Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan rancangan tata kota kawasan ibu kota baru pemerintahan Indonesia.
"Kalau studi kajian sudah sama Bappenas, tapi kalau studi konsep desainnya kami sudah siap," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ditemui di komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin.
Basuki menjelaskan rancangan itu telah menyiapkan sejumlah konsep bangunan mulai dari istana kepresidenan, lokasi kantor-kantor pemerintahan, hingga perumahan dinas dan perumahan komersil.
Dia menambahkan posisi kota tidak harus berada di dekat pantai, namun memiliki akses ke garis pantai.
Menteri PU menjelaskan begitu ada keputusan daerah mana yang akan dibangun sebagai ibu kota baru pemerintahan, maka kementeriannya hanya tinggal mengeksekusi rancangan tata kota yang telah disiapkan.
"Sekarang Pak Sekretaris Negara sedang menulis aspek sosial politik, dan aspek lain-lainnya seperti mengenai bagaimana supaya pemerintahan yang ideal itu seperti apa. Saya juga punya konsep desainnya, nanti baru kita diskusikan dengan para perencananya, setelah itu baru lapor kepada Presiden," ujar Basuki.
Menurutnya, waktu yang dibutuhkan untuk membangun prasarana dasar perkotaan seperti jalan, saluran air, sanitasi air, gedung-gedung, perumahan, serta komunikasi membutuhkan setidaknya 4-5 tahun.
Kementerian PUPR juga menyiapkan rancangan kota untuk jumlah penduduk sebanyak 5 juta jiwa jika seluruh aparatur sipil negara sebanyak 1,5 juta jiwa dari semua kementerian, TNI dan Polri turut pindah ke ibu kota baru itu.
Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru itu direncanakan mencapai 40 ribu hektar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Kalau studi kajian sudah sama Bappenas, tapi kalau studi konsep desainnya kami sudah siap," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ditemui di komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin.
Basuki menjelaskan rancangan itu telah menyiapkan sejumlah konsep bangunan mulai dari istana kepresidenan, lokasi kantor-kantor pemerintahan, hingga perumahan dinas dan perumahan komersil.
Dia menambahkan posisi kota tidak harus berada di dekat pantai, namun memiliki akses ke garis pantai.
Menteri PU menjelaskan begitu ada keputusan daerah mana yang akan dibangun sebagai ibu kota baru pemerintahan, maka kementeriannya hanya tinggal mengeksekusi rancangan tata kota yang telah disiapkan.
"Sekarang Pak Sekretaris Negara sedang menulis aspek sosial politik, dan aspek lain-lainnya seperti mengenai bagaimana supaya pemerintahan yang ideal itu seperti apa. Saya juga punya konsep desainnya, nanti baru kita diskusikan dengan para perencananya, setelah itu baru lapor kepada Presiden," ujar Basuki.
Menurutnya, waktu yang dibutuhkan untuk membangun prasarana dasar perkotaan seperti jalan, saluran air, sanitasi air, gedung-gedung, perumahan, serta komunikasi membutuhkan setidaknya 4-5 tahun.
Kementerian PUPR juga menyiapkan rancangan kota untuk jumlah penduduk sebanyak 5 juta jiwa jika seluruh aparatur sipil negara sebanyak 1,5 juta jiwa dari semua kementerian, TNI dan Polri turut pindah ke ibu kota baru itu.
Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru itu direncanakan mencapai 40 ribu hektar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019