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan program ini sangat dibutuhkan, demikian pula untuk Kader PKK di setiap desa agar mendukung pelaksanaan kegiatan seperti saat ini.
"Keterlibatan PKK menjadi penting mengingat mereka adalah mitra pemerintah. Mari kita kawal bersama masyarakat dalam hal pemenuhan dan peningkatan kesehatan," kata dia.
Penurunan Angka Kekerdilan
Dalam upaya pemenuhan imunisasi balita dan diwisuda, peran pos gizi yang ada di desa juga menurut Nelson sangat strategis. Tempat yang menjadi rumah bagi bayi dan balita tersebut memiliki misi khusus mencegah kurang gizi, gizi buruk dan stunting atau kerdil.
Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) pemerintah setempat mengolaborasikan dengan syiar Germas setiap hari Jumat di masjid-masjid di Kabupaten Gorontalo.
Bupati juga berencana untuk terus melakukan inovasi agar program yang telah berjalan semakin berkembang dan mengevaluasi pencapaian yang didapat serta apa saja kekurangannya.
"Contohnya data stunting itu kita sudah punya, tetapi setiap orang tentu berbeda kebutuhannya. Sehingga bantuan yang kita berikan harus tepat, jangan dia butuh gizi, kita kasih obat. Nah ini yang perlu dilihat supaya lebih efisien," ujarnya.
Kabupaten Gorontalo pun kini menjadi daerah percontohan penurunan angka stunting atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur anak melalui perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir menambahkan bahwa pada 2014 tercatat 40,2 persen bayi stunting dan tahun 2017 menurun menjadi 24,8 persen.
"Untuk tahun 2018, kita melakukan pendataan dengan nama dan alamat, persentase stunting di daerah ini tinggal 10 persen," ungkapnya.
Ia mengungkapkan bahwa kekerdilan dapat diintervensi dengan memberikan makro nutrien kepada bayi. Yaitu pada 1.000 hari pertama masa kehidupan, faktor genetik bisa diintervensi, terutama tinggi badannya.
"Setiap tahun kami terus berusaha menurunkan jumlah bayi stunting di Kabupaten Gorontalo, dan itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," ujarnya.
Sebagai mitra pemerintah, Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo turut mengambil peran mendukung pemerintah untuk menurunkan angka kekerdilan di daerah tersebut.
Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Gorontalo Fory Naway, mengatakan untuk memperkuat dukungan penanggulangan stunting dari pemerintah daerah mengembangkan kebijakan operasional di tingkat kabupaten hingga desa.
"Program itu adalah Gerakan Masyarakat Penurunan Stunting (Gema Penting) dan pedoman standar pelayanan sosial dasar bidang kesehatan, gizi dan sanitasi untuk penanggulangan stunting di desa," jelasnya.
Ia menjelaskan hal itu difokuskan pada ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi dibawah dua tahun. Selanjunya pedoman itu didukung oleh suatu panduan untuk melakukan integrasi standar pelayanan sosial dasar tersebut ke dalam proses perencanaan dan penganggaran desa.
"Program ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam rangka penurunan balita stunting yang dilakukan melalui pencegahan dan penanganan pada 1.000 hari pertama kehidupan sampai balita berumur dua tahun," ungkap Fory.
Gerakan masyarakat penurunan stunting ini dilakukan di pos gizi dalam rangka meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi. Pos gizi adalah kegiatan sekolah singkat selama 12 hari bagi ibu balita dan ibu hamil dalam rangka membagikan pengetahuan kepada ibu balita dan ibu hamil yang dipandu oleh kader gizi, tim penggerak PKK desa, bidan desa dan petugas gizi Puskesmas.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Menurut Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, penyuluhan dan sosialisasi tentang imuniasi kepada masyarakat hanya mampu memberikan 70 persen angka keikutsertaan bayi dan balita yang dibawa oleh orang tuanya.
Wisuda balita, itulah program yang dijalankan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan jumlah kepesertaan bayi yang diimuniasi. Wisuda diberikan selayaknya mahasiswa yang lulus lengkap dengan mengenakan toga.
Sejak program itu dijalankan, jumlah bayi yang diimuniasi meningkat menjadi 93 persen. Seiring dengan antusiasme para orang tua yang ingin melihat anaknya sehat dan juga bisa diwisuda.
Hal itu menjadi sebuah penghargaan kepada bayi yang sudah melakukan imunisasi lengkap dan akan diwisuda oleh Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Camat. Setelah itu para bayi tersebut juga akan diberikan sertifikat yang ditandatangi oleh Bupati.
Tidak sekadar dorongan untuk diwisuda saja, tapi jika bayi sudah mendapat imunisasi lengkap maka akan menjadi salah satu syarat untuk masuk Taman Kanak-Kanak atau Pendidikan Anak usia Dini (PAUD, dan Bupati Nelson sudah membuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait hal itu. Sehingga menjadi suatu hal yang mengikat karena melakukan imunisasi bagi anak adalah hal yang penting.
"Ini tidak hanya dirasakan pada saat dia masih anak-anak tapi juga sampai dewasa karena akan terjadi pertahanan bagi tubuh terhadap penyakit-penyakit yang terkadang diderita oleh orang dewasa hari ini. Kita tidak mau penyakit kronis yang dirasakan orang dewasa akan dirasakan oleh anak-anak di masa depan," ungkap Nelson.
Ia menjelaskan untuk menciptakan generasi emas harus dimulai sejak dini dan itu dimulai ketika bayi lahir. Bahkan Pemerintah Daerah melakukan pendampingan sejak dalam kandungan ibu yaitu memerhatikan masalah gizi ibu hamil.
Program Wisuda Balita dimulai sejak tahun 2015 dan terus ditingkatkan hingga kini, mengingat lahirnya para generasi sehat dan generasi cerdas itu dimulai saat bayi. Pemerintah Daerah pun terus meyakinkan masyarakat agar dapat berpartisipasi penuh untuk menyukseskan program tersebut.
Nelson mengatakan keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan program ini sangat dibutuhkan, demikian pula untuk Kader PKK di setiap desa agar mendukung pelaksanaan kegiatan seperti saat ini.
"Keterlibatan PKK menjadi penting mengingat mereka adalah mitra pemerintah. Mari kita kawal bersama masyarakat dalam hal pemenuhan dan peningkatan kesehatan," kata dia.
Penurunan Angka Kekerdilan
Dalam upaya pemenuhan imunisasi balita dan diwisuda, peran pos gizi yang ada di desa juga menurut Nelson sangat strategis. Tempat yang menjadi rumah bagi bayi dan balita tersebut memiliki misi khusus mencegah kurang gizi, gizi buruk dan stunting atau kerdil.
Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) pemerintah setempat mengolaborasikan dengan syiar Germas setiap hari Jumat di masjid-masjid di Kabupaten Gorontalo.
Bupati juga berencana untuk terus melakukan inovasi agar program yang telah berjalan semakin berkembang dan mengevaluasi pencapaian yang didapat serta apa saja kekurangannya.
"Contohnya data stunting itu kita sudah punya, tetapi setiap orang tentu berbeda kebutuhannya. Sehingga bantuan yang kita berikan harus tepat, jangan dia butuh gizi, kita kasih obat. Nah ini yang perlu dilihat supaya lebih efisien," ujarnya.
Kabupaten Gorontalo pun kini menjadi daerah percontohan penurunan angka stunting atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur anak melalui perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir menambahkan bahwa pada 2014 tercatat 40,2 persen bayi stunting dan tahun 2017 menurun menjadi 24,8 persen.
"Untuk tahun 2018, kita melakukan pendataan dengan nama dan alamat, persentase stunting di daerah ini tinggal 10 persen," ungkapnya.
Ia mengungkapkan bahwa kekerdilan dapat diintervensi dengan memberikan makro nutrien kepada bayi. Yaitu pada 1.000 hari pertama masa kehidupan, faktor genetik bisa diintervensi, terutama tinggi badannya.
"Setiap tahun kami terus berusaha menurunkan jumlah bayi stunting di Kabupaten Gorontalo, dan itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," ujarnya.
Sebagai mitra pemerintah, Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo turut mengambil peran mendukung pemerintah untuk menurunkan angka kekerdilan di daerah tersebut.
Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Gorontalo Fory Naway, mengatakan untuk memperkuat dukungan penanggulangan stunting dari pemerintah daerah mengembangkan kebijakan operasional di tingkat kabupaten hingga desa.
"Program itu adalah Gerakan Masyarakat Penurunan Stunting (Gema Penting) dan pedoman standar pelayanan sosial dasar bidang kesehatan, gizi dan sanitasi untuk penanggulangan stunting di desa," jelasnya.
Ia menjelaskan hal itu difokuskan pada ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi dibawah dua tahun. Selanjunya pedoman itu didukung oleh suatu panduan untuk melakukan integrasi standar pelayanan sosial dasar tersebut ke dalam proses perencanaan dan penganggaran desa.
"Program ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam rangka penurunan balita stunting yang dilakukan melalui pencegahan dan penanganan pada 1.000 hari pertama kehidupan sampai balita berumur dua tahun," ungkap Fory.
Gerakan masyarakat penurunan stunting ini dilakukan di pos gizi dalam rangka meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi. Pos gizi adalah kegiatan sekolah singkat selama 12 hari bagi ibu balita dan ibu hamil dalam rangka membagikan pengetahuan kepada ibu balita dan ibu hamil yang dipandu oleh kader gizi, tim penggerak PKK desa, bidan desa dan petugas gizi Puskesmas.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018