Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan pengerukan Danau Limboto dipastikan akan dilanjutkan pada 2015 .
"Minggu lalu saya sudah bertemu dengan pak Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum, dan dipastikan bahwa tahun depan pengerukan Danau Limboto akan tetap memperoleh alokasi anggaran," kata Rusli, Senin.
Untuk kelanjutan pengerukan tersebut, Rusli mengatakan bahwa Pemprov Gorontalo akan berkoordinasi dengan Pemkab Gorontalo dan instansi terkait.
Koordinasi juga diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan lahan permukiman yang masuk ke zona Danau Limboto dan kepemilikannya sudah diklaim oleh masyarakat di sekitarnya.
"Klaim itu tidak boleh lagi karena zona di pesisir akan dikembalikan fungsinya sebagai danau. Kami akan turunkan tim untuk mengevaluasinya," kata dia.
Gubernur juga meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak lagi menerbitkan sertifikat tanah yang masuk zona Danau Limboto.
Lebih lanjut ia menjelaskan akan ada perubahan konsep dalam pengerukan danau.
Jika sebelumnya, lumpur dan tanah yang dikeruk dari danau dibawa dan dibuang ke tempat-tempat tertentu, tahun depan akan dikumpulkan di bagian tengah danau.
"Kami akan buatkan pulau di tengah danau Limboto, sehingga bisa menjadi tempat berkembangbiak burung-burung dan satwa lainnya," tandasnya.
Menurutnya, konsep ini diambil sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan dalam mencari lokasi pembuangan lumpur dan tanah hasil kerukan.
Sebelumnya pengangkutan lumpur tersebut justru menimbulkan masalah baru, karena mengotori sejumlah ruas jalan dan mendapatkan protes dari masyarakat yang tinggal di jalan yang dilalui.
Ia menambahkan, Danau Limboto termasuk 15 danau di seluruh Indonesia yang menjadi prioritas pemerintah untuk diselamatkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Minggu lalu saya sudah bertemu dengan pak Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum, dan dipastikan bahwa tahun depan pengerukan Danau Limboto akan tetap memperoleh alokasi anggaran," kata Rusli, Senin.
Untuk kelanjutan pengerukan tersebut, Rusli mengatakan bahwa Pemprov Gorontalo akan berkoordinasi dengan Pemkab Gorontalo dan instansi terkait.
Koordinasi juga diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan lahan permukiman yang masuk ke zona Danau Limboto dan kepemilikannya sudah diklaim oleh masyarakat di sekitarnya.
"Klaim itu tidak boleh lagi karena zona di pesisir akan dikembalikan fungsinya sebagai danau. Kami akan turunkan tim untuk mengevaluasinya," kata dia.
Gubernur juga meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak lagi menerbitkan sertifikat tanah yang masuk zona Danau Limboto.
Lebih lanjut ia menjelaskan akan ada perubahan konsep dalam pengerukan danau.
Jika sebelumnya, lumpur dan tanah yang dikeruk dari danau dibawa dan dibuang ke tempat-tempat tertentu, tahun depan akan dikumpulkan di bagian tengah danau.
"Kami akan buatkan pulau di tengah danau Limboto, sehingga bisa menjadi tempat berkembangbiak burung-burung dan satwa lainnya," tandasnya.
Menurutnya, konsep ini diambil sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan dalam mencari lokasi pembuangan lumpur dan tanah hasil kerukan.
Sebelumnya pengangkutan lumpur tersebut justru menimbulkan masalah baru, karena mengotori sejumlah ruas jalan dan mendapatkan protes dari masyarakat yang tinggal di jalan yang dilalui.
Ia menambahkan, Danau Limboto termasuk 15 danau di seluruh Indonesia yang menjadi prioritas pemerintah untuk diselamatkan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014