Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pelantikan 25 anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara periode 2014-2019, diawali dengan agenda penandatanganan naskah Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Bupati Indra Yasin dan Ketua DPRD periode 2009-2014 Muksin Badar, Selasa.
Menurut Muksin Badar, bahwa pembahasan KUA-PPAS sengaja dipercepat, dibahas siang dan malam sebagai persembahan terakhir badan anggaran periode 2009-2014 kepada rakyat di kabupaten ini.
Pihaknya sengaja mempercepat, mengingat pembahasan yang telah sesuai jadwal yaitu bulan Agustus ini erat kaitannya dengan rencana anggaran yang akan dilaksanakan tahun 2015 nanti.
"KUA-PPAS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sesuai, agar DPRD khususnya badan anggaran tidak terseret pada persoalan hukum," ujarnya.
Sehingga keanggotaan periode 2009-2014 bersepakat mempercepat pembahasan KUA-PPAS, agar keanggotaan yang baru tinggal melanjutkan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), khususnya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dirangkum kedalam program dan kegiatan pemerintah daerah.
Ia pun meminta maaf kepada tim anggaran pemerintah daerah, jika selama pembahasan KUA-PPAS maupun rancangan APBD tahun-tahun sebelumnya bersikap keras.
"Hal itu semata-mata kami lakukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, melalui penganggaran yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat terhadap pembangunan yang mendesak dan sangat dibutuhkan di setiap wilayah," ujarnya.
Muksin berharap, keanggotaan DPRD yang baru saja dilantik akan berlaku sama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai amanah yang diemban khususnya mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dan berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Menurut Muksin Badar, bahwa pembahasan KUA-PPAS sengaja dipercepat, dibahas siang dan malam sebagai persembahan terakhir badan anggaran periode 2009-2014 kepada rakyat di kabupaten ini.
Pihaknya sengaja mempercepat, mengingat pembahasan yang telah sesuai jadwal yaitu bulan Agustus ini erat kaitannya dengan rencana anggaran yang akan dilaksanakan tahun 2015 nanti.
"KUA-PPAS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sesuai, agar DPRD khususnya badan anggaran tidak terseret pada persoalan hukum," ujarnya.
Sehingga keanggotaan periode 2009-2014 bersepakat mempercepat pembahasan KUA-PPAS, agar keanggotaan yang baru tinggal melanjutkan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), khususnya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dirangkum kedalam program dan kegiatan pemerintah daerah.
Ia pun meminta maaf kepada tim anggaran pemerintah daerah, jika selama pembahasan KUA-PPAS maupun rancangan APBD tahun-tahun sebelumnya bersikap keras.
"Hal itu semata-mata kami lakukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, melalui penganggaran yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat terhadap pembangunan yang mendesak dan sangat dibutuhkan di setiap wilayah," ujarnya.
Muksin berharap, keanggotaan DPRD yang baru saja dilantik akan berlaku sama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai amanah yang diemban khususnya mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dan berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014