Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengajak aparatur pemerintahan daerah itu untuk taat hukum.
"Jangan nekad melakukan hal-hal yang melanggar hukum, sebab akibatnya tidak hanya ditanggung sendiri namun berdampak pada jalannya pembangunan yang direncanakan," ujar Wakil Ketua TP4D Kejari Gorontalo Utara, Yogi Wahyu Buana, di Gorontalo, Kamis.
Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara (Datun) itu mengatakan, pemerintah daerah telah meminta pihaknya ikut mengawal jalannya pembangunan.
Harapannya, seluruh pelaksanaan pembangunan di daerah itu terlaksana dengan baik, sesuai aturan yang berlaku.
Hal itu ia ungkapkan pada kesempatan tatap muka dengan para guru di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan, saat memantau realisasi DAK Afirmasi tahun 2018 untuk pembangunan rumah dinas guru di 5 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ia berharap, tidak ada guru ataupun aparat pendidikan yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya anggaran DAK yang dilaksanakan secara swakelola.
"Jangan menabrak aturan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan, sebab seringkali kita ingin mendapatkan lebih tapi melupakan aturan yang harus diterapkan," ujarnya.
Ia berharap, pendampingan yang dilakukan TP4D bermanfaat dalam realisasi pembangunan di daerah itu, sehingga masukan-masukan hukum konstruktif dapat memperlancar pembangunan baik teknis pelaksanaan dan realisasi keuangan serta tidak ada aturan hukum yang dilanggar.
Olehnya kata Yogi, tugas TP4D pun ikut mendorong pemerintah daerah khususnya aparatur pelaksana kegiatan pembangunan, agar paham terhadap hukum, mengetahui sanksi yang bisa menjerat, sehingga tidak melakukan pelanggaran.
"Seringkali, korupsi bisa dilihat dari gaya hidup seseorang, maka hiduplah sesuai aturan yang ada," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Jangan nekad melakukan hal-hal yang melanggar hukum, sebab akibatnya tidak hanya ditanggung sendiri namun berdampak pada jalannya pembangunan yang direncanakan," ujar Wakil Ketua TP4D Kejari Gorontalo Utara, Yogi Wahyu Buana, di Gorontalo, Kamis.
Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara (Datun) itu mengatakan, pemerintah daerah telah meminta pihaknya ikut mengawal jalannya pembangunan.
Harapannya, seluruh pelaksanaan pembangunan di daerah itu terlaksana dengan baik, sesuai aturan yang berlaku.
Hal itu ia ungkapkan pada kesempatan tatap muka dengan para guru di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan, saat memantau realisasi DAK Afirmasi tahun 2018 untuk pembangunan rumah dinas guru di 5 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ia berharap, tidak ada guru ataupun aparat pendidikan yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya anggaran DAK yang dilaksanakan secara swakelola.
"Jangan menabrak aturan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan, sebab seringkali kita ingin mendapatkan lebih tapi melupakan aturan yang harus diterapkan," ujarnya.
Ia berharap, pendampingan yang dilakukan TP4D bermanfaat dalam realisasi pembangunan di daerah itu, sehingga masukan-masukan hukum konstruktif dapat memperlancar pembangunan baik teknis pelaksanaan dan realisasi keuangan serta tidak ada aturan hukum yang dilanggar.
Olehnya kata Yogi, tugas TP4D pun ikut mendorong pemerintah daerah khususnya aparatur pelaksana kegiatan pembangunan, agar paham terhadap hukum, mengetahui sanksi yang bisa menjerat, sehingga tidak melakukan pelanggaran.
"Seringkali, korupsi bisa dilihat dari gaya hidup seseorang, maka hiduplah sesuai aturan yang ada," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018