Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh pembangunan kawasan perikanan budi daya di sejumlah kabupaten Pulau Sulawesi bagian utara, yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Utara-Utara (BKSU).
Dirjen Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan, BKSU merupakan wadah kerja sama kabupaten di kawasan utara Sulawesi, yang saat ini beranggotakan empat kabupaten yakni Buol, Provinsi Sulawesi Tengah; Gorontalo Utara dan Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; serta Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
"Kerja sama utara-utara ini bertujuan mendorong percepatan pembangunan kawasan utara Sulawesi dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, saling memperkuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta guna mewujudkan keempat daerah anggotanya menjadi kawasan strategis nasional perbatasan negara aspek ekonomi wilayah," ucapnya.
Tiga program unggulan BKSU yakni pengembangan sapi potong, budidaya udang vaname, dan pariwisata. Pemilihan program dan komoditas didasarkan pada kesamaan potensi dan komoditas unggulan keempat kabupaten anggota kerja sama utara utara tersebut.
Menanggapi program BKSU tersebut, Slamet menyampaikan salah satu konsep pengembangan kawasan perikanan budidaya khususnya udang vaname yang tengah gencar dilakukan KKP yakni kawasan budidaya udang vaname berkelanjutan berbasis klaster.
"Secara teknis, tantangan pengembangan kawasan budidaya udang yakni terkait dengan pengelolaan tambak yang belum menerapkan prinsip berkelanjutan dan belum tertata dengan baik secara teknis maupun manajemennya," kata Slamet.
Selain itu, ujar dia, lemahnya implementasi biosekuritas, penyebaran penyakit, dan ketertelusuran juga masih menjadi tantangan dalam budidaya udang.
Untuk itu, lanjutnya, klasterisasi ini merupakan konsep yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan itu. Ada tiga aspek utama yang menjadi prinsip dalam manajemen dan implementasi konsep klasterisasi tersebut, yakni manajemen lingkungan, efisiensi, dan integrasi.
Manajemen lingkungan, lanjut Slamet, meliputi penyusunan zonasi budidaya udang dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), pemeliharaan kawasan mangrove, serta pencegahan serangan dan penyebaran penyakit. Aspek efisiensi, terangnya, meliputi implementasi sistem polikultur udang/bandeng/rumput laut, closed system, dan teknologi recirculating aquaculture system (RAS).
Sedangkan aspek integrasi yakni dukungan lintas sektor untuk pengembangan usaha dan penyediaan infrastruktur, sinergi kebijakan pemerintah pusat atau kementerian, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, serta integrasi unit produksi hulu-hilir seperti hatchery, cold storage, pabrik es, kawasan tambak udang, bandara, pelabuhan ekspor, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
"Dalam konsep klasterisasi, areal tambak udang tidak melulu digunakan untuk kegiatan pembesaran udang. Namun ada pembagian kawasan tambak, yakni 50 persen lahan untuk pembesaran udang dan 50 persen sebagai kawasan penyangga yang meliputi 30 persen polikultur dan 20 persen untuk bandeng," jelas Slamet.
Terkait dukungan yang diperlukan untuk penyediaan infrastruktur dari lintas sektor, Slamet menyampaikan bahwa untuk mendukung klasterisasi tambak udang, diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi tambak, kontruksi dasar tambak, dan pematang tambak.
Selain itu, pembuatan akses jalan produksi dan jaringan listrik. “Kami berharap penyediaan infrastruktur ini bisa mendapatkan dukungan dari sektor atau kementerian terkait,” ujar Slamet.
Selain infrastruktur, Slamet berpendapat, input produksi seperti benih unggul dan pakan bermutu, kincir, pompa penyediaan BBM, air bersih, pendampingan teknis dan usaha, serta kemitraan juga menjadi faktor yang perlu dipenuhi.
Saat ini menurutnya, KKP telah membangun beberapa kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi di beberapa daerah seperti Desa Paloh, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat; Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat; dan Desa Sejoli, Kabupaten Parigi Motutong, Sulawesi Tengah.
Perlu diketahui, perkembangan produksi udang nasional tahun 2015 - 2018 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 35,22 persen. Sejak tahun 2017, produksi udang secara total telah mencapai target dan pada tahun 2018 capaian target produksi udang sebesar 153,63 persen.
Sedangkan potensi wilayah perikanan budidaya mencapai 12,9 juta hektare, baru termanfaatkan sebesar 7 persen. Untuk budidaya tambak pemanfaatan baru 650.509 hektare, sedangkan potensinya sebesar 2.964.331 hektare.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Dirjen Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan, BKSU merupakan wadah kerja sama kabupaten di kawasan utara Sulawesi, yang saat ini beranggotakan empat kabupaten yakni Buol, Provinsi Sulawesi Tengah; Gorontalo Utara dan Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; serta Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
"Kerja sama utara-utara ini bertujuan mendorong percepatan pembangunan kawasan utara Sulawesi dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, saling memperkuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta guna mewujudkan keempat daerah anggotanya menjadi kawasan strategis nasional perbatasan negara aspek ekonomi wilayah," ucapnya.
Tiga program unggulan BKSU yakni pengembangan sapi potong, budidaya udang vaname, dan pariwisata. Pemilihan program dan komoditas didasarkan pada kesamaan potensi dan komoditas unggulan keempat kabupaten anggota kerja sama utara utara tersebut.
Menanggapi program BKSU tersebut, Slamet menyampaikan salah satu konsep pengembangan kawasan perikanan budidaya khususnya udang vaname yang tengah gencar dilakukan KKP yakni kawasan budidaya udang vaname berkelanjutan berbasis klaster.
"Secara teknis, tantangan pengembangan kawasan budidaya udang yakni terkait dengan pengelolaan tambak yang belum menerapkan prinsip berkelanjutan dan belum tertata dengan baik secara teknis maupun manajemennya," kata Slamet.
Selain itu, ujar dia, lemahnya implementasi biosekuritas, penyebaran penyakit, dan ketertelusuran juga masih menjadi tantangan dalam budidaya udang.
Untuk itu, lanjutnya, klasterisasi ini merupakan konsep yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan itu. Ada tiga aspek utama yang menjadi prinsip dalam manajemen dan implementasi konsep klasterisasi tersebut, yakni manajemen lingkungan, efisiensi, dan integrasi.
Manajemen lingkungan, lanjut Slamet, meliputi penyusunan zonasi budidaya udang dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), pemeliharaan kawasan mangrove, serta pencegahan serangan dan penyebaran penyakit. Aspek efisiensi, terangnya, meliputi implementasi sistem polikultur udang/bandeng/rumput laut, closed system, dan teknologi recirculating aquaculture system (RAS).
Sedangkan aspek integrasi yakni dukungan lintas sektor untuk pengembangan usaha dan penyediaan infrastruktur, sinergi kebijakan pemerintah pusat atau kementerian, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, serta integrasi unit produksi hulu-hilir seperti hatchery, cold storage, pabrik es, kawasan tambak udang, bandara, pelabuhan ekspor, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
"Dalam konsep klasterisasi, areal tambak udang tidak melulu digunakan untuk kegiatan pembesaran udang. Namun ada pembagian kawasan tambak, yakni 50 persen lahan untuk pembesaran udang dan 50 persen sebagai kawasan penyangga yang meliputi 30 persen polikultur dan 20 persen untuk bandeng," jelas Slamet.
Terkait dukungan yang diperlukan untuk penyediaan infrastruktur dari lintas sektor, Slamet menyampaikan bahwa untuk mendukung klasterisasi tambak udang, diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi tambak, kontruksi dasar tambak, dan pematang tambak.
Selain itu, pembuatan akses jalan produksi dan jaringan listrik. “Kami berharap penyediaan infrastruktur ini bisa mendapatkan dukungan dari sektor atau kementerian terkait,” ujar Slamet.
Selain infrastruktur, Slamet berpendapat, input produksi seperti benih unggul dan pakan bermutu, kincir, pompa penyediaan BBM, air bersih, pendampingan teknis dan usaha, serta kemitraan juga menjadi faktor yang perlu dipenuhi.
Saat ini menurutnya, KKP telah membangun beberapa kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi di beberapa daerah seperti Desa Paloh, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat; Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat; dan Desa Sejoli, Kabupaten Parigi Motutong, Sulawesi Tengah.
Perlu diketahui, perkembangan produksi udang nasional tahun 2015 - 2018 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 35,22 persen. Sejak tahun 2017, produksi udang secara total telah mencapai target dan pada tahun 2018 capaian target produksi udang sebesar 153,63 persen.
Sedangkan potensi wilayah perikanan budidaya mencapai 12,9 juta hektare, baru termanfaatkan sebesar 7 persen. Untuk budidaya tambak pemanfaatan baru 650.509 hektare, sedangkan potensinya sebesar 2.964.331 hektare.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019