Gorontalo, (Antara News) - Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara terus mengawal realisasi fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi 2018 Bidang Pendidikan di daerah ini.
"Dinas Pendidikan Nasional di daerah ini meminta kami mengawal pembangunan infrastruktur DAK Afirmasi 2018, dalam rangka mempercepat pembangunan di seluruh sekolah penerima," ujar Wakil Ketua TP4D Kejari Gorontalo Utara Yogi Wahyu Buana.
TP4D, kata Yogi yang juga Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Gorontalo Utara itu, mengoptimalkan kinerjanya agar pendampingan maupun pengawalan yang dilakukan berhasil sesuai tujuan pembangunan yang diharapkan.
Menurutnya, permintaan pendampingan TP4D oleh pihak Dinas Pendidikan setempat, agar tidak ada penyimpangan yang mengakibatkan kembali anggaran ke pusat serta berujung pada pidana korupsi.
Target seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur bersumber dari DAK untuk realisasi infrastruktur pendidikan di seluruh sekolah penerima, diharapkan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu dan hasil pekerjaannya tidak menyimpang dari aturan yang ada.
"Jika terdapat kendala, maka pihak sekolah dapat menyampaikan ke TP4D, untuk menemukan solusi terhadap pelaksanaan pembangunan yang tepat sesuai perencanaan dan pengelolaan anggaran," ujarnya.
Pada kunjungan tim TP4D bersama pihak Dinas Pendidikan Nasional setempat, di Kecamatan Ponelo Kepulauan, dari enam sekolah yang dikunjungi, kata Yogi lagi, terdapat satu sekolah yang belum mencapai target realisasi tahap I akibat kendala air bersih yang sangat diperlukan dalam pembangunan rumah dinas guru di SD Negeri 1 Ponelo.
"Kami pun membantu memberikan solusi, agar pihak kepala sekolah dan bendaharanya menemukan cara yang tepat merealisasikan pembangunan seperti sekolah-sekolah lainnya rata-rata sudah mencapai di atas target realisasi tahap I," ujarnya lagi.?
Hal itu adalah bentuk pengawalan TP4D untuk mendorong pihak sekolah selaku pelaksana pembangunan dengan sistem swakelola itu, agar tidak berujung pada persoalan hukum.
"Sebab yang diharapkan adalah target pembangunan tercapai serta hasilnya bermanfaat untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di daerah ini tanpa harus berujung pada persoalan hukum," ujar Yogi.
Ia memastikan, rata-rata pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik di kepulauan tersebut, bahkan beberapa sekolah mampu berinovasi melaksanakan pembangunan agar mencapai lebih dari target tahap I.
"Pihak sekolah khususnya para kepala sekolah dan bendahara pun diminta tidak ragu berkonsultasi agar pelaksanaan pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan serta produktif pemanfaatannya dan tidak menjerat mereka pada persoalan hukum yang akan merugikan pelaksanaan pembangunan itu sendiri," kata Yogi pula.
Khusus di wilayah Ponelo Kepulauan, anggaran yang dikucurkan mencapai total Rp679 juta untuk membangun infrastruktur rumah dinas guru, dari total DAK Afirmasi tahun 2018 yang dikucurkan ke daerah ini, tersebar di 32 sekolah pada 11 kecamatan, mencapai total Rp8 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Dinas Pendidikan Nasional di daerah ini meminta kami mengawal pembangunan infrastruktur DAK Afirmasi 2018, dalam rangka mempercepat pembangunan di seluruh sekolah penerima," ujar Wakil Ketua TP4D Kejari Gorontalo Utara Yogi Wahyu Buana.
TP4D, kata Yogi yang juga Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Gorontalo Utara itu, mengoptimalkan kinerjanya agar pendampingan maupun pengawalan yang dilakukan berhasil sesuai tujuan pembangunan yang diharapkan.
Menurutnya, permintaan pendampingan TP4D oleh pihak Dinas Pendidikan setempat, agar tidak ada penyimpangan yang mengakibatkan kembali anggaran ke pusat serta berujung pada pidana korupsi.
Target seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur bersumber dari DAK untuk realisasi infrastruktur pendidikan di seluruh sekolah penerima, diharapkan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu dan hasil pekerjaannya tidak menyimpang dari aturan yang ada.
"Jika terdapat kendala, maka pihak sekolah dapat menyampaikan ke TP4D, untuk menemukan solusi terhadap pelaksanaan pembangunan yang tepat sesuai perencanaan dan pengelolaan anggaran," ujarnya.
Pada kunjungan tim TP4D bersama pihak Dinas Pendidikan Nasional setempat, di Kecamatan Ponelo Kepulauan, dari enam sekolah yang dikunjungi, kata Yogi lagi, terdapat satu sekolah yang belum mencapai target realisasi tahap I akibat kendala air bersih yang sangat diperlukan dalam pembangunan rumah dinas guru di SD Negeri 1 Ponelo.
"Kami pun membantu memberikan solusi, agar pihak kepala sekolah dan bendaharanya menemukan cara yang tepat merealisasikan pembangunan seperti sekolah-sekolah lainnya rata-rata sudah mencapai di atas target realisasi tahap I," ujarnya lagi.?
Hal itu adalah bentuk pengawalan TP4D untuk mendorong pihak sekolah selaku pelaksana pembangunan dengan sistem swakelola itu, agar tidak berujung pada persoalan hukum.
"Sebab yang diharapkan adalah target pembangunan tercapai serta hasilnya bermanfaat untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di daerah ini tanpa harus berujung pada persoalan hukum," ujar Yogi.
Ia memastikan, rata-rata pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik di kepulauan tersebut, bahkan beberapa sekolah mampu berinovasi melaksanakan pembangunan agar mencapai lebih dari target tahap I.
"Pihak sekolah khususnya para kepala sekolah dan bendahara pun diminta tidak ragu berkonsultasi agar pelaksanaan pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan serta produktif pemanfaatannya dan tidak menjerat mereka pada persoalan hukum yang akan merugikan pelaksanaan pembangunan itu sendiri," kata Yogi pula.
Khusus di wilayah Ponelo Kepulauan, anggaran yang dikucurkan mencapai total Rp679 juta untuk membangun infrastruktur rumah dinas guru, dari total DAK Afirmasi tahun 2018 yang dikucurkan ke daerah ini, tersebar di 32 sekolah pada 11 kecamatan, mencapai total Rp8 miliar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018