Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gorontalo Utara, Roni Imran, mengaku setuju jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, khususnya bupati dan wali kota masih dipilih oleh rakyat.
"Pilkada langsung sangat relevan, sebab masyarakat diberi kesempatan memilih pemimpin berkualitas secara terbuka," ujar pria yang menjabat wakil bupati di kabupaten ini.
Hanya saja, Roni menilai opsi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa juga dipilih DPRD, mengingat jabatan tersebut hanya merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah, hanya saja perlu juga ada dukungan dari masyarakat.
Namun ia berpendapat jika pemilihan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota, haruslah dipilih oleh rakyat, sebab lebih banyak keuntungan yang diperoleh.
Khususnya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kontrak politik yang terbangun secara alamiah.
Selain itu, rakyat lebih tahu persis apa yang akan dilakukan pemimpinnya untuk kemajuan daerah sebab mereka wajib berkampanye dan menyampaikan seluruh program kerja yang akan dijalankan ketika terpilih.
"Hasilnya rakyat akan lebih dekat dengan pemimpinnya," katanya.
Menurutnya, jika alasan biaya pilkada yang mahal maka revisi Undang-undang (RUU) Pilkada yang akan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD sangatlah tidak tepat.
Mengingat tingginya biaya pilkada pada kenyataannya merupakan pembelajaran bagi negara ini bahwa biaya demokrasi memanglah tinggi, sehingga tidak bisa dijadikan alasan merubah sistem pemilihan langsung yang sudah berjalan baik selama ini.
Hal terpenting lainnya, kata Roni yang baru memasuki 9 bulan kepemimpinannya mendampingi bupati Indra Yasin, setelah memenangi Pilkada kabupaten ini pada 21 September 2013 lalu, adalah memperbaiki sistem demokrasi pemilihan langsung yang sudah berjalan hampir 10 tahun ini.
Seluruh partai politik wajib menjalankan perannya secara total dalam memberikan pendidikan politik, termasuk menjaga komitmennya untuk menghindari politik uang yang menjadi salah satu alasan diajukannya RUU Pilkada.
"Sebab tidak ada jaminannya jika pemilihan dilakukan DPRD akan bebas dari politik uang," ujarnya.
Secara pribadi, Roni mengaku lebih mendukung pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat, sehingga kebebasan memilih pemimpin sebagai hak demokrasi rakyat benar-benar tersalurkan sesuai keinginan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Pilkada langsung sangat relevan, sebab masyarakat diberi kesempatan memilih pemimpin berkualitas secara terbuka," ujar pria yang menjabat wakil bupati di kabupaten ini.
Hanya saja, Roni menilai opsi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa juga dipilih DPRD, mengingat jabatan tersebut hanya merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah, hanya saja perlu juga ada dukungan dari masyarakat.
Namun ia berpendapat jika pemilihan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota, haruslah dipilih oleh rakyat, sebab lebih banyak keuntungan yang diperoleh.
Khususnya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kontrak politik yang terbangun secara alamiah.
Selain itu, rakyat lebih tahu persis apa yang akan dilakukan pemimpinnya untuk kemajuan daerah sebab mereka wajib berkampanye dan menyampaikan seluruh program kerja yang akan dijalankan ketika terpilih.
"Hasilnya rakyat akan lebih dekat dengan pemimpinnya," katanya.
Menurutnya, jika alasan biaya pilkada yang mahal maka revisi Undang-undang (RUU) Pilkada yang akan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD sangatlah tidak tepat.
Mengingat tingginya biaya pilkada pada kenyataannya merupakan pembelajaran bagi negara ini bahwa biaya demokrasi memanglah tinggi, sehingga tidak bisa dijadikan alasan merubah sistem pemilihan langsung yang sudah berjalan baik selama ini.
Hal terpenting lainnya, kata Roni yang baru memasuki 9 bulan kepemimpinannya mendampingi bupati Indra Yasin, setelah memenangi Pilkada kabupaten ini pada 21 September 2013 lalu, adalah memperbaiki sistem demokrasi pemilihan langsung yang sudah berjalan hampir 10 tahun ini.
Seluruh partai politik wajib menjalankan perannya secara total dalam memberikan pendidikan politik, termasuk menjaga komitmennya untuk menghindari politik uang yang menjadi salah satu alasan diajukannya RUU Pilkada.
"Sebab tidak ada jaminannya jika pemilihan dilakukan DPRD akan bebas dari politik uang," ujarnya.
Secara pribadi, Roni mengaku lebih mendukung pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat, sehingga kebebasan memilih pemimpin sebagai hak demokrasi rakyat benar-benar tersalurkan sesuai keinginan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014