Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Komsisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo secara resmi pada tanggal 1 Okotber 2018 telah melaunching Gerakan Melingdungi Hak Pilih (GMHP).
GMHP adalah sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi proses perbaikan data pemilih terkait adannya data pemilih yang berpotensi ganda, yang telah melakukan perekaman KTP-el, serta perbaikan elemen data pemilih berupa alamat, tanggal lahir, Nomor Induk Keluarga (NIK), umur, pemilih yang berada di lapas, serta membersihkan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lagi meninggal, pindah domisili dan lain sebagainya.
"Kewajiban kita selaku penyelenggara adalah selain melayani peserta Pemilu, juga tidak kalah penting melindungi hak pemilih seperti yang tertuang di dalam undang-undang," kata Fadliyanti Koem, ketua KPU Provinsi Gorontalo, usai peluncuran GMHP.
Menurutnya, gerakan ini bertujuan semata-mata memastikan masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak kehilangan haknya pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.
Secara singkat, gerakan GMHP yang berlangsung mulai tanggal 1-28 Oktober 2018 itu, KPU melakukan vaktual di lapangan untuk mengakomodir masyarakat yang mempunyai hak pilih namun belum masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019 atau tidak, bisa dilakukan dengan mendatangi langsung kantor kelurahan atau kantor desa, atau mendatangi posko-posko GMHP, termasuk pengecekan lewat aplikasi online yang disediakan oleh KPU.
Pelibatan Tokoh
Pelibatan tokoh politik, tokoh masyarakat termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam gerakan GMHP dinilai menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi contoh, agar masyarakat tertarik dan secara sukarela mengecek langsung apakah sudah terdaftar atau belum.
"Harapan saya, langkah ini menjadi contoh agar pimpinan daerah di kabupaten/kota dan seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo untuk mengecek apakah sudah terdaftar atau belum sesuai alamat domisili," kata Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo.
Tidak hanya sampai dengan mengundang Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim serta beberapa tokoh politik dan masyarakat dalam pelibatan GMHP, Sophian Rahmola selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi memiliki sejumlah konsep untuk terus memanfaatkan waktu yang hanya 28 hari untuk memaksimalkan GMHP.
Mulai dari mendatangi sejumlah Perguruan Tinggi (PT) di Gorontalo dan beberapa Rumah Sakit (RS) di Gorontalo.
"Karena kesibukan mahasiswa dan keluarga pasien di rumah sakit, sehingga kami memilih untuk datang langsung memberikan pelayanan mobile," kata Sophian Rahmola.
Ia menegaskan kembali bahwa tujuan dari road show ini adalah memastikan masyarakat sudah terdaftar dalam daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Gorontalo, dalam rangka menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1).
"Kami memberikan jaminan masyarakat yang sudah punya hak untuk memilih, tidak kehilangan hak politiknya pada Pemilu 2019 mendatang," tegasnya.
Hadirnya posko mobile dan pengecekan DPT secara online lewat aplikasi android KPU RI, masyarakat yang belum terdaftar bisa melapor secara online didalam aplikasi tersebut.
Sementara untuk wilayah terpencil lainya, masyarkat yang belum terdaftar dalam DPT, dapat memanfaatkan keberadaan posko layanan GMHP yang hadir hingga tingkat kelurahan/desa, cukup dengan membawa fotocopy KTP-el Gorontalo, fotocopy Kartu Keluarga (KK) agar namanya bisa dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019 nanti.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi istri Idah Syahidah mengecek data dirinya di papan pengumuman Kantor Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Rabu (17/10/2018). Pengecekan data diri di kelurahan merupakan bagian dari kampanye Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang digelar serentak secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Foto: Salman-Humas).
Terbaik 1 Nasional GMHP
Atas upaya kerja keras dan dukungan dari semua pihak, KPU Provinsi Gorontalo dinobatkan sebagai KPU terbaik 1 Nasional GMHP pada rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU RI di Jakarta.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sophian Rahmola, yang diserhakan langsung oleh komisoner KPU RI Viryan.
KPU Provinsi Gorontalo sendiri dianggap terbaik karena beberapa hal diantaranya, tercepat pembersihan data ganda hasil pencermatan KPU RI, tercepat penyempurnaan anomali data hasil analisis Dirjen Dukcapil.
Tercepat penanganan data DP4 non DPT sebanyak 31 juta se-Indonesia, tercepat laporan hasil GMHP, sajian data aplikasi cek data diri dalam GMHP yang tuntas.
"Atas nama KPU Provinsi Gorontalo saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi tingginya kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan jajarannya hingga ke desa/kelurahan yang turut mensukseskan gerakan GMHP ini di Provinsi Gorontalo," ujar Sophian.
Ia pun tak lupa mengucapkan terima kepada PPS dan PPK hingga ke PPL dan Panwas Kecamatan yang sudah bekerja keras melaksanakan dan mengawal pelaksanaan GMHP di masing-masing wilayahnya tepat waktu, serta masyarakat Gorontalo yang peduli dengan dirinya terdaftar sebagai pemilih.
Bagi Sophian Rahmola pelaksanaan GMHP, bukan hanya untuk sekedar mencari peringkat siapa yang terbaik tetapi lebih dari sebuah upaya dari KPU untuk perbaikan data pemilih yang lebih baik, sehingga seluruh masyarakat yang sudah mempunyak hak untuk memilih, tidak kehilangan hak politiknya pada Pemilu 2019.
Sophian Rahmola menerima penghargaan terbaik 1 nasional GMHP
