Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Sabtu di Gorontalo menargetkan angka kemiskinan di daerahnya bisa turun lagi hingga mencapai 14 persen pada tahun 2022.
Hal ini disampaikan setelah sebelumnya BPS merilis angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada 2018 turun dari 17,14 persen menjadi 16,81 persen, atau berkurang 0,33 persen dibandingkan kemiskinan pada September 2017.
Jumlah penduduk miskin Maret 2018 di Provinsi Gorontalo sebanyak 198,51 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin September 2017 sebanyak 200,91 ribu jiwa.
Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2018-September 2017 berkurang sebanyak 2,4 ribu jiwa.
"Penurunan ini baru awal dan kami tidak berpuas diri, masih banyak pekerjaan rumah setiap Organisasi perangkat daerah. Misalnya, Bagaimana program BPNTD (Bantuan Pangan Non Tunai Daerah) yang sudah dialokasikan sejak November lalu bisa jalan dan dirasakan masyarakat miskin. Bagaimana bantuan pertanian, perikanan dan lainnya bisa tepat sasaran. Ini yang harus kita kejar," kata Gubernur Rusli menegaskan.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, menilai turunnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh dua hal.
Dua faktor itu yakni pemerintah mampu menekan inflasi daerah, serta semakin terarahnya intervensi warga miskin dengan menggunakan basis data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Alhamudulillah selama periode itu, kita mampu menjaga kestabilan harga melalui intervensi pasar. Kalau biasanya intervensi pasar hanya pada hari-hari besar, tahun ini lebih intens hampir setiap bulan ada pasar murah. Secara psikologis intervensi ini mampu membuat pedagang berhati-hati menaikkan harga barang," jelas Budi.
Hal lain yang menjadi perhatian yakni mulai intensifnya intervensi program kemiskinan melalui basis data TNP2K.
Pemprov dan kabupaten/kota saat ini sudah menjadikan basis data tersebut sebagai sasaran intervensi program.
Budi optimis target 14 persen angka kemiskinan bisa teralisasi jika pemerintah konsisten dengan basis data terpadu.
Selain itu, kebijakan penurunan beban pengeluaran pemerintah untuk dialokasikan pada peningkatan ekonomi masyarakat, juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Hal ini disampaikan setelah sebelumnya BPS merilis angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada 2018 turun dari 17,14 persen menjadi 16,81 persen, atau berkurang 0,33 persen dibandingkan kemiskinan pada September 2017.
Jumlah penduduk miskin Maret 2018 di Provinsi Gorontalo sebanyak 198,51 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin September 2017 sebanyak 200,91 ribu jiwa.
Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2018-September 2017 berkurang sebanyak 2,4 ribu jiwa.
"Penurunan ini baru awal dan kami tidak berpuas diri, masih banyak pekerjaan rumah setiap Organisasi perangkat daerah. Misalnya, Bagaimana program BPNTD (Bantuan Pangan Non Tunai Daerah) yang sudah dialokasikan sejak November lalu bisa jalan dan dirasakan masyarakat miskin. Bagaimana bantuan pertanian, perikanan dan lainnya bisa tepat sasaran. Ini yang harus kita kejar," kata Gubernur Rusli menegaskan.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, menilai turunnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh dua hal.
Dua faktor itu yakni pemerintah mampu menekan inflasi daerah, serta semakin terarahnya intervensi warga miskin dengan menggunakan basis data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Alhamudulillah selama periode itu, kita mampu menjaga kestabilan harga melalui intervensi pasar. Kalau biasanya intervensi pasar hanya pada hari-hari besar, tahun ini lebih intens hampir setiap bulan ada pasar murah. Secara psikologis intervensi ini mampu membuat pedagang berhati-hati menaikkan harga barang," jelas Budi.
Hal lain yang menjadi perhatian yakni mulai intensifnya intervensi program kemiskinan melalui basis data TNP2K.
Pemprov dan kabupaten/kota saat ini sudah menjadikan basis data tersebut sebagai sasaran intervensi program.
Budi optimis target 14 persen angka kemiskinan bisa teralisasi jika pemerintah konsisten dengan basis data terpadu.
Selain itu, kebijakan penurunan beban pengeluaran pemerintah untuk dialokasikan pada peningkatan ekonomi masyarakat, juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018