Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bone Bolango menolak revisi RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya pemilihan dialihkan ke DPRD.

Legislator DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Fraksi PDIP, Ronald Alibasa, Selasa, mengatakan, jika kepala daerah harus dipilih oleh legislatif maka demokrasi di Indonesia dipaksa mundur lagi.

Artinya, dipaksa mundur di sini adalah proses berdemokrasi yang saat ini sedang berkembang, terpaksa dimatikan dengan kembalinya kepentingan tertentu para elit politik.

"Dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD, maka elit partai bisa jadi penentu dalam setiap keputusan," kata Ronald.

Proses pilkada secara langsung yang sudah berjalan selama ini sudah tepat menurut ukuran demokrasi, sebab rakyat yang menjadi penentu.

Banyaknya anggaran atau uang negara yang harus dihabiskan untuk pemilihan kepala daerah, kata Ronald itu merupakan persoalan lain lagi, sebab ada banyak solusi dalam mengatasi hal tersebut.

"Jika kepala daerah dipilih DPRD, maka rakyat akan disuguhi pemimpin yang belum tentu mereka kenal dengan baik," kata Ronald.

Pewarta: Wahiyudin Mamonto

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014