Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan realisasi belanja modal pemerintah, khususnya di daerah perlu didorong untuk membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,18 persen-5,4 persen sesuai APBN 2018.
"Akan lebih mudah mencapai 5,18 persen dengan catatan ada optimalisasi di belanja modal," kata Eko kepada Antaranews di Jakarta, Kamis.
Ia juga menyoroti belanja modal di daerah yang masih susah untuk dieksekusi, meskipun pencairannya dari pemerintah pusat sudah relatif lebih cepat.
Baca juga: Presiden Jokowi minta kementerian maksimalkan belanja modal
Eko menilai selama ini pemerintah daerah justru lebih banyak membuat belanja yang sifatnya birokratis seperti menambah pegawai dan administrasi.
Padahal, lanjut dia, realisasi dari belanja modal sendiri akan punya daya dorong ke investasi daerah. Sementara belanja-belanja yang bersifat birokratis hanya akan memberikan dampak minim ke ekonomi daerah.
"Kalau kita lihat per provinsi, sebetulnya dalam 10 tahun terakhir ini belanja modal daerah itu persentasenya turun, meskipun nilainya naik. Dari segelondongan belanja di APBD, yang digunakan untuk belanja modal trennya menurun," ujar Eko.
Baca juga: Menkeu: penyerapan belanja modal tertinggi sejak 2014
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat.
Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.
Realisasi belanja modal pada semester I-2018 mencapai Rp40,75 triliun atau 19,99 persen dari alokasi pagu APBN 2018.
Angka tersebut mengalami penurunan dari realisasi belanja modal pada periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp47,48 triliun atau 21,14 persen dari alokasi pagu APBNP 2017.
Realisasi belanja modal semester I-2018 paling tinggi terutama untuk pembangunan atau perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta penambahan atau perbaikan peralatan dan mesin.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Akan lebih mudah mencapai 5,18 persen dengan catatan ada optimalisasi di belanja modal," kata Eko kepada Antaranews di Jakarta, Kamis.
Ia juga menyoroti belanja modal di daerah yang masih susah untuk dieksekusi, meskipun pencairannya dari pemerintah pusat sudah relatif lebih cepat.
Baca juga: Presiden Jokowi minta kementerian maksimalkan belanja modal
Eko menilai selama ini pemerintah daerah justru lebih banyak membuat belanja yang sifatnya birokratis seperti menambah pegawai dan administrasi.
Padahal, lanjut dia, realisasi dari belanja modal sendiri akan punya daya dorong ke investasi daerah. Sementara belanja-belanja yang bersifat birokratis hanya akan memberikan dampak minim ke ekonomi daerah.
"Kalau kita lihat per provinsi, sebetulnya dalam 10 tahun terakhir ini belanja modal daerah itu persentasenya turun, meskipun nilainya naik. Dari segelondongan belanja di APBD, yang digunakan untuk belanja modal trennya menurun," ujar Eko.
Baca juga: Menkeu: penyerapan belanja modal tertinggi sejak 2014
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat.
Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.
Realisasi belanja modal pada semester I-2018 mencapai Rp40,75 triliun atau 19,99 persen dari alokasi pagu APBN 2018.
Angka tersebut mengalami penurunan dari realisasi belanja modal pada periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp47,48 triliun atau 21,14 persen dari alokasi pagu APBNP 2017.
Realisasi belanja modal semester I-2018 paling tinggi terutama untuk pembangunan atau perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta penambahan atau perbaikan peralatan dan mesin.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018