Jakarta, (Antara News) - Pimpinan DPR RI mengapresiasi rencana kerja sama yang ditawarkan Jepang terkait dengan sistem peringatan dini bencana gempa dan tsunami, terlebih mengingat Indonesia berada di "ring of fire" yang sangat berisiko akan hal tersebut.
"Dibutuhkan sebuah sistem peringatan dini bencana yang mumpuni dan bisa meminimalisir korban," kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Agus Hermanto.
Agus Hermato mengemukakan hal tersebut setelah menerima kunjungan Presiden Direktur PT Japan Radio Company (JRC) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Februari 2019.
Menurut Agus, wilayah Negara Jepang sejatinya dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dari Indonesia, di mana bencana gempa dan tsunami terus menerus terjadi di negara tersebut.
Namun, lanjutnya, Jepang terus belajar membangun sebuah sistem mitigasi bencana, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan sebuah sistem peringatan dini bencana yang baik.
Politisi Partai Demokrat itu menyatakan bahwa peringatan dini yang mampu mendeteksi terjadinya gempa dan tsunami sehingga dapat meminimalkan jumlah korban jiwa dan harta benda.
Wakil Ketua DPR RI itu juga mendapatkan informasi bahwa selama ini BMKG sudah melakukan berbagai pengembangan dan uji coba sistem peringatan dini terhadap gempa dan tsunami.
"Namun hal tersebut masih sebatas deteksi dini terhadap gempa yang disebabkan oleh gempa tektonik. Sementara gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi berada di bawah instansi lain. Kondisi ini tentu menjadi sebuah hambatan," paparnya.
Untuk itu, ia mengusulkan agar menggabungkan kedua tugas, baik penanganan bencana gempa karena tektonik yang kini menjadi tugas BMKG, dengan penanganan gempa vulkanik di bawah satu instansi yang sama.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, sejak dirinya dilantik menjadi Kepala BMKG, langkah pertama yang diambil adalah audit teknologi yang ada di BMKG.
Dari hasil audit itu, ujar dia, bisa dipetakan titik-titik yang lemah di wilayah Indonesia, dan kebutuhan teknologi yang harus ditambah. BMKG berserta sejumlah pakar merancang lompatan yang targetnya hingga 20 tahun ke depan dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya tsunami seperti di Aceh beberapa tahun silam.
Dijelaskan Dwikorita, BMKG sejatinya juga telah melakukan kerja sama dengan pihak Jepang sejak beberapa tahun silam. Terakhir, tahun lalu BMKG dengan PT JRC mengembangkan sistem radar tsunami yang bisa mendeteksi gelombang laut, atau dengan kata lain mampu mendeteksi secara dini tsunami dengan kecepatan yang sangat tinggi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Dibutuhkan sebuah sistem peringatan dini bencana yang mumpuni dan bisa meminimalisir korban," kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Agus Hermanto.
Agus Hermato mengemukakan hal tersebut setelah menerima kunjungan Presiden Direktur PT Japan Radio Company (JRC) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Februari 2019.
Menurut Agus, wilayah Negara Jepang sejatinya dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dari Indonesia, di mana bencana gempa dan tsunami terus menerus terjadi di negara tersebut.
Namun, lanjutnya, Jepang terus belajar membangun sebuah sistem mitigasi bencana, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan sebuah sistem peringatan dini bencana yang baik.
Politisi Partai Demokrat itu menyatakan bahwa peringatan dini yang mampu mendeteksi terjadinya gempa dan tsunami sehingga dapat meminimalkan jumlah korban jiwa dan harta benda.
Wakil Ketua DPR RI itu juga mendapatkan informasi bahwa selama ini BMKG sudah melakukan berbagai pengembangan dan uji coba sistem peringatan dini terhadap gempa dan tsunami.
"Namun hal tersebut masih sebatas deteksi dini terhadap gempa yang disebabkan oleh gempa tektonik. Sementara gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi berada di bawah instansi lain. Kondisi ini tentu menjadi sebuah hambatan," paparnya.
Untuk itu, ia mengusulkan agar menggabungkan kedua tugas, baik penanganan bencana gempa karena tektonik yang kini menjadi tugas BMKG, dengan penanganan gempa vulkanik di bawah satu instansi yang sama.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, sejak dirinya dilantik menjadi Kepala BMKG, langkah pertama yang diambil adalah audit teknologi yang ada di BMKG.
Dari hasil audit itu, ujar dia, bisa dipetakan titik-titik yang lemah di wilayah Indonesia, dan kebutuhan teknologi yang harus ditambah. BMKG berserta sejumlah pakar merancang lompatan yang targetnya hingga 20 tahun ke depan dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya tsunami seperti di Aceh beberapa tahun silam.
Dijelaskan Dwikorita, BMKG sejatinya juga telah melakukan kerja sama dengan pihak Jepang sejak beberapa tahun silam. Terakhir, tahun lalu BMKG dengan PT JRC mengembangkan sistem radar tsunami yang bisa mendeteksi gelombang laut, atau dengan kata lain mampu mendeteksi secara dini tsunami dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019