Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Komandan Korem (Danrem) 133/Nani Wartabone, Kolonel Czi Arnold Ritiauw menegaskan jika prajurit TNI harus menjaga netralitasnya pada Pemilu 2019.
"Para prajurit harus mengetahui batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama pesta demokrasi rakyat tersebut berlangsung," ujarnya pada kegiatan Sosialisasi Netralitas TNI, bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo di Aula Kusno Danupoyo Makorem 133/Nani Wartabone, Rabu.
Karena pada prinsipnya kata Arnold, Prajurit TNI harus netral maka untuk membekali para prajurit jajaran Korem 133/Nani Wartabone agar tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
"Pada hari ini akan diberikan sosialisasi oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo, penyelenggaraan Pemilu, dan sikap TNI kepada seluruh prajurit dan PNS sekalian, agar dapat mensosialisasikan di lapangan tentang netralitas TNI," tegasnya.
Danrem meminta kepada para prajurit untuk menanyakan secara jelas masalah-masalah yang mungkin belum dipahami, baik yang berkaitan dengan hal-hal baru maupun berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu diwilayah masing-masing yang telah lalu.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Fadliyanto Koem menjelaskan bahwa indikator kualitas pemilu adalah penyelenggaraan pemilu yang adil, menggunakan hak pilihnya, demokratisasi internal, terpilihnya wakil rakyat yang bertanggungjawab.
"Terpilihnya pemimpin yang mendorong pemerintahan yang bersih serta netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai undang-undang RI nomor 34 tahun 2004," jelasnya.
Yaitu tentang TNI dengan tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak dan bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
Kegiatan sosialisasi netralitas TNI tersebut diikuti oleh seluruh prajurit TNI AD jajaran Korem 133/Nani Wartabone, Kodim 1304 dan 1313, Yonif 713 serta Bakal Aju Korem kurang lebih sebanyak 700 personel prajurit dan PNS.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Para prajurit harus mengetahui batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama pesta demokrasi rakyat tersebut berlangsung," ujarnya pada kegiatan Sosialisasi Netralitas TNI, bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo di Aula Kusno Danupoyo Makorem 133/Nani Wartabone, Rabu.
Karena pada prinsipnya kata Arnold, Prajurit TNI harus netral maka untuk membekali para prajurit jajaran Korem 133/Nani Wartabone agar tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
"Pada hari ini akan diberikan sosialisasi oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo, penyelenggaraan Pemilu, dan sikap TNI kepada seluruh prajurit dan PNS sekalian, agar dapat mensosialisasikan di lapangan tentang netralitas TNI," tegasnya.
Danrem meminta kepada para prajurit untuk menanyakan secara jelas masalah-masalah yang mungkin belum dipahami, baik yang berkaitan dengan hal-hal baru maupun berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu diwilayah masing-masing yang telah lalu.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Fadliyanto Koem menjelaskan bahwa indikator kualitas pemilu adalah penyelenggaraan pemilu yang adil, menggunakan hak pilihnya, demokratisasi internal, terpilihnya wakil rakyat yang bertanggungjawab.
"Terpilihnya pemimpin yang mendorong pemerintahan yang bersih serta netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai undang-undang RI nomor 34 tahun 2004," jelasnya.
Yaitu tentang TNI dengan tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak dan bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
Kegiatan sosialisasi netralitas TNI tersebut diikuti oleh seluruh prajurit TNI AD jajaran Korem 133/Nani Wartabone, Kodim 1304 dan 1313, Yonif 713 serta Bakal Aju Korem kurang lebih sebanyak 700 personel prajurit dan PNS.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019