Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara, Roni Imran memprotes pembangunan pagar di area pelabuhan Kwandang.
"Saya memprotes pembangunan pagar di area pelabuhan ini, mengingat banyak nelayan tradisional maupun pemilik taksi perahu yang mengaspirasikannya," ujarnya di Kwandang, Jumat.
Proyek pembangunan Kementerian Perhubungan RI ini, dinilai sangat mengganggu aktivitas transportasi antarpulau, khususnya masyarakat dari wilayah Ponelo Kepulauan, termasuk aktivitas bongkar muat nelayan tradisional akibat adanya pembangunan pagar keliling di pelabuhan tersebut.
Wabup mengaku telah melakukan pertemuan dengan pihak penyelenggara pembangunan, yaitu Perhubungan kelas III Kwandang dengan pemerintah desa, kecamatan dan sejumlah perwakilan masyarakat untuk mencari solusi terhadap protes tersebut.
Apalagi dermaga tersebut dipakai sebagai tempat sandar perahu-perahu yang mengangkut wisatawan menuju objek wisata Pulau Saronde.
Wabup menilai pemagaran keliling pelabuhan tersebut tidak tepat apalagi jika alasannya untuk menjaga aset pelabuhan, sebab tidak ada kapal besar yang sandar di pelabuhan tersebut, rata-rata hanya ada kapal ikan dan taksi perahu bermesin katinting.
"Fungsi utama pelabuhan untuk memperlancar arus barang dan aktivitas masyarakat, apalagi aktivitas di pelabuhan pendaratan ikan ini sudah sangat meningkat sebagai jalur utama transportasi antarpulau," ujarnya.
Olehnya, pemerintah daerah meminta pihak pelabuhan agar mampu mendesain pembangunan pagar agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan.
"Aspirasi ini harus didengar dan dicarikan solusi bersama agar tidak menimbulkan masalah," kata Wabup.
Pertemuan tersebut digelar di aula pelabuhan Kwandang, yang juga dihadiri kepala unit penyelenggara Pelabuhan Kwandang, Ruly Hasan Lihawa, unsur TNI-AL, Camat Ponelo Kepulauan dan kepala desa yang menghasilkan kesepakatan dimana, pihak pelabuhan harus memberikan pintu khusus yang akan memberikan ruang kepada masyarakat baik penumpang antarpulau maupun nelayan tradisional untuk tetap nyaman melakukan aktivitasnya.
Ruly Hasan Lihawa sendiri mengakui, jika pihak pelabuhan memastikan akan membangun pagar dengan memperhatikan aktivitas di area tersebut agar tidak mengganggu. *
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Saya memprotes pembangunan pagar di area pelabuhan ini, mengingat banyak nelayan tradisional maupun pemilik taksi perahu yang mengaspirasikannya," ujarnya di Kwandang, Jumat.
Proyek pembangunan Kementerian Perhubungan RI ini, dinilai sangat mengganggu aktivitas transportasi antarpulau, khususnya masyarakat dari wilayah Ponelo Kepulauan, termasuk aktivitas bongkar muat nelayan tradisional akibat adanya pembangunan pagar keliling di pelabuhan tersebut.
Wabup mengaku telah melakukan pertemuan dengan pihak penyelenggara pembangunan, yaitu Perhubungan kelas III Kwandang dengan pemerintah desa, kecamatan dan sejumlah perwakilan masyarakat untuk mencari solusi terhadap protes tersebut.
Apalagi dermaga tersebut dipakai sebagai tempat sandar perahu-perahu yang mengangkut wisatawan menuju objek wisata Pulau Saronde.
Wabup menilai pemagaran keliling pelabuhan tersebut tidak tepat apalagi jika alasannya untuk menjaga aset pelabuhan, sebab tidak ada kapal besar yang sandar di pelabuhan tersebut, rata-rata hanya ada kapal ikan dan taksi perahu bermesin katinting.
"Fungsi utama pelabuhan untuk memperlancar arus barang dan aktivitas masyarakat, apalagi aktivitas di pelabuhan pendaratan ikan ini sudah sangat meningkat sebagai jalur utama transportasi antarpulau," ujarnya.
Olehnya, pemerintah daerah meminta pihak pelabuhan agar mampu mendesain pembangunan pagar agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan.
"Aspirasi ini harus didengar dan dicarikan solusi bersama agar tidak menimbulkan masalah," kata Wabup.
Pertemuan tersebut digelar di aula pelabuhan Kwandang, yang juga dihadiri kepala unit penyelenggara Pelabuhan Kwandang, Ruly Hasan Lihawa, unsur TNI-AL, Camat Ponelo Kepulauan dan kepala desa yang menghasilkan kesepakatan dimana, pihak pelabuhan harus memberikan pintu khusus yang akan memberikan ruang kepada masyarakat baik penumpang antarpulau maupun nelayan tradisional untuk tetap nyaman melakukan aktivitasnya.
Ruly Hasan Lihawa sendiri mengakui, jika pihak pelabuhan memastikan akan membangun pagar dengan memperhatikan aktivitas di area tersebut agar tidak mengganggu. *
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014