Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Anggota Komisi VII DPR-RI, Fadel Muhammad mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi pasar kepada para sub penyalur terkait penentuan biaya angkut terhadap BBM penugasan jenis premium dan solar yang dilakukan dengan sistem titip beli.

Perlu ada langkah intervensi pasar terbatas "limited stay intervention" terhadap biaya angkut BBM penugasan melalui sub penyalur, agar seluruh pihak merasakan keuntungan yang sama, ujar Fadel di Gorontalo, Minggu.

Pada kegiatan implementasi sub penyalur di Gorontalo Utara yang digelar pihak BPH Migas bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten setempat, mantan Gubernur Gorontalo itu berharap akan banyak sub penyalur hadir di daerah itu.

Hal itu menurutnya sangat penting dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah yang muaranya untuk rakyat berpendapatan.

Yang terpenting kata Fadel, rakyat harus berpendapatan agar Kepala Daerahnya berhasil dan rakyat pun mudah menjalani kehidupannya, yaitu mudah menyekolahkan anak dan mudah memenuhi berbagai keperluan hidup lainnya.

Terkait langkah intervensi yang harus dilakukan pemerintah daerah kata Fadel, untuk mengikis sikap seorang perantara pasar yang memiliki kecenderungan ingin membeli dengan harga paling murah tapi ingin menjualnya dengan harga paling tinggi.

Maka langkah berani pemerintah daerah untuk mengintervensi pasar, sangat diperlukan agar harga tidak sepihak ditentukan oleh pasar.

Fadel berharap, semakin banyak sub penyalur BBM ada di daerah itu, termasuk sub penyalur gas bagi para nelayan tangkap yang saat ini sudah memanfaatkan konverter.

Biaya angkut yang ditetapkan harus ramah atau tidak merugikan masyarakat.

Ia optimistis, program pemerataan BBM satu harga yang mulai dinikmati masyarakat Gorontalo, akan meningkatan perekonomian masyarakat serta mampu menekan 80 persen warga Gorontalo khususnya di kabupaten itu, yang berpenghasilan pas-pasan.

Pewarta: Susanti Sako

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019