Gorontalo, 31/7 (Antara) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap, pemerintah daerah (pemda) turut sejahterakan para guru yang masih berstatus non aparatur sipil negara (ASN) atau guru tidak tetap (GTT).
"Jumlah guru non ASN di daerah ini cukup banyak, mencapai 1.200 orang. Maka kesejahteraan mereka harus bisa ditingkatkan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini," ujar Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Rahmat Lamaji, di Gorontalo, Selasa.
Menurutnya, honor guru non ASN atau GTT di daerah ini sudah harus dinaikkan.
Minimal mereka menerima gaji mencapai standar upah minimum provinsi (UMP) sekitar Rp2.050.000 dari besaran gaji Rp700.000-Rp750.000 yang dibayarkan saat ini.
Rahmat mengatakan, keberadaan guru non ASN atau GTT sangat mendukung kekurangan jumlah guru ASN tersebar di 11 kecamatan.
Maka selain peningkatan kualitas guru non ASN, kesejahteraan mereka pun perlu dijamin.
"Jika mereka sejahtera maka suasana saat mengajar akan fokus karena mereka tidak dipusingkan dengan urusan memikirkan pekerjaan tambahan lain untuk meningkatkan pendapatan perekonomiannya," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ia pun berharap, pemerintah daerah terus memperjuangkan nasib guru non ASN, agar mereka beralih status menjadi guru ASN.
"Banyak dari mereka yang sudah mengabdi diatas 10 tahun namun nasibnya masih berstatus honorer, maka pemerintah daerah diharapkan memprioritaskannya," ujar Rahmat.
Ia berharap, pemerintah daerah memperhatikan kuota penambahan guru ASN di daerah itu, selain yang sudah mengabdi diatas 5 tahun serta mereka yang mengajar di daerah pedalaman maupun terjauh.
Sebab wilayah kabupaten itu tergolong tertinggal, terdepan dan terluar.
DPRD berharap, pemerintahan daerah yang baru saja terpilih periode 2018-2023 mampu memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru non ASN. (KR-SSK).
(T.KR-SSK/B/H013/C/H013) 31-07-2018 18:06:30
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Jumlah guru non ASN di daerah ini cukup banyak, mencapai 1.200 orang. Maka kesejahteraan mereka harus bisa ditingkatkan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini," ujar Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Rahmat Lamaji, di Gorontalo, Selasa.
Menurutnya, honor guru non ASN atau GTT di daerah ini sudah harus dinaikkan.
Minimal mereka menerima gaji mencapai standar upah minimum provinsi (UMP) sekitar Rp2.050.000 dari besaran gaji Rp700.000-Rp750.000 yang dibayarkan saat ini.
Rahmat mengatakan, keberadaan guru non ASN atau GTT sangat mendukung kekurangan jumlah guru ASN tersebar di 11 kecamatan.
Maka selain peningkatan kualitas guru non ASN, kesejahteraan mereka pun perlu dijamin.
"Jika mereka sejahtera maka suasana saat mengajar akan fokus karena mereka tidak dipusingkan dengan urusan memikirkan pekerjaan tambahan lain untuk meningkatkan pendapatan perekonomiannya," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ia pun berharap, pemerintah daerah terus memperjuangkan nasib guru non ASN, agar mereka beralih status menjadi guru ASN.
"Banyak dari mereka yang sudah mengabdi diatas 10 tahun namun nasibnya masih berstatus honorer, maka pemerintah daerah diharapkan memprioritaskannya," ujar Rahmat.
Ia berharap, pemerintah daerah memperhatikan kuota penambahan guru ASN di daerah itu, selain yang sudah mengabdi diatas 5 tahun serta mereka yang mengajar di daerah pedalaman maupun terjauh.
Sebab wilayah kabupaten itu tergolong tertinggal, terdepan dan terluar.
DPRD berharap, pemerintahan daerah yang baru saja terpilih periode 2018-2023 mampu memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru non ASN. (KR-SSK).
(T.KR-SSK/B/H013/C/H013) 31-07-2018 18:06:30
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018